Perwirasatu.co.id, Kamis 18 Juni 2026.

Di tengah meningkatnya polarisasi politik dan mengerasnya perdebatan di ruang publik, kemunculan Fatimah Az Zahra sebagai salah satu representasi mahasiswa yang vokal namun tetap santun menghadirkan nuansa yang berbeda. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada substansi kritik yang disampaikannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, tetapi juga pada cara penyampaiannya yang tenang, argumentatif, dan berupaya menempatkan kepentingan masyarakat sebagai titik tolak diskusi. Sikap semacam ini menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan kritik yang cerdas sekaligus konstruktif. 

Dalam berbagai diskusi mengenai MBG yang berkembang di media dan media sosial, muncul perdebatan mengenai prioritas pembangunan nasional. Sebagian pihak menilai bahwa penyediaan makanan bergizi merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa pemerintah juga perlu memberikan perhatian yang sama besar terhadap persoalan akses pendidikan, infrastruktur dasar, dan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa tujuan yang ingin dicapai sebenarnya sama, yakni meningkatkan kualitas hidup anak Indonesia, meskipun pendekatan yang ditawarkan berbeda.

Dalam konteks itulah nama Fatimah Az Zahra mendapat perhatian publik. Banyak kalangan menilai bahwa kritik yang disampaikannya tidak berhenti pada penolakan atau keberatan semata. Sebaliknya, kritik tersebut berupaya mengangkat pertanyaan yang lebih mendasar mengenai prioritas pembangunan. Jika masih terdapat anak yang harus menempuh perjalanan berbahaya menuju sekolah akibat keterbatasan infrastruktur, maka persoalan tersebut juga layak ditempatkan sebagai agenda utama pembangunan nasional. Cara berpikir semacam ini memperlihatkan upaya melihat masalah secara struktural, bukan sekadar dari satu sisi kebijakan.

Yang menarik, kekuatan utama argumen tersebut tidak terletak pada kerasnya suara atau tajamnya serangan terhadap pihak lain. Justru daya tariknya muncul dari kemampuan menyusun logika yang mudah dipahami publik. Dalam tradisi akademik, pendekatan seperti ini sering disebut sebagai upaya mengidentifikasi akar persoalan sebelum memperluas intervensi kebijakan. Dengan kata lain, kritik tidak diarahkan untuk meniadakan program pemerintah, melainkan untuk mengajak publik mendiskusikan urutan prioritas yang dianggap paling efektif.

Namun demikian, pembacaan yang adil juga perlu mengakui bahwa persoalan pembangunan tidak selalu sesederhana memilih antara infrastruktur atau gizi. Banyak ahli pembangunan berpendapat bahwa keduanya merupakan kebutuhan yang saling melengkapi. Infrastruktur yang baik membuka akses menuju pendidikan, sedangkan asupan gizi yang memadai membantu anak memperoleh manfaat maksimal dari pendidikan tersebut. Oleh karena itu, perdebatan yang lebih produktif seharusnya bukan mengenai kebijakan mana yang harus dihapus, melainkan bagaimana negara mampu mengintegrasikan keduanya secara bertahap dan berkelanjutan.

Pandangan mengenai perlunya skala prioritas juga memiliki dasar yang cukup rasional. Kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar masih menghadapi tantangan yang berbeda dibanding wilayah perkotaan yang relatif maju. Demikian pula kawasan miskin perkotaan yang sering luput dari perhatian karena berada di tengah pusat pertumbuhan ekonomi. Kelompok kelompok inilah yang berpotensi memperoleh manfaat paling besar apabila program bantuan gizi dan pembangunan infrastruktur dilakukan secara bersamaan dan terukur.

Dari perspektif fiskal, diskusi mengenai besarnya anggaran MBG juga merupakan bagian sah dari mekanisme pengawasan publik. Dalam negara demokrasi, setiap program yang menggunakan dana negara wajib terbuka terhadap evaluasi. Kritik terhadap alokasi anggaran tidak dapat otomatis dimaknai sebagai penolakan terhadap tujuan program. Sebaliknya, kritik dapat menjadi sarana untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar benar menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pada titik ini, yang patut diapresiasi dari Fatimah Az Zahra bukan semata keberaniannya menyampaikan kritik kepada pemerintah. Yang lebih penting adalah kemampuannya menunjukkan bahwa kritik dapat disampaikan tanpa hujatan, tanpa stigmatisasi, dan tanpa merendahkan pihak yang berbeda pandangan. Di tengah budaya komunikasi yang sering terjebak pada polarisasi dan pertentangan emosional, pendekatan seperti ini justru memberikan teladan yang lebih sehat bagi kehidupan demokrasi.

Demokrasi yang matang membutuhkan pemerintah yang mampu mendengar sekaligus masyarakat yang mampu mengkritik secara bertanggung jawab. Karena itu, kehadiran mahasiswa yang mengedepankan argumentasi, data, dan solusi merupakan aset penting bagi bangsa. Mereka tidak hadir sebagai lawan pemerintah, melainkan sebagai bagian dari mekanisme koreksi yang membantu memastikan bahwa setiap kebijakan publik benar benar bergerak menuju tujuan yang diharapkan. Dalam perspektif tersebut, Fatimah Az Zahra menjadi contoh bahwa keberanian intelektual dan kesantunan dapat berjalan beriringan, serta bahwa kritik yang baik bukanlah kritik yang menjatuhkan, melainkan kritik yang membantu memperbaiki.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat