Perwirasatu.co.id-Jakarta-Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar rapat koordinasi TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) pusat di Ruang Auditorium Kantor BKKBN Jakarta.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan bahwa, tujuan pelaksanaan rapat ini untuk mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi hasil penyelenggaraan percepatan penurunan stunting antar bidang, sekaligus untuk mengetahui tantangan dan kendala dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting tahun 2022.

“Sehingga, rekomendasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting tahun 2023 dan persiapan tahun 2024 dapat tersusun lebih cepat,” katanya di sela-sela kegiatan rapat koordinasi yang berlangsung belum lama ini.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Budiono Subambang yang hadir pada acara tersebut menyampaikan bahwa, penyelenggaraan gizi spesifik dan sensitif masih belum terpadu, baik dari proses perencanaan dan penyelenggaraan pelaksanaan, pemantauan maupun evaluasi. Diperlukan keterpaduan dalam penyelenggaraan tata kelola dan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

Selain itu, kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh berbagai sektor belum memprioritaskan program/kegiatan penurunan stunting dalam dokrenda (RPJMD, RKPD, dan APBD) baik di tingkat Kabupaten/kota. Perlu dorongan pemerintah kabupaten/kota mengintegrasikannya.  

“Pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya belum efektif dan efisien untuk percepatan penurunan stunting. Untuk itu pemerintah daerah kabupaten/kota didorong untuk dapat mengalokasikan sumber daya guna mencapai target penurunan prevalensi stunting pada masing-masing daerah. Serta melaporkan kendala TPPS tahun 2022; disiplin waktu dalam penyampaian pelaporan P2S pada setiap jenjang”  ujar Budiono Subambang.

Kemendagri berharap besar kepada TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat memastikan terlaksananya Aksi Bergizi setiap minggu di SMP/SMA dan yang sederajat. Menggalakkan ibu hamil periksa 6 kali selama kehamilan dan mengikuti kelas ibu hamil melalui Gerakan Bumil Sehat.

Selanjutnya, memastikan akses dan dukungan ASI Eksklusif bagi ibu menyusui mulai dari keluarga, sarana umum, dan tempat kerja. Memastikan akses dan pendampingan MP-ASI kaya protein hewani. Memastikan seluruh Posyandu Aktif dan kader posyandu mendapat dukungan dan pembinaan. 

“Dan yang tidak kalah penting pemerintah setempat harus memastikan semua balita bermasalah gizi terujuk datang ke fasyankes dan mendapat tatalaksana sesuai kebutuhannya,” katanya.

(Tim Liputan)