‎Perwirasatu.co.id-‎Mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan Ahmad, ''Seandainya anak cucu Adam (manusia) mendapatkan dua lembah yang berisi emas, niscaya ia masih menginginkan lembah emas yang ketiga. Tidak akan pernah penuh perut anak Adam kecuali ditutup dalam tanah (mati). Dan Allah akan mengampuni orang yang bertaubat''.

‎Hadits diatas menggambarkan keserakahan manusia yang tidak akan pernah hilang kecuali setelah kematian menjemputnya. Dalam bahasa Arab, serakah disebut tamak yang artinya sikap tak pernah merasa puas dengan yang sudah dicapai. Karena ketidakpuasannya itu, segala cara pun ditempuh atau semua cara ia halalkan demi kepuasannya. Dan belum lama ini kita sering mendengar istilah unik yang tidak ada di dunia kampus yaitu Serakahnomics, apa itu?

‎Serakahnomics adalah terminologi untuk menggambarkan praktik keserakahan dalam ekonomi yang selama ini terjadi di Indonesia yang dipandang merusak tatanan program ekonomi negara yang tengah dibangun oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 

‎Istilah Serakahnomis ini pertama kalinya diperkenalkan dan disampaikan Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan untuk menggambarkan pola ekonomi yang terlalu mengutamakan keuntungan tanpa mempertimbangkan kepentingan sosial. Kepala Negara menyampaikan bahwa model ekonomi seperti ini tidak sejalan dengan semangat keadilan dan kesejahteraan yang diamanatkan dalam konstitusi.

‎“Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando dan sebagainya. Ini bukan. Ini lain. Ini saya beri nama. Serakahnomics. Ini adalah serakahnomics,” kata Presiden Prabowo.

‎Presiden Prabowo menyatakan bahwa praktik curang dalam distribusi pangan kini dapat dilacak dengan cepat berkat laboratorium mutu di daerah dan teknologi hingga kecerdasan buatan. Namun menurutnya, kekuatan utama bangsa terletak pada keberanian menegakkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai senjata pamungkas dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu.

‎“Saya yakin seluruh MPR, DPD, DPR akan dukung saya. Saya yakin semua kepala desa di seluruh Indonesia akan bersama saya. Mari kita tegakkan kebenaran dan keadilan. Kita tegakkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas segala kepentingan lain. Jangan kita lihat partai, kelompok, jangan. Hanya di dada kita hanya merah putih,” pungkas Presiden Prabowo dengan optimis.

‎Saya pastikan perusahaan-perusahaan besar yang melanggar, kami proses hukum dan kami sita yang bisa kami sita. Kami akan selamatkan rakyat. Kami pastikan rakyat Indonesia tidak menjadi korban serakahnomics," kata Prabowo. 

‎Prabowo juga berjanji akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan dan mempersulit kehidupan rakyat. Termasuk, kepada para pengusaha yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia.

‎"Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya," ucap Prabowo. 

‎Kepala Negara itu mengaku tak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Ia juga akan menggunakan Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. 

‎Guru Besar Bidang Ekonomi Politik Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Muhammad Faris Al-Fadhat, S.IP., M.Si., Ph.D., merespon dan memberikan pandangannya terhadap pernyataan Presiden Prabowo terkait Serakahnomics tersebut.

‎Menurutnya, bahwa fenomena keserakahan dalam pengelolaan ekonomi bukanlah sesuatu yang baru. Praktik-praktik ekonomi yang tidak adil ini telah mengakar jauh sebelum era pemerintahan Presiden Jokowi maupun Prabowo, dan kerap melibatkan pembuat kebijakan serta perantara (middle man) yang memanfaatkan celah sistem.

‎“Perekonomian kita memang memberi ruang bagi pengelolaan yang tidak adil,” kata Faris saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung AR Fachruddin A Lantai 1, Kampus UMY, Kamis (24/7/2025).

‎Kekhawatiran Presiden Prabowo terhadap fenomena “Serakahnomics” ini, lanjut Faris, mencerminkan dua hal penting yaitu:

‎Pertama, bahwa persoalan keserakahan sangat sulit diselesaikan karena telah berlangsung secara sistemik selama bertahun-tahun. Hal ini tampak dari kelangkaan komoditas seperti minyak goreng dan beras, yang menunjukkan adanya permainan di tingkat distribusi.

‎“Ini menandakan persoalan yang sangat kompleks. Padahal, kita sudah memiliki institusi seperti Kementerian Perdagangan dan Bulog untuk mengawal distribusi pangan,” tegasnya.

‎Kedua, pernyataan Presiden tersebut juga mengindikasikan bahwa pemerintah masih memiliki “pekerjaan rumah” besar dalam menata ulang distribusi dan tata kelola pangan. Instrumen kelembagaan memang tersedia, namun tantangannya adalah memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

‎Prof. Faris menilai istilah “Serakahnomics” merupakan cara komunikasi Presiden yang menarik untuk menjelaskan fenomena ketimpangan ekonomi kepada publik luas, termasuk yang terjadi di berbagai negara berkembang. Ia mencontohkan krisis ekonomi di Venezuela yang disebabkan oleh praktik keserakahan elite pemerintahan dalam mengelola sumber daya.

‎Prof Faris pun mendorong agar perguruan tinggi mengambil peran lebih besar dalam meneliti dan menjelaskan fenomena ekonomi yang tidak adil, dari sisi struktural maupun kebijakan publik. Kampus, sebagai pusat riset dan pemikiran kritis, memiliki kapasitas untuk menguraikan penyebab, aktor, serta pola ketimpangan ekonomi.

‎Seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa contoh kasus campuran Pertamax dan Pertalite, beras oplosan, takaran minyak goreng memasang yang kurang, termasuk kasus kelangkaan barang sembako merupakan praktik keserakahan yang terjadi di tingkat distribusi, bukan produksi, inilah ada peran tangan pengusaha yang serakah. Atas kasus seperti tersebut kita semua baik kampus maupun penyelenggara pemerintahan perlu adanya penelitian yang lebih dalam dan komprehensif agar solusi kebijakan yang ditawarkan tidak bersifat reaktif, tetapi berbasis pada data dan analisis akademis.

‎Kita semua berharap agar pemerintah membuka ruang lebih luas untuk kolaborasi dengan akademisi, karena hasil riset yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dapat menjadi fondasi kebijakan publik yang lebih adil dan berkelanjutan.

‎Semoga tulisan ini bermanfaat untuk tumbuhnya kesadaran bersama khususnya dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah dan nasional negara Indonesia melalui peran kita dalam mendukung Presiden Prabowo untuk melawan dan memerangi Serakahnomics sebagai sebuah trend kejahatan ekonomi. 

‎Rahayu

‎Oleh : Kang Oos Supyadin SE MM, Pemerhati Kebijakan Publik. 

‎Disclaimer :

‎Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi. Segala bentuk analisis, pendapat, dan kesimpulan dalam tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi berkomitmen untuk menjunjung tinggi kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

‎