Perwirasatu.co.id, 10 Juni 2026.

Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah kembali menghadapi sorotan setelah muncul sengketa terkait dana Rp218,25 miliar yang diklaim telah disetorkan oleh pengusaha asal Sukabumi, H. Mujazin, kepada Badan Gizi Nasional. Kasus ini bukan sekadar persoalan hubungan antara investor dan lembaga negara, melainkan juga mengangkat pertanyaan lebih luas mengenai tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang menyangkut kepentingan publik berskala nasional.

Polemik bermula ketika H. Mujazin melalui tim kuasa hukumnya menuntut pengembalian dana Rp218,25 miliar yang menurut mereka telah disetorkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai dana talangan untuk mendukung operasional proyek Dapur Perintis Makan Bergizi Gratis. Tuntutan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Sukabumi pada 7 Juni 2026. Informasi mengenai tuntutan itu dimuat antara lain oleh detikJabar dalam artikel "Kronologi Dana MBG Rp 218 M dan Investor Sukabumi Kena Zonk BGN" yang terbit 9 Juni 2026 serta SukabumiUpdate.com dalam artikel "Munjayin Sebut Rugi Rp218,25 Miliar, Pengusaha Sukabumi Tertipu Badan Gizi Nasional" yang terbit 8 Juni 2026. 

Menurut keterangan kuasa hukum Ahmad Yazdi, dasar tuntutan tersebut merujuk pada Nota Kesepahaman Nomor 02/MoU.02/IX/2025 tertanggal 2 September 2025. Dokumen itu disebut ditandatangani oleh Mujazin dan Lodewyk Pusung yang saat itu menjabat Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Dalam dokumen tersebut, menurut pihak Mujazin, terdapat kesepakatan mengenai pengambilalihan pengelolaan 97 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Mandiri oleh Yayasan Kharisma Cendekia Indonesia. Informasi ini dimuat oleh MediaAksara.id dalam artikel "Pengusaha Sukabumi Tuntut Pengembalian Dana Rp218,25 Miliar Terkait Kerja Sama Dapur MBG" yang dipublikasikan pada 8 Juni 2026. 

Pihak Mujazin mengklaim pembayaran dilakukan secara bertahap. Tahap awal disebut mencapai Rp62,25 miliar, sedangkan sisa komitmen pembiayaan dilakukan melalui instrumen cek dengan total nilai yang jika digabungkan mencapai Rp218,25 miliar. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan tersebut, Yayasan Kharisma Cendekia Indonesia disebut akan memperoleh hak pengelolaan terhadap 97 dapur perintis MBG yang tersebar di berbagai daerah. Namun menurut pihak Mujazin, hak pengelolaan tersebut hingga kini belum pernah direalisasikan. Klaim tersebut diberitakan oleh SukabumiUpdate.com dalam artikel "Tumpukan Duit Rp66 Miliar di Kantor BGN, Pengusaha Sukabumi Tertipu Rp218,25 Miliar" yang terbit pada 8 Juni 2026. 

Pada titik inilah muncul sejumlah pertanyaan penting yang relevan bagi kepentingan publik. Jika memang terdapat nota kesepahaman dan transaksi bernilai ratusan miliar rupiah sebagaimana diklaim pihak investor, bagaimana mekanisme pengawasan, pencatatan, dan pengendalian administrasi dilakukan pada saat itu. Sebaliknya, apabila terdapat persoalan legalitas atau kewenangan dalam dokumen yang digunakan sebagai dasar kerja sama, bagaimana proses tersebut dapat berlangsung hingga melibatkan dana dalam jumlah sangat besar. Pertanyaan pertanyaan tersebut hingga kini belum memperoleh jawaban resmi yang komprehensif dari seluruh pihak terkait.

Dalam konferensi pers yang sama, kuasa hukum Mujazin juga mengungkapkan adanya perbedaan tanggapan dari sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional ketika pihaknya meminta kejelasan mengenai status kerja sama tersebut. Menurut mereka, terdapat perbedaan pandangan mengenai keabsahan dokumen dan kelanjutan pelaksanaan kerja sama. Namun hingga saat ini belum tersedia penjelasan resmi yang lengkap dari seluruh pihak yang disebutkan dalam pernyataan tersebut. Karena itu, informasi tersebut masih berada dalam ranah klaim sepihak yang memerlukan verifikasi lebih lanjut. Informasi ini juga tercantum dalam laporan detikJabar tanggal 9 Juni 2026. 

Pihak Mujazin juga menyatakan memiliki dokumentasi berupa foto penyerahan dana dan dokumen transaksi yang menurut mereka dilakukan di lingkungan kantor Badan Gizi Nasional. Keberadaan dokumentasi tersebut menjadi bagian dari argumentasi yang disampaikan kepada publik. Namun dari perspektif hukum dan tata kelola keuangan, keberadaan foto maupun dokumen transaksi belum otomatis membuktikan seluruh aspek legalitas kerja sama. Yang perlu diuji lebih lanjut adalah status hukum dokumen, kewenangan para pihak yang terlibat, mekanisme pencatatan dana, serta posisi transaksi tersebut dalam sistem administrasi kelembagaan. Fakta mengenai keberadaan dokumentasi tersebut diberitakan SukabumiUpdate.com pada 8 Juni 2026. 

Kasus ini menjadi penting karena muncul di tengah sorotan terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Terlebih lagi, pemberitaan mengenai proses hukum yang melibatkan sejumlah mantan petinggi Badan Gizi Nasional telah meningkatkan perhatian publik terhadap berbagai aspek pengelolaan program tersebut. Dalam konteks ini, tuntutan pengembalian dana Rp218,25 miliar tidak lagi dipandang semata sebagai sengketa bisnis, melainkan sebagai bagian dari kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap program publik berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Fakta mengenai keterkaitan momentum kasus ini dengan sorotan terhadap tata kelola MBG diberitakan detikJabar pada 9 Juni 2026 dan SukabumiUpdate.com pada 7 Juni 2026 melalui artikel "3 Petinggi BGN Jadi Tersangka, Polemik Dapur Perintis MBG dan Dana Talang Rp218 M Mencuat". 

Meski demikian, penting untuk menegaskan bahwa seluruh tuduhan dan klaim yang disampaikan oleh pihak Mujazin masih memerlukan pembuktian melalui mekanisme hukum maupun klarifikasi resmi dari institusi terkait. Hingga saat ini belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok sengketa tersebut. Karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan dalam melihat seluruh perkembangan perkara.

Pada akhirnya, kasus ini menghadirkan pelajaran penting mengenai arti transparansi dalam pengelolaan program publik. Terlepas dari benar atau tidaknya seluruh klaim yang disampaikan para pihak, publik berhak memperoleh penjelasan yang utuh mengenai dasar kerja sama, aliran dana, kewenangan para pejabat yang terlibat, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan. Kejelasan terhadap seluruh aspek tersebut akan menentukan bukan hanya penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung, tetapi juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada masa mendatang.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat