Perwirasatu.co.id - Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo memicu dinamika kompleks di ruang publik Indonesia. Ketika para pengkritik kekuasaan sendiri mengalami retakan internal, tidak hanya polemik hukum yang terus berlanjut tetapi juga pertanyaan besar tentang legitimasi moral dan strategi politik. Konflik internal itu mengungkap dilema aktual aktivisme dalam konteks perlawanan terhadap kekuasaan.

Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang melibatkan beberapa tokoh aktivis dan pengamat politik menjadi sorotan tajam publik Indonesia sepanjang awal 2026 ini. Polda Metro Jaya menetapkan beberapa orang, termasuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, sebagai tersangka dalam klaster dugaan penyebaran berita bohong terkait ijazah Jokowi sejak November 2025 tetapi penyidik kemudian menghentikan sejumlah perkara setelah ada pendekatan keadilan restoratif. Jokowi sendiri berharap pendekatan damai dapat menjadi bagian penyelesaian perkara tersebut. 

Polemik makin berkembang ketika Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis menemui Jokowi secara pribadi di Solo pada 8 Januari 2026. Pertemuan itu semula dikritik oleh sebagian publik karena dianggap tidak transparan dan menimbulkan pertanyaan baru soal maksud dan pesan di balik pertemuan tersebut. 

Respons internal dari kelompok yang semula mendukung kritik terhadap kekuasaan tak kalah penting. Rizal Fadillah yang merupakan mantan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama Aktivis (TPUA) mengaku telah dipecat dan menolak mengikuti langkah Eggi Sudjana menemui Jokowi. Menurutnya pertemuan tersebut tidak mewakili suara organisasi dan ia tetap berkomitmen memperjuangkan kebenaran soal dugaan ijazah palsu. 

Lebih jauh, Rizal Fadillah juga mengkritik penggunaan analogi religius dalam narasi politik terkait pertemuan itu, terutama ketika analogi nabi Musa dan perlawanan terhadap Fir aun disebut dalam konteks yang tidak tepat. Ia menilai pendekatan semacam ini bisa berpotensi menimbulkan salah tafsir dan konflik yang lebih luas jika dikaitkan dengan agama. 

Selain itu, Roy Suryo, yang juga tersangka dalam kasus yang sama, secara tegas menyatakan berbeda strategi dengan dua rekannya yang menemui Jokowi. Roy menolak pendekatan damai dan menyatakan tidak akan bertemu dengan Presiden Jokowi sambil menegaskan tetap fokus pada proses hukum. Ia bahkan menolak gagasan permintaan maaf dalam konteks pertemuan Solo dan menyebut bahwa tidak ada permintaan maaf yang diajukan oleh Eggi atau Damai kepada Jokowi. 

Reaksi publik pun beragam. Sebagian mendukung pendekatan hukum yang tegas sementara yang lain mempertanyakan dampak pertemuan politik tersebut terhadap legitimasi gerakan pendukung kebenaran ijazah. Beberapa pengamat politik menekankan perlunya bukti yang kuat untuk tuduhan seperti ini dan mengingatkan bahwa isu sensitif harus ditangani secara hati hati agar tidak memperburuk ketegangan sosial. 

Kasus ini memperlihatkan bagaimana konflik internal bisa muncul bahkan dalam kelompok kritis kekuasaan. Perbedaan strategi antara mendekati kekuasaan secara persuasif dan mempertahankan konfrontasi hukum mencerminkan dilema yang dihadapi aktivis di era informasi saat ini. Perbedaan narasi juga menunjukkan perlunya komunikasi internal yang jelas sehingga tujuan bersama tidak hilang dalam dinamika persaingan strategi.

Akhirnya publik Indonesia dihadapkan pada pertanyaan besar: sejauh mana legitimasi moral sebuah gerakan jika tokoh-tokoh pengkritiknya sendiri mempertontonkan perbedaan tajam dalam pendekatan dan interpretasi nilai dan tujuan. Konflik semacam ini bukan hanya soal hukum tetapi juga soal bagaimana sebuah gerakan mempertahankan kredibilitasnya di mata publik yang semakin kritis.

( Red )

Sumber: Dwi Taufan Hidayat.