Perwirasatu.co.id, Malintang - Polemik di MTs GUPPI Malintang terus menjadi perbincangan hangat, Gelombang desakan warga yang makin besar agar Amir Mahmud mundur dari jabatannya sebagai Kepala Madrasah MTS GUPPI.

"Kita bicara fakta. Kondisi madrasah makin memprihatinkan dan tidak ada perubahan positif. Malahan makin mundur. Selama hampir setahun, tidak ada prestasi yang dapat dibanggakan dari Amir Mahmud, malahan madrasah makin amburadul" ujar warga Malintang yang minta identitasnya dirahasiakan bermarga Matondang. Sabtu (23/05/2026)

Sumber yang berstatus mahasiswa tersebut menyatakan, kezaliman nyata telah terjadi di institusi pendidikan berlabelkan Islam sejak dipimpin oleh Amir Mahmud, berbagai persolan muncul, termasuk pengangkatan dulu sebagai Kepala Madrasah dinilai warga penuh rekayasa, tertutup dan tidak prosedural.

Selain itu sosok Amir juga dinilai warga, jarang hadir serta tidak peduli dengan kondisi madrasah, kedisiplinan. Bahkan kwalitas madrasah makin merosot tajam,  sarana-prasarana madrasah makin memprihatinkan, dikarenakan diduga kuat pengelolaan dana BOS Madrasah telah disalahgunakan oleh Kepala Madrasah. Kita mengendus aroma dugaan bau korupsi, memperkaya diri sendiri dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Sumber juga menyebutkan bahwa telah mendapatkan restu dan dukungan dari  beberapa tokoh masyarakat, aparat desa, tokoh agama, mahasiswa, tokoh pemuda, untuk melaporkan Amir Mahmud ke APH (Aparat Penegak Hukum) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana BOS ke ranah hukum.

Pihaknya Sumber juga telah melakukan konsolidasi bersama dengan sejumlah Ormawa (Organisasi Mahasiswa) dan OKP di tingkat kabupaten untuk meminta support moral dan mengawal kasus hukum bila telah dilaporkan nantinya.

Sumber  bersama tim hukum dan sejumlah warga Malintang telah lama mempelajari dan mengantongi sejumlah bukti awal dugaan penyimpangan dana BOS di MTs GUPPI Malintang.

Dijelaskan oleh sumber bermarga Nasution menguraikan sejumlah data/fakta dugaan Dana BOS di madrasah tersebut tidak transparan dan dinilai bermasalah. "Tidak ditemukan papan informasi rencana kerja dan anggaran penggunaan dana BOS di area yang mudah diakses publik sesuai aturan juknis Kemenag. Kepala MTs diduga kuat tidak pernah membuat Tim pengelola dana BOS. Dan tidak pernah melibatkan dewan guru dan komite madrasah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM), Kepala Madrasah juga diduga wan man show/main sendiri tidak transparan dalam pengelolaan Dana BOS. posisi Bendahara Madrasah diduga hanya pajangan nama dan tidak difungsika,"  jelasnya.

"Dalam waktu dekat, kami akan langsung melaporkan Dana BOS MTs GUPPI ke penegak hukum baik Polres atau Kejaksaan serta Kemenag Madina untuk melakukan serangkaian penyelidikan intensif terkait penggunaan dana BOS yang dinilai bermasalah. Kita akan menyeret masalah ini ke ranah hukum untuk diproses," tegasnya.

Sedangkan wali siswa bermarga Batubara menyebutkan, indikasi pengelolaan Dana BOS yang bermasalah kemudian diperparah dengan pemeliharaan sarana prasarana sekolah yang sangat jauh dari kata layak untuk fasilitas pendidikan.

"Kami akan berjuang di muka hukum sampai titik darah penghabisan. Dana BOS ini harus diusut hingga tuntas oleh APH (Aparat Penegak Hukum)" ungkapnya.

Dia menjelaskan sikap warga ini sebagai ekses karna  tertantang melihat sikap Amir Mahmud yang makin arogan dan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan jabatannya sebagai Kepala Madrasah. 

Amir Mahmud kata sumber dikabarkan telah membentuk Yayasan baru yang penuh rekayasa, kontroversi, tidak aspiratif dan tidak prosedural serta mengklaim yayasan tsb adalah milik sekelompok orang tertentu dan menafikan keberadaan warga Malintang secara keseluruhan  "Kita akan berjuang di depan hukum. Biar kita lihat siapa nanti yang benar dan siapa yang salah di mata hukum. Dana BOS Madrasah yang diduga bermasalah ini pasti akan bisa dijerat dengan konsekwensi hukum" ungkapnya kesal.

(Magrifatulloh).