Perwirasatu.cp.id, Jum'at 17 Juli 2026.

Pagi itu, 28 April 1966, suasana Istana Negara tidak sekadar menjadi saksi pelantikan seorang gubernur baru. Indonesia sedang berada di tengah perubahan politik yang besar, sementara Jakarta menghadapi persoalan yang menumpuk, mulai dari banjir, permukiman kumuh, sampah, kemacetan, keterbatasan anggaran, hingga pelayanan publik yang tertinggal. Dalam situasi demikian, Presiden Soekarno mempercayakan kepemimpinan ibu kota kepada Letnan Jenderal KKO Ali Sadikin. Pilihan itu bukan semata karena latar belakang militernya, melainkan karena keyakinan bahwa Jakarta membutuhkan seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan ketika keadaan menuntut keberanian lebih daripada popularitas. Sumber rujukan utama yang memuat fakta pelantikan ini antara lain Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1966, dokumentasi ANTARA Foto tanggal 28 April 1966, serta arsip Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipublikasikan kembali oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta.

Pilihan Soekarno terhadap Ali Sadikin tidak lahir tanpa pertimbangan. Dalam publikasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta yang mengutip berbagai arsip sejarah, disebutkan bahwa Soekarno menilai Ali Sadikin sebagai sosok yang keras kepala dalam arti positif, berpendirian teguh, dan tidak mudah menyerah menghadapi persoalan. Jakarta ketika itu membutuhkan karakter seperti itu. Kota yang menjadi etalase Indonesia justru menghadapi persoalan mendasar yang menghambat pertumbuhan. Jalan banyak yang rusak, kawasan kumuh meluas, pelayanan air bersih terbatas, rumah sakit dan sekolah belum memadai, sedangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah sangat kecil untuk membiayai pembangunan secara besar-besaran.

Ali Sadikin lahir di Sumedang pada 7 Juli 1926. Pengalaman panjangnya sebagai perwira Korps Komando Angkatan Laut membentuk karakter disiplin, tegas, dan terbiasa bekerja di bawah tekanan. Karakter itu kemudian terbawa ke dalam gaya kepemimpinannya sebagai gubernur. Ia tidak banyak menghabiskan waktu dengan retorika. Sebaliknya, ia lebih memilih bekerja cepat, turun langsung melihat persoalan, lalu mengambil keputusan yang menurutnya diperlukan meskipun berpotensi mengundang kritik. Pendekatan seperti inilah yang membuat masyarakat kemudian mengenalnya dengan sapaan akrab Bang Ali.

Sejarah kemudian mencatat bahwa masa kepemimpinan Ali Sadikin berlangsung hingga tahun 1977. Menariknya, ia tidak hanya memimpin pada penghujung era Soekarno, tetapi juga tetap dipercaya menjalankan pemerintahan Jakarta pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto. Keberlanjutan masa jabatan ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan yang dijalankannya dinilai tetap relevan di tengah perubahan konstelasi politik nasional. Tidak banyak kepala daerah pada masa transisi yang mampu mempertahankan kesinambungan kepemimpinan dalam situasi politik yang berubah begitu cepat. 

Di bawah kepemimpinan Ali Sadikin, pembangunan Jakarta bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jalan diperlebar, kawasan kumuh mulai ditata, pelayanan kesehatan diperluas, sekolah bertambah, ruang publik dibangun, dan sistem administrasi pemerintahan diperbaiki. Ia juga memberi perhatian besar terhadap pengembangan seni dan kebudayaan melalui pendirian Taman Ismail Marzuki, penguatan identitas budaya Betawi, serta pengembangan kawasan rekreasi seperti Ancol dan Ragunan. Bagi Ali Sadikin, kota modern tidak cukup hanya dibangun dengan beton dan aspal, tetapi juga harus menyediakan ruang bagi kebudayaan agar masyarakat tetap memiliki identitas.

Namun sejarah yang jujur tidak hanya mencatat keberhasilan. Salah satu kebijakan Ali Sadikin yang hingga kini terus diperdebatkan ialah legalisasi perjudian sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Kebijakan tersebut diambil ketika APBD Jakarta berada dalam kondisi sangat terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Dana hasil pungutan dari aktivitas perjudian digunakan untuk membiayai pembangunan berbagai fasilitas publik. Dari sudut pandang pragmatis, langkah itu dianggap berhasil mempercepat pembangunan. Akan tetapi, dari sudut pandang moral dan keagamaan, kebijakan tersebut memunculkan kritik keras dari banyak ulama, cendekiawan Muslim, dan tokoh masyarakat. Perdebatan itu menjadi bukti bahwa setiap kebijakan publik selalu memiliki dimensi manfaat sekaligus konsekuensi etis yang layak dikaji secara objektif.

Ali Sadikin tidak pernah mengklaim dirinya sebagai pemimpin tanpa kekurangan. Ia memahami bahwa setiap keputusan memiliki risiko. Yang menarik, keberanian mengambil keputusan itu selalu disertai kesediaan memikul tanggung jawab politik. Di era sekarang, ketika banyak pemimpin lebih berhati-hati terhadap citra dibanding penyelesaian masalah, gaya kepemimpinan seperti ini menjadi bahan refleksi yang menarik. Sejarah memang tidak dapat dipindahkan ke masa kini, tetapi nilai keberanian, integritas, dan ketegasan tetap relevan untuk dipelajari.

Dalam menjalankan pemerintahan, Ali Sadikin didampingi Laksamana Muda Udara Raden H. Atje Wiriadinata yang lahir di Situraja, Sumedang, pada 15 Agustus 1920. Atje bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan, melainkan tokoh berpengalaman yang pernah menduduki berbagai jabatan strategis di lingkungan Angkatan Laut dan pemerintahan. Kolaborasi keduanya memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak pernah lahir dari kerja seorang pemimpin semata, melainkan dari sinergi antarpemimpin yang memiliki tujuan bersama.

Fakta bahwa Ali Sadikin dan Atje Wiriadinata sama-sama berasal dari Kabupaten Sumedang memberikan makna simbolik tersendiri. Kepemimpinan nasional tidak mengenal batas geografis. Yang menentukan adalah kualitas pribadi, pengalaman, kemampuan membaca persoalan, dan keberanian mengambil keputusan. Sumedang melalui kedua tokoh tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam perjalanan sejarah ibu kota Indonesia.

Ali Sadikin wafat pada 20 Mei 2008, sedangkan Atje Wiriadinata wafat pada 23 Mei 1986. Meski telah lama berpulang, jejak keduanya masih terasa dalam wajah Jakarta modern. Bahkan hingga kini nama Ali Sadikin terus dikenang melalui berbagai penghormatan resmi, termasuk penamaan Grha Ali Sadikin di kompleks Balai Kota Jakarta pada tahun 2023 dan peringatan satu abad kelahirannya pada tahun 2026. Penghormatan tersebut menunjukkan bahwa sejarah tidak hanya mengingat seorang pemimpin karena lamanya menjabat, melainkan karena besarnya pengaruh yang ditinggalkan bagi kehidupan masyarakat. 

Kepemimpinan Ali Sadikin layak dipahami secara utuh, bukan sekadar dipuji ataupun dikritik. Keberhasilannya membangun fondasi Jakarta modern merupakan fakta sejarah yang diakui banyak kalangan. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan kontroversialnya tetap menjadi bahan diskusi penting bagi para sejarawan, ekonom, ulama, maupun ilmuwan politik. Dari sinilah sejarah menemukan maknanya. Ia bukan ruang untuk menghakimi masa lalu, melainkan tempat belajar agar setiap generasi mampu mengambil kebijaksanaan dari keberhasilan sekaligus memahami pelajaran dari setiap kontroversi yang pernah terjadi.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat