Perwirasatu.co.id -  17 Januari 2026.

Kisah operasi AS di Venezuela yang mengakibatkan penurunan kekuasaan Presiden Nicolás Maduro dan kebangkitan protes besar di Iran menunjukkan bahwa perubahan rezim bukan hanya soal strategi militer atau politik luar negeri. Kekuatan dan solidaritas rakyat serta konteks domestik masing masing negara menjadi variabel utama yang menentukan arah konflik dan hasil akhir dari upaya perubahan politik.

Operasi militer Amerika Serikat di Venezuela pada awal Januari 2026 mengejutkan dunia dan mengubah peta politik di Amerika Latin. Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa pihaknya berhasil menangkap Presiden Nicolás Maduro dalam sebuah operasi yang dilancarkan pada 3 Januari lalu dan membawanya keluar dari Venezuela. Trump bahkan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih pemerintahan sementara di Venezuela sampai ada transisi politik yang aman dan teratur melalui proses yang baru. 

Menurut laporan yang beredar, operasi militer tersebut tidak hanya menangkap Maduro tetapi juga memacu reaksi internasional yang intens. Sejumlah negara Barat menyatakan dukungan terhadap upaya ini sedangkan berbagai pemerintah lain mengecam tindakan AS sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Venezuela dan hukum internasional. 

Kondisi domestik di Venezuela sebelum operasi itu semakin memprihatinkan. Negara mengalami krisis ekonomi parah, inflasi yang melonjak, dan banyak warga mengungsi ke luar negeri. Ketidakpuasan publik terhadap rezim Maduro telah berlangsung bertahun tahun, ditambah tuduhan kecurangan dalam pemilihan umum yang menjadikan legitimasi pemerintah dipertanyakan oleh oposisi dan masyarakat internasional. 

Namun intervensi militer di Venezuela membawa ketidakpastian besar. Meski Maduro dibawa ke luar negeri dan sebagian oposisi menyambutnya sebagai akhir dari rezim yang otoriter, sejumlah analis memperingatkan bahwa kedaulatan nasional dan hukum internasional bisa dilanggar. Ada kekhawatiran bahwa kekuasaan yang dipaksakan dari luar tidak otomatis menjamin demokrasi atau stabilitas jangka panjang di negara itu. 

Amerika Serikat sendiri mengklaim bahwa tindakan tersebut berdasar pada tuduhan kriminal yang dilayangkan terhadap Maduro termasuk narkotrafik dan terorisme menurut hukum federal AS, sehingga menjadi dasar bagi penangkapan dan ekstradisi dirinya ke Amerika Serikat untuk diadili. 

Sementara itu di Iran, dinamika berbeda sama sekali. Gelombang protes besar telah berlangsung sejak akhir tahun 2025 yang dipicu oleh masalah ekonomi, kontrol ketat rezim, dan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah teokratis. Rakyat Iran turun ke jalan dengan tuntutan perubahan politik dan sosial yang lebih luas. 

Berbeda dengan Venezuela, di Iran belum terjadi perubahan rezim melalui intervensi militer asing. Pemerintah Iran masih bertahan dan menanggap protes rakyat dengan tindakan keras dari aparat keamanan, yang memicu kecaman dari organisasi hak asasi manusia dan berbagai negara. 

Protes rakyat Iran sendiri menunjukkan bahwa meskipun ada gejolak politik yang signifikan, perlawanan domestik belum mampu menimbulkan perubahan rezim langsung. Struktur politik yang kuat, kontrol ketat aparat, dan kurangnya kekuatan eksternal yang sebanding membuat tekanan terhadap pemerintah Iran berbeda dengan tekanan terhadap pemerintahan Venezuela. 

Perbandingan kedua konflik ini memperlihatkan bahwa perlawanan rakyat memang krusial dalam menentukan arah konflik, tetapi konteks nasional, kekuatan militer, legitimasi internasional dan adanya campur tangan pihak luar turut memainkan peran penting. Di Venezuela, ketidakpuasan rakyat selama bertahun tahun membuka ruang bagi intervensi yang mendalam dan cepat, sementara di Iran kekuatan rezim masih mampu bertahan meskipun ada protes luas. 

Namun perlu dicatat bahwa perubahan rezim yang dipaksakan dari luar melalui kekuatan militer, seperti yang terjadi di Venezuela, menghadirkan tantangan baru terhadap prinsip kedaulatan dan hukum internasional. Para ahli memperingatkan bahwa efek jangka panjang terhadap stabilitas, pembangunan dan legitimasi pemerintahan baru sangat bergantung pada cara transisi dijalankan dan sejauh mana aspirasi rakyat benar benar terlindungi. 

Di Iran, gelombang protes yang panjang menunjukkan bahwa tekanan internal terhadap rezim bisa juga berdampak besar pada legitimasi pemerintah, tetapi tanpa koordinasi politik yang jelas dan tanpa tekanan internasional yang setara dengan skenario Venezuela, tuntutan rakyat sulit mewujud dalam perubahan struktural yang cepat. 

Analisis terhadap kedua konflik ini menunjukkan bahwa perubahan rezim bukan hanya soal intervensi militer atau dukungan eksternal. Perlawanan rakyat yang terorganisir secara luas, legitimasi internasional, struktur politik negara serta kekuatan militer domestik adalah variabel yang saling terkait dan menentukan hasil akhir dari setiap upaya perubahan politik di suatu negara.

Dengan demikian, sementara rakyat tetap menjadi aktor penting dalam gerakan perubahan politik, kompleksitas nasional dan global yang melingkupi setiap konflik menuntut pemahaman yang lebih luas daripada sekadar membandingkan dua situasi secara sederhana. Peran masyarakat, kekuatan politik dan dinamika global harus dianalisis secara hati hati untuk memahami arah dan konsekuensi dari setiap konflik politik internasional.

( Red )

Sumber: Dwi Taufan Hidayat.