Perwirasatu.co.id, Rabu 13 Mei 2026.

Pencoretan lebih dari 11 ribu penerima bantuan sosial karena terindikasi bermain judi online memunculkan perdebatan luas tentang arah kebijakan negara. Di tengah tekanan ekonomi dan maraknya perjudian digital, pemerintah dinilai belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan. Kritik muncul karena negara dianggap lebih cepat menghukum masyarakat miskin dibanding menghancurkan jaringan besar judi online yang terus berkembang di ruang digital Indonesia.

Pemerintah mengambil langkah tegas dengan mencoret lebih dari 11 ribu penerima bantuan sosial yang diduga terlibat judi online pada 2026. Kebijakan itu dilakukan setelah adanya pemadanan data antara Kementerian Sosial dan PPATK. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bantuan sosial tidak boleh digunakan untuk aktivitas perjudian karena bansos merupakan hak masyarakat miskin yang harus dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar keluarga. 

Kebijakan tersebut segera memunculkan perdebatan di ruang publik. Sebagian masyarakat mendukung langkah pemerintah sebagai bentuk ketegasan negara menjaga akuntabilitas bantuan sosial. Namun sebagian lainnya mempertanyakan efektivitas kebijakan itu karena dianggap belum menyentuh akar persoalan utama, yakni maraknya industri judi online yang berkembang sangat luas di Indonesia. 

Fenomena judi online sendiri kini tidak lagi dipandang sekadar pelanggaran hukum biasa. Judi online telah berkembang menjadi persoalan sosial yang menjerat banyak kelompok masyarakat rentan, terutama warga miskin yang menghadapi tekanan ekonomi berat. Kemudahan akses aplikasi digital, promosi agresif di media sosial, dan iming iming kemenangan instan membuat banyak orang terjebak dalam lingkaran perjudian daring. 

Di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah, sebagian masyarakat miskin melihat judi online sebagai jalan pintas memperoleh uang cepat. Harapan memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat sering mengalahkan pertimbangan rasional. Situasi inilah yang kemudian memperlihatkan bahwa persoalan judi online tidak hanya berkaitan dengan moralitas, tetapi juga menyangkut tekanan ekonomi, rendahnya literasi digital, dan lemahnya perlindungan sosial masyarakat bawah. 

Namun kritik terbesar terhadap kebijakan pencoretan bansos muncul karena negara dianggap lebih fokus menghukum pemain kecil dibanding memberantas jaringan utama perjudian online. Publik masih melihat situs judi terus bermunculan, promosi digital masih beredar luas, dan transaksi perjudian online tetap berlangsung dalam skala besar. Kondisi itu memunculkan kesan bahwa penanganan negara lebih banyak menyentuh masyarakat bawah dibanding aktor utama industri perjudian digital. 

Persoalan menjadi semakin kompleks karena data sebelumnya menunjukkan ratusan ribu penerima bantuan sosial pernah terindikasi terkait aktivitas judi online. Angka tersebut memperlihatkan bahwa masalah ini sudah berkembang menjadi persoalan sosial nasional yang serius. Jika masyarakat miskin dalam jumlah besar dapat terhubung dengan perjudian digital, maka negara perlu melihatnya sebagai tanda adanya kegagalan pengawasan ruang digital sekaligus lemahnya edukasi literasi keuangan masyarakat. 

Dalam konteks itu, banyak kalangan menilai pendekatan pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pencoretan bansos. Negara juga perlu memperkuat langkah pemberantasan bandar judi online, pemblokiran sistem transaksi ilegal, penindakan terhadap promotor digital, hingga pengawasan ketat terhadap aliran dana perjudian. Tanpa langkah besar terhadap jaringan utama, pencoretan bansos dikhawatirkan hanya menjadi hukuman administratif yang tidak menyelesaikan akar masalah.

Selain penindakan hukum, negara juga perlu memperkuat pendekatan sosial dan edukatif. Banyak ahli menilai kecanduan judi online memiliki pola yang mirip dengan kecanduan lain karena memicu ketergantungan psikologis dan perilaku impulsif. Karena itu, masyarakat yang terjebak judi online tidak cukup hanya dihukum, tetapi juga membutuhkan pendampingan sosial, edukasi keuangan, rehabilitasi psikologis, dan penguatan ekonomi keluarga miskin.

Masalah judi online juga memperlihatkan ironi perkembangan teknologi digital di Indonesia. Di satu sisi pemerintah mendorong transformasi digital dan inklusi keuangan nasional, tetapi di sisi lain ruang digital justru dimanfaatkan oleh jaringan perjudian untuk mengeksploitasi kelompok masyarakat rentan. Teknologi yang seharusnya menjadi sarana peningkatan kesejahteraan berubah menjadi alat yang mempercepat kehancuran ekonomi keluarga miskin ketika pengawasan negara tidak berjalan maksimal.

Karena itu, penanganan judi online membutuhkan strategi yang jauh lebih besar dibanding sekadar pencoretan bantuan sosial. Negara perlu menunjukkan keberanian menghancurkan ekosistem perjudian digital dari hulunya. Pemblokiran situs ilegal harus dilakukan secara konsisten, bandar besar harus diburu, aliran dana harus diputus, promotor digital harus ditindak, dan edukasi literasi digital masyarakat harus diperkuat secara masif.

Pencoretan bansos mungkin dapat menjadi bagian dari penegakan aturan. Namun kebijakan itu tidak boleh menjadi satu satunya wajah penanganan judi online di Indonesia. Negara harus memastikan bahwa masyarakat miskin tidak hanya dijadikan objek hukuman administratif, tetapi juga dilindungi dari jebakan industri perjudian digital yang terus berkembang di tengah tekanan ekonomi rakyat kecil.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat