Perwirasatu.co.id, Selasa 09 Juni 2026.

Keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk melihat defisit APBN semakin rendah hingga mendekati nol memunculkan diskusi menarik mengenai arah kebijakan fiskal Indonesia. Pengakuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang merasa "lemas" ketika mendengar gagasan tersebut bukan sekadar cerita ringan dalam konferensi pers, melainkan cerminan dilema klasik yang dihadapi hampir seluruh negara berkembang: menjaga disiplin fiskal tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. 

Pernyataan tersebut menjadi menarik karena muncul pada saat kondisi APBN justru menunjukkan kinerja yang relatif terkendali. Dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Juni 2026, Purbaya melaporkan defisit APBN hingga akhir Mei 2026 berada pada angka Rp180,4 triliun atau setara 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut jauh di bawah batas maksimal 3 persen yang selama bertahun-tahun menjadi acuan kehati-hatian fiskal Indonesia. 

Di atas kertas, usulan menekan defisit hingga nol persen terdengar ideal. Tidak ada negara yang menolak kondisi keuangan negara yang seimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Namun dalam praktik ekonomi modern, defisit tidak selalu dipandang sebagai masalah. Defisit justru sering digunakan sebagai instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi ketika konsumsi masyarakat, investasi swasta, atau ekspor mengalami perlambatan. Di sinilah letak kegelisahan yang tampaknya ingin disampaikan Purbaya kepada Presiden. 

Logika ekonomi yang digunakan pemerintah saat ini cukup sederhana. Ketika negara membelanjakan uang lebih besar daripada penerimaannya, dana tersebut mengalir ke masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, subsidi, belanja kementerian, maupun berbagai program strategis nasional. Uang yang beredar kemudian menciptakan konsumsi, investasi, dan lapangan kerja baru. Dalam situasi tertentu, pengurangan defisit secara terlalu cepat justru dapat memperlambat mesin pertumbuhan ekonomi. 

Data APBN Mei 2026 menunjukkan bahwa pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun atau sekitar 37,6 persen dari target tahunan. Pada saat yang sama, belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Selisih antara keduanya menghasilkan defisit Rp180,4 triliun. Namun yang menarik, pendapatan negara tumbuh sekitar 19,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Artinya, pemerintah sebenarnya sedang menikmati tren penerimaan yang membaik. 

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa Purbaya tampak lebih memilih pendekatan fiskal yang fleksibel dibandingkan pendekatan yang terlalu kaku. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, ia juga pernah menegaskan bahwa defisit merupakan alat kebijakan yang dapat digunakan untuk menjaga momentum ekonomi. Bahkan pada awal 2026, Purbaya pernah menyampaikan bahwa secara teknis pemerintah bisa saja membuat defisit nol, tetapi konsekuensinya berpotensi menekan aktivitas ekonomi secara signifikan. 

Di sisi lain, pertanyaan Presiden Prabowo sesungguhnya juga memiliki dasar yang kuat. Sebagai kepala negara, ia berkepentingan memastikan kesehatan fiskal jangka panjang tetap terjaga. Defisit yang terus membesar akan berujung pada peningkatan utang pemerintah. Semakin besar utang, semakin besar pula beban bunga yang harus dibayar negara pada masa mendatang. Karena itu, keinginan untuk menekan defisit merupakan refleksi dari semangat disiplin fiskal yang selama ini menjadi salah satu fondasi pengelolaan APBN Indonesia. 

Menariknya, dari cerita yang disampaikan Purbaya, Presiden Prabowo tidak memaksakan target defisit nol secara instan. Setelah menerima penjelasan mengenai kebutuhan stimulus fiskal dan kondisi ekonomi yang masih membutuhkan dukungan pemerintah, Presiden disebut memahami argumentasi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ruang dialog yang sehat antara otoritas politik dan teknokrat ekonomi dalam menentukan arah kebijakan nasional. 

Dalam konteks ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, fleksibilitas memang menjadi kata kunci. Banyak negara maju maupun berkembang saat ini masih menggunakan instrumen fiskal untuk menopang pertumbuhan. Indonesia juga menghadapi tantangan berupa kebutuhan penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, transformasi industri, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semua agenda tersebut membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. 

Karena itu, perdebatan mengenai defisit nol seharusnya tidak berhenti pada angka semata. Pertanyaan yang lebih penting adalah untuk apa defisit digunakan dan seberapa efektif belanja negara menghasilkan manfaat ekonomi. Defisit yang digunakan untuk kegiatan produktif akan memberikan dampak berbeda dibanding defisit yang hanya menambah pengeluaran tanpa menghasilkan nilai tambah. Dalam perspektif ini, kualitas belanja negara menjadi jauh lebih penting daripada sekadar mengejar angka defisit serendah mungkin.

Fakta bahwa keseimbangan primer APBN hingga Mei 2026 masih mencatat surplus Rp58,6 triliun juga memberikan sinyal bahwa fondasi fiskal Indonesia belum berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Surplus primer menunjukkan kemampuan pemerintah membiayai pengeluaran rutin di luar pembayaran bunga utang. Indikator ini sering digunakan ekonom untuk mengukur kesehatan fiskal jangka panjang suatu negara.

Pada akhirnya, kisah "lemas" yang diungkapkan Purbaya sesungguhnya menggambarkan benturan dua kepentingan yang sama-sama penting. Di satu sisi ada dorongan menjaga disiplin fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap utang. Di sisi lain ada kebutuhan mempertahankan pertumbuhan ekonomi melalui stimulus pemerintah. Tantangan terbesar bukan memilih salah satunya, melainkan menemukan titik keseimbangan yang memungkinkan keduanya berjalan beriringan.

Dalam perspektif yang lebih luas, diskusi antara Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaya menunjukkan bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia tidak ditentukan oleh slogan atau angka tunggal. Ia dibentuk melalui proses pertimbangan yang kompleks antara kebutuhan pertumbuhan, stabilitas fiskal, daya tahan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pertanyaan mengenai defisit nol bukan sekadar soal matematika APBN, melainkan soal bagaimana negara memilih jalan terbaik untuk menjaga pertumbuhan tanpa kehilangan kehati-hatian dalam mengelola keuangan publik.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat