Perwirasatu.co.id, Rabu 01 Juli 2026.

Ketika IndexMundi menempatkan Indonesia sebagai negara dengan skor tertinggi di Asia Tenggara dalam Police Corruption Perceptions Index, publik dihadapkan pada sebuah pertanyaan penting: apakah temuan itu mencerminkan kenyataan objektif atau sekadar persepsi masyarakat? Jawabannya tidak sesederhana angka statistik. Survei tersebut justru menjadi cermin yang menguji kualitas kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sekaligus mengingatkan bahwa legitimasi penegakan hukum tidak hanya dibangun melalui keberhasilan mengungkap kejahatan, tetapi juga melalui integritas yang dirasakan masyarakat.

Perbincangan mengenai integritas kepolisian kembali mengemuka setelah IndexMundi mempublikasikan Police Corruption Perceptions Index yang menempatkan Indonesia memperoleh skor 7,56 dan berada pada peringkat ke-18 dunia serta tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Data tersebut segera menjadi perhatian publik karena dianggap menggambarkan tingginya persepsi masyarakat terhadap korupsi di institusi kepolisian. Namun, sebelum menarik kesimpulan, penting dipahami bahwa indeks tersebut bukanlah ukuran jumlah tindak pidana korupsi yang telah diputus pengadilan, melainkan ukuran persepsi masyarakat mengenai tingkat korupsi yang mereka yakini terjadi di institusi kepolisian.

Perbedaan antara persepsi dan fakta hukum merupakan fondasi penting dalam memahami hasil survei tersebut. Persepsi adalah penilaian subjektif masyarakat yang dipengaruhi pengalaman pribadi, pemberitaan media, informasi di media sosial, transparansi institusi, hingga penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Karena itu, tingginya skor persepsi tidak otomatis membuktikan bahwa praktik korupsi di suatu negara lebih banyak dibanding negara lain. Sebaliknya, survei ini menunjukkan bagaimana masyarakat memandang tingkat integritas institusi kepolisian pada saat survei dilakukan.

Di sinilah pentingnya kehati-hatian dalam membaca data. Narasi yang menyatakan "Polri merupakan polisi paling korup di Asia Tenggara" sesungguhnya merupakan penyederhanaan yang tidak sesuai dengan metodologi survei. Yang benar, Indonesia memperoleh skor persepsi korupsi tertinggi di antara negara-negara ASEAN yang tercantum dalam indeks tersebut. Dalam ilmu statistik sosial, persepsi merupakan indikator yang sangat penting karena memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, tetapi persepsi tidak identik dengan pembuktian tindak pidana berdasarkan proses hukum. Oleh sebab itu, pemberitaan media maupun diskusi publik perlu membedakan secara tegas antara "persepsi korupsi" dan "korupsi yang telah terbukti secara yuridis".

Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia berada di atas Thailand, Filipina, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam, sedangkan Singapura memperoleh skor jauh lebih rendah, yaitu 2,10. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi persepsi masyarakat terhadap integritas kepolisian di masing-masing negara. Namun, membandingkan Indonesia secara langsung dengan Singapura juga memerlukan kehati-hatian. Kedua negara memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari sisi jumlah penduduk, luas wilayah, kompleksitas persoalan keamanan, serta struktur organisasi kepolisian. Oleh karena itu, perbandingan tersebut lebih tepat dijadikan tolok ukur pembelajaran daripada dasar untuk memberikan stigma terhadap suatu institusi.

Hal lain yang patut dicermati adalah metodologi survei itu sendiri. Berdasarkan keterangan metodologi IndexMundi, hasil indeks berasal dari survei persepsi masyarakat dengan jumlah responden yang berbeda di setiap negara. Untuk Indonesia, ukuran sampel berada pada kisaran ratusan responden dengan margin of error tertentu, sehingga hasilnya harus dipahami sebagai estimasi statistik, bukan potret absolut seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 280 juta jiwa. Dalam penelitian sosial, ukuran sampel yang representatif dapat menggambarkan kecenderungan populasi, tetapi tetap memiliki keterbatasan yang perlu dipahami pembaca agar tidak terjadi overgeneralisasi.

Kendati demikian, keterbatasan metodologi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan substansi hasil survei. Persepsi publik merupakan modal sosial yang menentukan legitimasi institusi penegak hukum. Berbagai penelitian mengenai tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, kepatuhan terhadap hukum cenderung menurun, partisipasi masyarakat dalam pelaporan tindak pidana melemah, dan efektivitas penegakan hukum ikut terdampak. Dengan kata lain, persepsi publik bukan sekadar persoalan citra, melainkan berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi dan supremasi hukum.

Dalam konteks Indonesia, persepsi masyarakat tidak lahir dalam ruang kosong. Berbagai kasus yang melibatkan oknum aparat, pemberitaan media yang masif, perkembangan media sosial, serta pengalaman langsung masyarakat ketika berinteraksi dengan aparat turut membentuk opini publik. Sebaliknya, masyarakat juga menyaksikan banyak anggota Polri yang bekerja secara profesional dalam mengungkap tindak pidana, menjaga keamanan, menangani bencana, hingga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Realitas tersebut menunjukkan bahwa citra institusi tidak dapat disederhanakan hanya berdasarkan satu indikator ataupun satu peristiwa. Justru karena itulah reformasi kelembagaan harus terus berjalan agar pengalaman positif masyarakat semakin dominan dibanding pengalaman negatif.

Berbagai langkah reformasi sebenarnya telah dilakukan Polri, mulai dari digitalisasi pelayanan publik, peningkatan transparansi rekrutmen, penguatan pengawasan internal melalui Divisi Propam, hingga penindakan terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran etik maupun tindak pidana. Berbagai upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen institusional untuk memperbaiki tata kelola. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga tingkat pelayanan terdepan. Keberhasilan reformasi tidak cukup diukur dari banyaknya regulasi yang diterbitkan, tetapi dari meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi.

Hasil Police Corruption Perceptions Index hendaknya dipandang sebagai bahan refleksi bersama, bukan sebagai vonis terhadap seluruh anggota kepolisian. Kritik yang objektif harus diterima sebagai bagian dari mekanisme demokrasi, sementara apresiasi terhadap anggota yang bekerja profesional juga perlu diberikan secara proporsional. Kepercayaan publik merupakan aset yang dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, konsistensi penegakan disiplin, serta keterbukaan terhadap evaluasi. Apabila reformasi kelembagaan terus dilakukan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan, maka persepsi publik dapat berubah menjadi lebih positif. Itulah tujuan utama yang semestinya dikejar, sebab pada akhirnya institusi penegak hukum tidak hanya dituntut bersih, tetapi juga dipercaya oleh masyarakat yang dilayaninya.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat