Perwirasatu.co.id, Rabu 20 Mei 2026.

Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan PPP dari berbagai daerah secara resmi menggugat Sekretaris Jenderal DPP PPP Taj Yasin Maimoen dan Wakil Ketua Umum DPP PPP Agus Suparmanto ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyoal sengketa internal partai yang dinilai memicu kegaduhan organisasi dan mempertanyakan status kepartaian Agus Suparmanto. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara PNJKT.PST-18052026XSJ pada Senin 18 Mei 2026 dan mencuatkan persoalan legitimasi internal partai di tengah dinamika politik nasional. 

Sejumlah pengurus dan kader dari wilayah Indonesia Timur wilayah Jawa dan wilayah Sumatera menyampaikan gugatan hukum setelah dinilai mekanisme penyelesaian sengketa internal PPP tidak memuaskan para pihak penggugat serta dianggap gagal meredam konflik internal partai. Kuasa hukum para kader menyatakan bahwa kedua tergugat dianggap menimbulkan kegaduhan serta mempertanyakan keanggotaan Agus Suparmanto dalam partai berlambang Kaabah tersebut. 

Para penggugat berasal dari berbagai daerah dan pengurus DPC PPP Ketua DPC PPP Kabupaten Bone Khairul Amran Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bone Rangga Risaswar Ketua DPC PPP Jakarta Selatan Drs M Nasir Sekretaris Wilayah DPW PPP Banten Uhen Zuhaeni Ketua DPC PPP Palembang Muhammad Sulaiman dan Sekretaris DPC PPP Palembang Ahmad Zaky Wahid Amrullah menunjukkan dukungan basis akar rumput terhadap gerakan hukum ini sebagai wujud kekecewaan terhadap proses kepengurusan pusat. 

Sengketa internal ini tidak hanya bersifat lokal namun telah menyita perhatian publik politik karena menghadirkan pertanyaan lebih luas tentang bagaimana partai besar di Indonesia menyelesaikan konflik internal tanpa mengorbankan rasa keadilan dan kepercayaan kader terhadap keputusan elit partai. 

Menanggapi gugatan yang mencuat Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono menyatakan bahwa partai akan memeriksa berkas gugatan dan menyiapkan bantuan hukum bagi kader yang terlibat menegaskan bahwa semangat persatuan partai tetap dijunjung meskipun terdapat perbedaan pandangan di internal. Pernyataan ini sekaligus menegaskan pentingnya komunikasi dan silaturahmi untuk mencegah munculnya prasangka buruk di antara sesama kader. 

Upaya mediasi internal sebelumnya telah dilakukan namun tidak mencapai kesepakatan sehingga para penggugat memilih jalur hukum formal untuk menuntut kejelasan dari aspek legal perihal dugaan penyimpangan serta interpretasi AD ART partai dalam mekanisme kepengurusan dan tata cara organisasi.

Kasus ini sekaligus mengangkat isu legitimasi dan akuntabilitas dalam struktur partai politik di Indonesia ketika mekanisme penyelesaian sengketa internal dianggap kurang efektif sehingga harus bergulir ke ranah peradilan yang lebih tinggi untuk mendapatkan kepastian hukum. 

Reaksi publik akademisi dan pengamat politik masih bergulir menilai bahwa dinamika internal PPP ini menggambarkan tantangan partai politik modern di Indonesia dalam menyeimbangkan demokrasi internal dengan kebutuhan organisasi yang solid di tengah persaingan elektoral yang semakin intens menjelang kontestasi politik nasional.

(Red)