Perwirasatu.co.id - Garut 

Gonjang-ganjing soal dana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Garut kembali memanas. Sorotan publik tertuju pada nasib iuran ASN yang disebut-sebut mencapai puluhan miliar rupiah sejak 2016.

Wakil Sekretaris KORPRI Garut, Nia Gania Karyana, akhirnya angkat bicara. Dalam wawancara di halaman Setda Garut, Senin (4/8/2025), Gania menegaskan dana KORPRI masih aman, dengan saldo sekitar Rp3,5 miliar.

“Saya siap bertanggung jawab. Uang anggota tidak hilang, dan jika perlu saya siap diaudit,” tegasnya. Senin (4/8).

Meski begitu, Gania mengakui kepengurusan KORPRI Garut telah vakum sejak 2021. Hingga kini, Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih pengurus baru belum kunjung digelar. Ketua KORPRI Garut, Dididt Fajar Riyadi, dikabarkan telah mengajukan pembentukan caretaker ke KORPRI Provinsi Jawa Barat.

Kondisi ini memicu kekhawatiran dan tekanan dari kalangan ASN muda serta masyarakat sipil, apalagi setelah beredar isu dugaan penyimpangan dana hingga Rp19 miliar. Beberapa pihak bahkan mendorong audit menyeluruh dan kemungkinan pelaporan ke aparat penegak hukum.

Gania menampik tudingan penyelewengan. Ia mendukung penuh audit independen dan berharap momentum ini bisa mendorong reformasi menyeluruh dalam tubuh KORPRI Garut.

“Kita harus terbuka. Organisasi ini bukan hanya soal iuran, tapi juga soal program sosial, pembinaan, dan pelayanan kepada anggota. Semua itu sekarang macet karena tak ada struktur aktif,” ujarnya.

Kemandekan ini berdampak pada bantuan sosial bagi ASN pensiun atau sakit, serta program-program pengembangan ASN yang tak lagi berjalan.

Gania berharap Musda segera digelar agar KORPRI Garut bisa kembali berfungsi secara maksimal dan relevan di mata anggotanya.

“Kalau ASN ingin perubahan, ayo kita lakukan bersama,” pungkasnya.

Kini, publik menanti langkah nyata: audit terbuka, pembentukan kepengurusan baru, dan revitalisasi peran KORPRI sebagai wadah pembinaan dan perlindungan ASN. 

(Red)