Perwirasatu.co.id, Minggu 7 Juni 2026.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, publik dikejutkan oleh penetapan tersangka terhadap sejumlah pejabat yang berada dalam lingkar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kasus yang menjerat Silmy Karim dan Dadan Hindayana menjadi ujian awal bagi komitmen pemberantasan korupsi di era pemerintahan baru. Di satu sisi, langkah aparat penegak hukum patut diapresiasi. Namun di sisi lain, penangkapan pejabat semata belum cukup menjawab persoalan utama korupsi yang selama puluhan tahun menggerogoti tata kelola negara.

Perhatian publik tertuju pada kasus Silmy Karim yang diberhentikan dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing. Pemerintah bergerak cepat dengan mencopot yang bersangkutan dari jabatan strategisnya. 

Kasus lain yang menyita perhatian adalah penetapan tersangka terhadap Dadan Hindayana dan sejumlah mantan pimpinan Badan Gizi Nasional dalam perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Presiden Prabowo secara terbuka mengaku kecewa karena mereka merupakan orang yang pernah dipercaya dan diberikan amanah penting dalam pemerintahan. 

Dari dua peristiwa tersebut, terdapat satu fakta yang layak diapresiasi. Tidak terlihat adanya upaya perlindungan politik terhadap pejabat yang sedang berhadapan dengan hukum. Langkah pemberhentian segera terhadap pejabat yang berstatus tersangka mengirimkan pesan bahwa jabatan publik tidak boleh menjadi tameng bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, pemerintah menunjukkan sikap yang relatif tegas dibandingkan tradisi politik masa lalu yang sering kali menunggu proses hukum berjalan sangat panjang sebelum mengambil tindakan administratif.

Meski demikian, apresiasi terhadap keberanian penegakan hukum tidak boleh menghilangkan sikap kritis masyarakat. Penangkapan pejabat bukanlah tujuan akhir pemberantasan korupsi. Penangkapan hanya merupakan indikator bahwa kejahatan telah terjadi. Artinya, sistem pengawasan dan pencegahan sebelumnya gagal mendeteksi atau mencegah penyimpangan sejak awal.

Inilah persoalan mendasar yang sering luput dari perdebatan publik. Korupsi tidak lahir semata karena moral individu yang buruk. Korupsi tumbuh karena adanya kesempatan, lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, dan buruknya akuntabilitas birokrasi. Selama faktor faktor tersebut masih tersedia, pergantian pelaku tidak akan otomatis menghilangkan praktik korupsi.

Karena itu, pernyataan pejabat yang mengimbau agar aparatur negara tidak korupsi sesungguhnya hanya menyentuh permukaan persoalan. Imbauan moral memang penting, tetapi korupsi bukanlah pelanggaran yang dapat dicegah hanya melalui nasihat. Korupsi merupakan kejahatan yang membutuhkan pengendalian sistemik, pengawasan berlapis, serta mekanisme transparansi yang memungkinkan publik ikut mengawasi penggunaan uang negara.

Salah satu instrumen yang paling relevan adalah penerapan transparansi digital secara menyeluruh. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memperluas penggunaan sistem elektronik dalam seluruh proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan proyek, hingga pelaporan realisasi anggaran. Semakin sedikit ruang gelap dalam birokrasi, semakin kecil peluang penyalahgunaan kewenangan.

Gagasan mengenai keterbukaan anggaran bukan sesuatu yang berlebihan. Justru itulah bentuk pertanggungjawaban terhadap uang rakyat. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, siapa penerimanya, berapa nilainya, dan apa manfaat yang dihasilkan. Transparansi semacam ini akan menciptakan pengawasan sosial yang jauh lebih luas dibandingkan pengawasan internal birokrasi semata.

Dalam banyak kasus korupsi, persoalan utama bukan ketiadaan aturan, melainkan minimnya akses informasi. Ketika proses penganggaran dan penggunaan dana publik hanya diketahui oleh segelintir orang, peluang manipulasi menjadi lebih besar. Sebaliknya, ketika data dapat diakses secara terbuka, risiko penyimpangan meningkat bagi pelaku karena lebih mudah terdeteksi oleh masyarakat, media, lembaga pengawas, maupun aparat penegak hukum.

Momentum penetapan tersangka terhadap sejumlah pejabat negara seharusnya menjadi titik awal untuk memperkuat reformasi birokrasi. Pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan keberhasilan dalam menangkap pelaku korupsi. Pemerintah juga harus mampu membangun sistem yang membuat korupsi semakin sulit dilakukan.

Di sinilah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya. Bukan berapa banyak pejabat yang ditangkap, melainkan seberapa efektif negara menutup celah penyimpangan sebelum kerugian negara terjadi. Penegakan hukum yang tegas harus berjalan beriringan dengan reformasi tata kelola, digitalisasi layanan publik, keterbukaan anggaran, dan penguatan pengawasan masyarakat.

Kasus Silmy Karim dan Dadan Hindayana memberikan pelajaran penting bahwa korupsi dapat terjadi bahkan di lingkungan yang dekat dengan pusat kekuasaan. Karena itu, perang melawan korupsi tidak boleh berhenti pada penindakan. Penangkapan pejabat adalah awal yang baik, tetapi transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi yang akan menentukan apakah Indonesia benar benar mampu keluar dari lingkaran korupsi yang selama ini menghambat kemajuan bangsa.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat