Perwirasatu.co.id, Jum'at 10 Juli 2026.

Di tengah ambisi besar pemerintah membangun puluhan ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penggerak ekonomi rakyat, perhatian publik justru tertuju pada komposisi anggaran pelatihan calon manajernya. Informasi mengenai besarnya alokasi biaya untuk latihan dasar kemiliteran dibandingkan materi perkoperasian memunculkan diskusi luas tentang prioritas kebijakan, efektivitas penggunaan anggaran negara, serta kesesuaian desain pelatihan dengan kebutuhan nyata pengelolaan koperasi modern.

Gagasan membentuk Koperasi Desa Merah Putih pada dasarnya merupakan langkah strategis. Pemerintah ingin menghadirkan koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi, memperkuat ketahanan pangan, memperluas akses pembiayaan, hingga menciptakan lapangan kerja baru. Dalam konteks tersebut, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang disalurkan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelola koperasi.

Karena itulah pelatihan calon manajer menjadi fondasi penting. Seorang manajer koperasi dituntut memiliki kemampuan menyusun rencana bisnis, mengelola keuangan, memahami prinsip tata kelola yang baik, mengembangkan jaringan usaha, memanfaatkan teknologi digital, mengelola risiko, membangun kepercayaan anggota, sekaligus mampu membaca dinamika pasar yang terus berubah. Kompetensi tersebut merupakan jantung keberhasilan koperasi di berbagai negara.

Polemik muncul ketika rincian biaya pelatihan beredar luas di media sosial. Dalam unggahan yang menjadi perbincangan publik, disebutkan bahwa biaya pelatihan setiap peserta mencapai sekitar Rp45 juta, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk latihan dasar kemiliteran, sedangkan materi substansi koperasi memperoleh alokasi yang lebih kecil. Angka tersebut kemudian memunculkan berbagai pertanyaan mengenai dasar penyusunan anggaran dan relevansinya terhadap tujuan pembentukan manajer koperasi yang profesional.

Perdebatan tersebut sebenarnya tidak berhenti pada besar kecilnya angka anggaran. Persoalan utamanya adalah bagaimana negara menetapkan prioritas dalam membangun kapasitas sumber daya manusia. Publik tidak semata-mata mempermasalahkan adanya latihan kedisiplinan, tetapi mempertanyakan apakah komposisi pelatihan telah benar-benar mencerminkan kebutuhan seorang manajer koperasi yang nantinya akan mengelola lembaga ekonomi masyarakat.

Pemerintah sendiri memiliki argumentasi bahwa pembinaan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, semangat kebangsaan, serta kemampuan bekerja dalam tekanan merupakan modal penting bagi calon manajer. Pendekatan tersebut dipandang dapat membentuk integritas dan etos kerja yang kuat sehingga pengelola koperasi memiliki mental tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Argumentasi tersebut memiliki dasar yang dapat dipahami. Banyak organisasi, baik sektor publik maupun swasta, menerapkan pelatihan berbasis disiplin untuk membangun karakter pegawai. Namun demikian, efektivitas sebuah program pelatihan tetap ditentukan oleh keseimbangan antara pembentukan karakter dan penguasaan kompetensi profesional. Disiplin memang penting, tetapi disiplin tanpa penguasaan manajemen tidak otomatis menghasilkan tata kelola koperasi yang baik.

Di sinilah letak ruang evaluasi yang perlu dijawab secara terbuka. Bila memang latihan dasar kemiliteran diposisikan sebagai sarana pembentukan karakter, pemerintah perlu menjelaskan indikator keberhasilannya secara terukur. Berapa persen peningkatan kompetensi kepemimpinan yang diharapkan? Bagaimana metode evaluasinya? Seberapa besar kontribusinya terhadap keberhasilan koperasi setelah peserta kembali ke daerah masing-masing? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang layak memperoleh jawaban berbasis data, bukan sekadar asumsi.

Transparansi menjadi kata kunci. Dalam setiap kebijakan publik, terutama yang menggunakan dana negara dalam jumlah besar, masyarakat berhak mengetahui dasar penyusunan anggaran, metode pelaksanaan, indikator keberhasilan, hingga mekanisme evaluasinya. Transparansi bukan hanya menjaga akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap program yang sedang dijalankan.

Kritik yang berkembang di ruang publik seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengawasan demokrasi. Kritik tidak selalu berarti penolakan terhadap program pemerintah. Sebaliknya, kritik dapat menjadi masukan berharga untuk memperbaiki desain kebijakan agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Program sebesar Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan dukungan masyarakat luas, sehingga ruang dialog yang terbuka menjadi sama pentingnya dengan pelaksanaan program itu sendiri.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat