Home Artikel Prabowo, Jokowi, dan Pergeseran Pusat Kekuasaan

Prabowo, Jokowi, dan Pergeseran Pusat Kekuasaan

32
0
SHARE
Prabowo, Jokowi, dan Pergeseran Pusat Kekuasaan

Keterangan Gambar : Hubungan Prabowo dan Jokowi merupakan salah satu dinamika penting dalam politik Indonesia pascapergantian pemerintahan. Prabowo memperoleh dukungan politik besar dari koalisi yang juga melibatkan jaringan Jokowi.

Perwirsatu.co.id, 05 November 2026

Dalam politik, perubahan kekuasaan tidak selalu berlangsung melalui konfrontasi terbuka. Ada kalanya pengaruh dikurangi perlahan, jabatan dipindahkan, jaringan diperbarui, dan loyalitas bergeser mengikuti perubahan pusat pengambilan keputusan. Strategi ini dapat diibaratkan seperti makan bubur panas dari tepinya: dimulai sedikit demi sedikit, tanpa harus langsung menyentuh bagian yang paling panas. Metafora ini menarik untuk membaca konsolidasi kekuasaan Prabowo Subianto setelah menggantikan Joko Widodo.

KONSOLIDASI TANPA PERANG TERBUKA

Hubungan Prabowo dan Jokowi merupakan salah satu dinamika penting dalam politik Indonesia pascapergantian pemerintahan. Prabowo memperoleh dukungan politik besar dari koalisi yang juga melibatkan jaringan Jokowi. Namun, setelah pemerintahan berjalan, muncul kebutuhan untuk membangun konfigurasi kekuasaan yang lebih mencerminkan kepemimpinan Prabowo sendiri.

Gejalanya terlihat dalam reshuffle kabinet 8 September 2025. Budi Arie Setiadi dan Abdul Kadir Karding termasuk figur yang kehilangan jabatan. detikX, 16 September 2025, melalui laporan Menetralisir Geng Solo, mengungkap adanya pembacaan politik bahwa pergantian tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi pengaruh jaringan Jokowi di Istana. Meski demikian, laporan itu juga memuat pandangan berbeda bahwa evaluasi kinerja menjadi pertimbangan pergantian.

Di sinilah metafora bubur panas menemukan relevansinya. Prabowo tidak harus menyingkirkan seluruh figur yang diasosiasikan dengan pendahulunya. Pengaruh dapat dikurangi melalui perubahan jabatan, pembagian kewenangan, dan penempatan orang-orang yang lebih dipercaya pada posisi strategis.

MENGGESER PENGARUH, BUKAN SEKADAR MENGGANTI ORANG

Perubahan konfigurasi semakin terlihat dalam reshuffle Oktober 2026. The Jakarta Post, 5 Oktober 2026, melaporkan Listyo Sigit Prabowo dipindahkan dari Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Pratikno menjadi Ketua Wantimpres, dan Muhammad Qodari menjadi Sekretaris Wantimpres.

Mereka tidak seluruhnya dikeluarkan dari lingkungan pemerintahan. Namun, perubahan posisi dapat mengubah akses, kewenangan, dan pengaruh dalam pengambilan keputusan. CNA, 6 Oktober 2026, mengutip analisis bahwa langkah tersebut menunjukkan transisi bertahap menuju penguatan tim Prabowo sendiri, tanpa harus menciptakan pertentangan terbuka dengan Jokowi.

Pergeseran ini memperlihatkan bahwa konsolidasi kekuasaan tidak selalu dilakukan dengan pemecatan. Mempertahankan seseorang dalam pemerintahan tidak berarti mempertahankan seluruh pengaruh yang sebelumnya dimiliki.

LOYALITAS ELITE DAN POLITIK PRAGMATIS

Fenomena lain yang menarik adalah perubahan orientasi politik sejumlah elite. Budi Arie, setelah dicopot dari kabinet, secara terbuka menyatakan tetap mendukung Prabowo. Karding juga menegaskan bahwa sikap politiknya berada pada pemerintahan Prabowo, meskipun mengakui hubungan baik dan utang budi kepada Jokowi. Keterangan keduanya dimuat detikX pada 16 September 2025.

Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa kedekatan politik masa lalu tidak selalu menentukan orientasi seseorang dalam pemerintahan berikutnya. Ada loyalitas yang didasarkan pada hubungan personal, ada yang berlandaskan kesamaan perjuangan, tetapi ada pula yang menyesuaikan diri dengan perubahan konfigurasi kekuasaan.

Dalam politik, fenomena ini dapat disebut pragmatisme elite. Jabatan, akses, dan keberlanjutan pengaruh menjadi bagian dari kalkulasi. Namun, tidak semua perubahan dukungan dapat disebut pengkhianatan atau perpindahan loyalitas. Penilaiannya harus didasarkan pada sikap dan tindakan masing-masing tokoh.

PENGUATAN INSTITUSI DAN UJIAN KEKUASAAN

Konsolidasi juga menyentuh institusi keamanan. Analisis Tenggara Strategics yang diterbitkan The Jakarta Post, 26 Oktober 2026, menyoroti perubahan personel dan kepemimpinan di lingkungan Polri sebagai bagian dari penataan pengaruh institusional. Namun, mutasi tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh pejabat yang diganti merupakan loyalis Jokowi.

Persoalan semakin kompleks setelah Listyo Sigit dan dua perwira tinggi lainnya ditahan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Associated Press, 4 November 2026, melaporkan bahwa penyidik menduga terjadi penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh sejak 2025 hingga 2026. Motif dan pihak yang menerima hasil penyadapan belum diungkap. Menteri Koordinator Bidang Hukum juga menyatakan belum ditemukan indikasi makar.

Karena itu, perkara tersebut tidak boleh langsung disimpulkan sebagai bukti perang Geng Solo melawan Istana Prabowo. Hubungan politik Listyo dengan Jokowi memang menjadi konteks yang relevan, tetapi hubungan tersebut bukan bukti keterlibatan Jokowi ataupun jaringan politiknya dalam dugaan tindak pidana.

KONSOLIDASI ATAU PERGANTIAN PATRONASE

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah perubahan ini menghasilkan pemerintahan yang semakin profesional atau sekadar memindahkan pusat patronase dari satu lingkaran ke lingkaran lainnya.

Prabowo tentu membutuhkan orang-orang yang dapat menjalankan program pemerintahannya. Namun, loyalitas personal tidak boleh mengalahkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme. Polri harus tunduk pada hukum, birokrasi harus bekerja untuk masyarakat, dan setiap pejabat harus bertanggung jawab kepada konstitusi, bukan semata-mata kepada figur politik.

Strategi makan bubur panas dari tepinya merupakan metafora untuk membaca kemungkinan perubahan pengaruh secara bertahap. Prabowo dapat mempertahankan hubungan formal dengan Jokowi sekaligus memperkuat kendali pemerintahannya sendiri. Namun, apakah proses tersebut memperkuat demokrasi atau hanya mengubah susunan elite, masih harus diuji melalui kinerja dan tata kelola pemerintahan.

Sebab, dalam sebuah republik, keberhasilan presiden bukan diukur dari banyaknya loyalis pendahulu yang kehilangan pengaruh atau banyaknya orang baru yang memperoleh jabatan. Ukurannya adalah tegaknya hukum, profesionalisme institusi, kesejahteraan masyarakat, dan keberanian kekuasaan untuk tunduk pada konstitusi.

Bubur kekuasaan boleh disantap dari tepinya. Tetapi jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton ketika para elite bergantian menikmati mangkuk yang sama.

Dwi Taufan Hidayat

Iklan Detail Video

Iklan_home