Perwirasatu.co.id-Manggarai,NTT-Keberadaan perahu Viber yang berukuran: panjang 7 meter dan lebar 80 CM yang dikelola oleh Kelompok Cemara Pante menjadi sorotan publik.

Perahu motor bantuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai Timur, NTT, tersebut dikabarkan sudah dijual oleh ketua kelompok Cemara Pande Bernabas Raba, kepada pihak ketiga.

Menanggapi polemik tersebut Ketua Kelompok Cemara Pante Bernabas Raba angkat bicara. Kepada media di pada Jumat 24 Oktober 2025 beliau membantah tudingan tersebut.

"Saya tidak pernah menjual perahu Viber tersebut kepada orang lain. Yang terjadi saya mengadakan kerjasama bagi hasil dengan Majudin warga Nanga Nae, Desa Parlando, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, NTT".

Saya lakukan ini karena beberapa bulan lalu saya mengalami kecelakaan sepeda motor saat saya di Maumuere. Sehingga saya tidak bisa melaut. Dari pada perahu ini tinggal kosong maka saya berinisiatif kerjasama bagi hasil dengan Majudin.

Perahunya masih ada. Dan saya meminta kepada pihak Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai Timur untuk bisa mengecek kelokasi, untuk membuktikan perahu ini masih ada.

Begitupun dengan sebuah unit sepeda motor Versa. Masih ada dirumah saya. Dan kami pakai untuk mencari nafka demi mencukupi kehidupan kami setiap hari.

Majudin juga menyampaikan hal yang sama. Bahwa perahu yang sekarang dikolah olehnya merupakan milik Kelompok Cemara Pante. Dan kami hanya lakukan kerjasama bagi hasil.Saya tidak membelinya.

"Sejak awal kami terikat dalam perjanjian untuk lakukan kerjasama bagi hasil dengan Bernabas Raba sejak tahun 2024. Bukan jual beli seperti yang diisukan diluar, tutur Majudin.

Media ini juga telah melakukan konfirmasi kepada kadis Perikanan Kabupaten Manggarai Timur Herman Kodi. Beliau menyampaikan akan menindaklanjuti informasi yang berkembang untuk mengumpulkan informasi.

"Langkah yang kami ambil saat ini adalah melakukan panggilan dinas dulu untuk memanggil yang bersangkutan. Sambil kita perlu cari cara untuk memastikan apakah perahu viber tersebut dijual atau tidak".

Jadi butuh waktu pembuktian seperti ini.

Bukan kami tidak merespon informasi publik yang berkembang. Namun semua ada mekanismenya, tutur Herman.

(Red)