Perwirasatuco.id-Serakahnomics dalam hal mafia pangan yang memanipulasi kehidupan hampir 300 juta rakyat melalui beras adalah alarm serius bagi seluruh pemangku kebijakan dari pusat hingga pemerintahan desa. Terkonfirmasi bahwa data resmi menunjukkan 92 persen stok beras nasional dikuasai swasta. Sementara pemerintah melalui Bulog hanya mengendalikan sekitar 8 persen atau 4 juta ton dari total produksi. Ketimpangan ini jelas membuat langkah intervensi pemerintah menjadi terbatas bahkan tertatih atau nyaris tak berdaya.

Membongkar mafia pangan tidak cukup mengandalkan Bulog semata, tapi presiden harus mengkoordinasikan dan mengkompakan keterlibatan semua kementerian dan lembaga terkait. Seperti Kementan menjaga produksi dari hulu, Kemendag mengatur distribusi dan impor, Kementerian BUMN memperkuat Bulog, Kemenkeu menyiapkan anggaran, Kemenko Perekonomian mengoordinasi strategi lintas sektor, Kemendagri mengawal stabilitas di daerah, dan Bapanas bertugas sebagai komando utama cadangan serta distribusi pangan, termasuk TNI - Polri bertugas dalam stabilitas dan Kondusifitas keamanannya. 

Oleh karena itu kini saatnya kita bergerak serentak, agar mafia pangan akan kehilangan ruang, termasuk bagi oknum pejabat atau oknum aparat yang mencoba bermain di balik kebijakan. Ingat, mafia pangan sering bersembunyi di balik dominasi pasar. Mereka tidak hanya dari kalangan pengusaha besar, tetapi juga kerap beririsan dengan oknum pejabat maupun oknum aparat. Praktik manipulasi data panen, izin impor yang diperdagangkan, hingga kebocoran stok Bulog ke tangan swasta menjadi pola klasik yang berulang.

Jika selevel Presiden Prabowo saja sudah menyoroti langsung, berarti ini bukan isu kecil. Mafia pangan adalah ancaman serius bagi kedaulatan rakyat, bangsa dan negara. Sekali lagi kini saatnya bergerak memberantas Serakahnomics mafia pangan.

Semoga bermanfaat.... Dirgahayu RI ke 80 Rahayu !

(Oleh : Kang Oos)