Perwirasatu.co.id, Kamis 11 Juni 2026.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah dugaan penyimpangan tata kelola menyeret sejumlah mantan pimpinan Badan Gizi Nasional. Kasus yang melibatkan Sony Sonjaya bukan hanya tentang proses hukum terhadap individu, tetapi juga membuka pertanyaan lebih besar mengenai transparansi, pengawasan, dan ketahanan sistem dalam mengelola program publik berskala nasional.

Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG. Penetapan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program, termasuk persoalan yang berkaitan dengan mitra pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Kasus ini menjadi perhatian karena MBG bukan sekadar proyek administratif, melainkan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Ketika sebuah program publik memiliki anggaran besar, jaringan pelaksana luas, dan target penerima manfaat yang besar, maka sistem pengawasan menjadi faktor utama agar tujuan awal program tidak bergeser dari kepentingan masyarakat.

Dalam perkembangan terbaru, Sony Sonjaya mengajukan permohonan sebagai justice collaborator dalam perkara tersebut. Kejaksaan Agung menyatakan masih mempelajari pengajuan tersebut dengan melihat kesesuaian keterangan yang diberikan dengan alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik. Langkah ini menjadi bagian dari proses hukum untuk mengungkap fakta secara lebih menyeluruh.

Pengajuan justice collaborator membuat perhatian publik tidak hanya tertuju pada siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam program MBG berjalan. Jika benar ditemukan penyimpangan, maka persoalannya tidak berhenti pada tindakan individu, melainkan menyangkut bagaimana celah dalam sistem dapat dimanfaatkan.

Salah satu tantangan terbesar dalam program nasional adalah memastikan bahwa struktur pelaksana memiliki pengawasan berlapis. Program dengan skala besar membutuhkan aturan yang jelas, proses verifikasi yang ketat, serta keterbukaan informasi agar publik dapat ikut mengawasi perjalanan kebijakan tersebut.

Penyidikan kasus MBG juga menyoroti dugaan keterkaitan antara pengelolaan mitra pelaksana dengan pihak tertentu. Namun seluruh dugaan tersebut masih berada dalam proses hukum dan harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan. Prinsip praduga tak bersalah tetap menjadi dasar dalam melihat setiap pihak yang disebut dalam perkara ini.

Kasus Sony Sonjaya memperlihatkan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh gagasan besar, tetapi juga oleh kualitas tata kelola di lapangan. Program yang dirancang untuk kepentingan publik dapat kehilangan kepercayaan apabila sistem pengawasan tidak berjalan seimbang dengan kecepatan pelaksanaan.

Di sisi lain, pengungkapan perkara ini juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem. Pemerintah perlu memastikan bahwa evaluasi tidak hanya berhenti pada proses hukum terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran, tetapi juga memperkuat mekanisme pencegahan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada program publik lainnya.

Publik kini menunggu bagaimana proses hukum berjalan dan apakah informasi yang disampaikan melalui mekanisme justice collaborator dapat membantu membuka fakta yang lebih lengkap. Namun yang lebih penting, kasus ini menjadi pengingat bahwa program besar negara membutuhkan integritas, transparansi, dan pengawasan yang kuat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Kasus Sony Sonjaya bukan hanya tentang seorang pejabat yang menghadapi persoalan hukum. Perkara ini menjadi ujian terhadap kemampuan negara menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program strategis. Penegakan hukum harus berjalan, sementara perbaikan sistem harus menjadi agenda utama agar tujuan MBG tetap berada pada jalur pelayanan publik.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat