Perwirasatu.co.id,- 25 Juli 2026.

Tangis yang pecah di ruang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bukan sekadar luapan emosi seorang istri yang kehilangan sandaran hidup. Di hadapan para wakil rakyat, Supiah, pedagang bensin eceran asal Way Kanan, Lampung, dengan suara bergetar memohon agar suaminya, Hartono, tidak dipenjara dan tidak diproses hingga persidangan. Kalimat sederhana yang ia ucapkan—bahwa dirinya harus bangun pukul tiga dini hari untuk mencari nafkah apabila sang suami tetap ditahan—mengubah ruang sidang yang biasanya dipenuhi bahasa hukum menjadi ruang yang dipenuhi kegelisahan kemanusiaan.

Tangisan itu bukan hanya menyentuh sisi emosional publik, tetapi juga membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai wajah penegakan hukum terhadap masyarakat kecil. Peristiwa tersebut mengingatkan bahwa setiap perkara pidana selalu memiliki dimensi sosial yang tidak boleh diabaikan. Di balik berkas perkara, pasal-pasal hukum, dan prosedur penyidikan, terdapat keluarga yang menggantungkan kehidupan pada satu sumber penghasilan. Karena itu, setiap proses penegakan hukum harus mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan utama sistem hukum nasional. (Sumber: TVR Parlemen, 22 Juli 2026; RRI Way Kanan, 23 Juli 2026).

Menurut penjelasan kuasa hukum keluarga dalam RDPU, Hartono selama ini menjalankan usaha penjualan bensin eceran untuk melayani masyarakat desa yang harus menempuh perjalanan hingga sekitar 40 kilometer menuju SPBU terdekat. Kondisi geografis tersebut menjadi faktor yang tidak dapat dilepaskan dari konteks perkara. Di banyak wilayah pedesaan Indonesia, keterbatasan akses terhadap lembaga penyalur resmi menyebabkan pengecer BBM tumbuh sebagai solusi praktis bagi kebutuhan masyarakat, khususnya petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pengguna kendaraan roda dua yang setiap hari bergantung pada ketersediaan bahan bakar.

Pernyataan tersebut tentu bukan berarti menghapus kemungkinan adanya pelanggaran hukum apabila unsur-unsur tindak pidana memang terpenuhi. Namun, dalam negara hukum yang demokratis, setiap dugaan tindak pidana harus diuji melalui pembuktian yang objektif. Unsur kesengajaan, tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum, besarnya kerugian negara, serta dampak terhadap distribusi BBM merupakan bagian penting yang harus dibuktikan berdasarkan alat bukti, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau persepsi publik. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Salah satu bagian yang paling menyita perhatian publik adalah penjelasan Supiah mengenai kepemilikan Toyota Fortuner tahun 2008 milik keluarganya. Kendaraan tersebut sempat memunculkan persepsi bahwa pelaku bukan berasal dari kalangan ekonomi bawah. Namun di hadapan anggota DPR RI, Supiah menjelaskan bahwa kendaraan tersebut dibeli melalui kredit dan digunakan sebagai sarana operasional karena kondisi jalan di wilayah Way Kanan yang rusak dan sulit dilalui kendaraan biasa. Penjelasan ini menunjukkan bahwa simbol kepemilikan aset tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan seseorang. Dalam kajian ekonomi rumah tangga, kepemilikan barang bernilai tinggi dapat saja disertai beban cicilan yang panjang sehingga tidak serta-merta menunjukkan kemampuan finansial yang mapan.

Persoalan tersebut sekaligus mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam membangun opini publik. Penilaian terhadap kondisi ekonomi seseorang seharusnya tidak hanya didasarkan pada jenis kendaraan yang dimiliki, melainkan juga mempertimbangkan sumber pembiayaan, fungsi penggunaan, kondisi wilayah, serta kemampuan ekonomi riil keluarga yang bersangkutan. Dalam praktik jurnalistik yang berimbang, fakta-fakta semacam ini perlu disampaikan secara utuh agar masyarakat memperoleh gambaran yang proporsional, bukan sekadar kesan yang muncul dari potongan informasi.

Kasus Hartono pada akhirnya berkembang menjadi lebih dari sekadar perkara pidana mengenai distribusi BBM. Perkara ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana negara memosisikan masyarakat kecil yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup di tengah keterbatasan akses layanan publik. Ketika negara belum sepenuhnya mampu menghadirkan infrastruktur distribusi energi yang merata hingga pelosok desa, maka penegakan hukum idealnya juga mampu mempertimbangkan realitas sosial tersebut tanpa mengurangi kewibawaan hukum itu sendiri. Di sinilah letak tantangan terbesar penegakan hukum modern, yakni memastikan bahwa hukum tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat.

Perhatian publik terhadap perkara ini semakin besar ketika dalam RDPU Komisi III DPR RI, kuasa hukum keluarga menyampaikan adanya dugaan permintaan sejumlah uang oleh oknum aparat sebagai syarat agar perkara dapat dibantu penyelesaiannya. Dugaan tersebut mengemuka melalui penyebutan isyarat angka "50" yang ditafsirkan sebagai Rp50 juta. Informasi tersebut menjadi salah satu isu yang paling menyita perhatian anggota dewan. Namun, dalam perspektif hukum dan jurnalistik, tuduhan tersebut harus ditempatkan sebagai dugaan yang masih memerlukan pembuktian melalui mekanisme pengawasan internal maupun proses hukum yang independen. Sampai ada putusan atau hasil pemeriksaan resmi, tidak tepat menyimpulkan bahwa dugaan tersebut telah terbukti. (Sumber: TVR Parlemen, 22 Juli 2026; kumparanNEWS, 22 Juli 2026).

Apabila dugaan tersebut benar, persoalannya tidak lagi sebatas perkara distribusi BBM, melainkan menyentuh integritas aparat penegak hukum. Sebaliknya, apabila dugaan itu tidak terbukti, klarifikasi yang transparan juga menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Dalam negara hukum, setiap dugaan penyalahgunaan wewenang harus diproses secara objektif tanpa melindungi pelaku, tetapi juga tanpa mengorbankan asas praduga tak bersalah. Transparansi menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Di sisi lain, kasus Hartono memunculkan diskusi mengenai konsistensi penegakan hukum terhadap pelaku usaha kecil dibandingkan pelaku penyalahgunaan BBM dalam skala besar. Di ruang publik berkembang persepsi bahwa pelaku usaha mikro lebih mudah dijerat karena aktivitasnya tampak di permukaan, sedangkan jaringan distribusi ilegal yang melibatkan volume jauh lebih besar sering kali dianggap sulit disentuh. Persepsi tersebut belum tentu mencerminkan fakta, tetapi tidak dapat diabaikan karena dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum perlu menunjukkan melalui tindakan nyata bahwa setiap pelanggaran diproses berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan status sosial ataupun besarnya kekuatan ekonomi pelaku.

Perdebatan tersebut sesungguhnya membuka persoalan yang lebih mendasar, yakni perlunya membedakan secara tegas antara penimbunan BBM untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan usaha eceran yang muncul akibat terbatasnya akses masyarakat terhadap SPBU. Dalam praktik hukum, kedua kondisi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan pembuktian yang cermat. Penegakan hukum yang baik bukan hanya menegakkan bunyi undang-undang, tetapi juga memastikan bahwa penerapan pasal sesuai dengan fakta dan konteks yang melatarbelakangi suatu perbuatan.

Dampak sosial dari perkara ini juga menjadi perhatian dalam RDPU. Menurut keterangan yang disampaikan pihak keluarga dan kuasa hukum, setelah Hartono ditangkap, banyak pedagang bensin eceran di Way Kanan memilih menghentikan usahanya karena khawatir mengalami proses hukum serupa. Akibatnya, masyarakat di sejumlah desa mengalami kesulitan memperoleh BBM. Harga bensin eceran yang masih tersedia disebut meningkat hingga sekitar Rp20.000 per liter. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebuah perkara hukum dapat menimbulkan efek berantai terhadap kehidupan masyarakat apabila belum tersedia alternatif distribusi energi yang memadai. (Sumber: TVR Parlemen, 22 Juli 2026; RRI Way Kanan, 23 Juli 2026).

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan sesungguhnya bukan hanya berada pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada tata kelola distribusi energi nasional. Selama masih terdapat desa-desa yang berjarak puluhan kilometer dari SPBU atau lembaga penyalur resmi, keberadaan pengecer akan tetap menjadi bagian dari mata rantai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Karena itu, penyelesaian masalah tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT Pertamina, dan BPH Migas perlu memperkuat jaringan distribusi resmi, memperluas akses layanan hingga wilayah terpencil, serta memastikan masyarakat memperoleh BBM secara mudah, legal, dan dengan harga yang wajar.

Dalam konteks tersebut, permohonan keluarga agar perkara diselesaikan melalui pendekatan Restorative Justice menjadi salah satu isu yang patut dikaji secara objektif. Restorative Justice bukanlah sarana untuk menghapus pertanggungjawaban hukum, melainkan mekanisme yang dalam perkara tertentu memungkinkan penyelesaian dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, masyarakat, serta tujuan pemidanaan. Penerapannya tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, mempertimbangkan sifat tindak pidana, tingkat kerugian, serta terpenuhi atau tidaknya syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keputusan untuk menerapkan atau tidak menerapkan Restorative Justice harus didasarkan pada penilaian hukum yang objektif, bukan semata-mata karena tekanan opini publik ataupun besarnya simpati masyarakat.

Di luar ruang sidang, perkara Hartono sesungguhnya menghadirkan refleksi yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum, keadilan sosial, dan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Penegakan hukum merupakan fondasi negara hukum yang tidak dapat ditawar, namun pelaksanaannya juga dituntut mampu membaca realitas sosial yang melatarbelakangi suatu perbuatan. Ketika masyarakat di wilayah terpencil masih menghadapi keterbatasan akses terhadap BBM, negara tidak cukup hanya hadir sebagai penindak, tetapi juga sebagai penyelesai persoalan melalui pembangunan sistem distribusi yang lebih merata dan mudah dijangkau. (Sumber: RRI Way Kanan, 23 Juli 2026; TVR Parlemen, 22 Juli 2026).

Kasus ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas tata kelola distribusi energi nasional. Selama masih terdapat desa-desa yang harus menempuh perjalanan puluhan kilometer menuju SPBU terdekat, keberadaan penjual bensin eceran akan tetap menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan distribusi resmi dengan kebutuhan nyata di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah bersama PT Pertamina, BPH Migas, serta pemerintah daerah perlu memperluas jaringan lembaga penyalur resmi, termasuk mendorong pengembangan titik layanan energi yang mampu menjangkau kawasan pedesaan secara lebih merata. Langkah preventif seperti ini diyakini lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum setelah persoalan muncul.

Dari perspektif hukum pidana, perkara Hartono juga mengingatkan pentingnya penerapan asas proporsionalitas. Tidak setiap pelanggaran harus selalu berakhir pada pemidanaan apabila hukum masih menyediakan ruang penyelesaian lain yang tetap menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Karena itu, evaluasi terhadap penerapan Restorative Justice, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, layak dipertimbangkan secara objektif oleh aparat penegak hukum. Pendekatan tersebut bukan berarti melemahkan kewibawaan hukum, melainkan menghadirkan hukum yang lebih responsif terhadap kondisi sosial tanpa mengabaikan kepentingan negara dan masyarakat.

Komisi III DPR RI memiliki peran penting untuk memastikan seluruh proses berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Fungsi pengawasan parlemen tidak hanya bertujuan memberikan perhatian terhadap satu perkara, tetapi juga mengevaluasi apakah prosedur penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai prinsip due process of law. Apabila ditemukan pelanggaran etik ataupun penyalahgunaan kewenangan oleh aparat, proses pemeriksaan harus dilakukan secara independen dan terbuka. Sebaliknya, apabila tindakan aparat telah sesuai dengan ketentuan hukum, hasil pemeriksaan tersebut juga perlu disampaikan kepada publik secara transparan agar tidak memunculkan spekulasi maupun penurunan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. (Sumber: TVR Parlemen, 22 Juli 2026).

Perkara ini juga menjadi pengingat bahwa hukum dan kebijakan publik tidak dapat dipisahkan. Penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan kebijakan yang mampu mengatasi akar persoalan. Apabila akses masyarakat terhadap BBM telah tersedia secara merata, legal, mudah dijangkau, dan terjangkau dari sisi biaya maupun jarak, maka ruang tumbuhnya praktik distribusi informal akan semakin kecil. Dengan demikian, penyelesaian persoalan tidak hanya dilakukan melalui proses hukum terhadap individu, tetapi juga melalui pembenahan sistem pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara.

Perkara Hartono bukan sekadar kisah tentang seorang pedagang bensin eceran yang berhadapan dengan proses hukum. Kasus ini telah berkembang menjadi cermin mengenai bagaimana negara menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menghadapi persoalan masyarakat kecil. Ketiga prinsip tersebut tidak boleh dipertentangkan, melainkan harus berjalan secara harmonis agar hukum benar-benar menjadi instrumen yang melindungi seluruh warga negara tanpa memandang status sosial maupun kemampuan ekonomi. Hukum yang tegas memang diperlukan, tetapi ketegasan itu akan memperoleh legitimasi yang kuat apabila dilaksanakan secara adil, proporsional, transparan, dan menghormati hak-hak setiap warga negara.

Di tengah beragam pandangan yang berkembang di ruang publik, masyarakat perlu terus mengedepankan sikap kritis yang berbasis fakta. Setiap dugaan penyimpangan, baik yang ditujukan kepada pelaku maupun kepada aparat penegak hukum, harus diuji melalui mekanisme pembuktian yang sah. Demikian pula, setiap proses penegakan hukum perlu diawasi secara konstruktif agar tetap berada dalam koridor hukum, etika, dan hak asasi manusia. Dengan cara itulah kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat dipelihara, sekaligus menjadikan perkara ini sebagai pelajaran berharga untuk membangun tata kelola hukum dan pelayanan publik yang lebih berkeadilan di masa mendatang.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat