Perwirasatu.co.id - 18 Januari 2026.

Pelantikan dua belas Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membuka diskursus penting tentang arah baru kebijakan pertahanan Indonesia. Masuknya figur berlatar seni, budaya, dan hukum memunculkan pertanyaan mendasar tentang meritokrasi, mekanisme seleksi, serta sejauh mana negara serius membangun kapasitas pemikiran strategis di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melantik dua belas Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional pada Kamis 15 Januari 2026. Pelantikan ini diumumkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas analisis strategis negara dalam menghadapi dinamika geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi yang terus berkembang. Informasi resmi mengenai pelantikan dan komposisi jabatan tersebut disampaikan kepada publik melalui laporan media nasional. (Antara, 15 Januari 2026)

Dari dua belas nama yang dilantik, publik menaruh perhatian besar pada Sabrang Mowo Damar Panuluh. Ia dikenal luas sebagai vokalis grup band Letto dengan nama panggung Noe, sekaligus putra budayawan dan cendekiawan Muslim Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun. Fakta ini menjadikan pelantikan tersebut bukan hanya peristiwa birokrasi, melainkan juga peristiwa sosial politik yang memantik perdebatan luas di ruang publik. (Kompas.com, 15 Januari 2026)

Kementerian Pertahanan menempatkan para Tenaga Ahli ini pada posisi Utama, Madya, dan Muda di kedeputian bidang geopolitik geoekonomi dan geostrategi. Secara struktural, pembagian tersebut mencerminkan kebutuhan akan kerja analitis berlapis, mulai dari perumusan gagasan strategis hingga kajian teknis pendukung pengambilan keputusan Dewan Pertahanan Nasional. (Detik.com, 15 Januari 2026)

Masuknya figur berlatar seni dan budaya ke dalam lingkar pertahanan negara menandai pergeseran cara pandang terhadap konsep pertahanan itu sendiri. Pertahanan tidak lagi dimaknai semata sebagai urusan militer, melainkan juga mencakup dimensi narasi publik diplomasi budaya dan kohesi sosial. Dalam konteks ini, pengalaman komunikasi dan pemahaman sosial dapat dipandang sebagai modal tambahan yang relevan.

Namun relevansi tersebut tidak serta merta meniadakan pertanyaan tentang standar meritokrasi. Kritik publik muncul bukan karena latar belakang personal semata, melainkan karena minimnya penjelasan terbuka mengenai mekanisme seleksi, indikator kompetensi, serta tolok ukur kinerja para Tenaga Ahli. Tanpa transparansi, kebijakan ini berisiko dipersepsikan sebagai simbolik dan elitis.

Perhatian publik juga tertuju pada Frank Alexander Hutapea, putra sulung pengacara Hotman Paris, yang turut dilantik sebagai Tenaga Ahli. Berbeda dengan Sabrang, Frank memiliki latar belakang hukum yang secara fungsional relevan dengan isu pertahanan, khususnya dalam aspek hukum internasional perjanjian dan sengketa kedaulatan. Informasi mengenai latar belakang tersebut dilaporkan media sebagai bagian dari konteks pelantikan. (Tempo.co, 15 Januari 2026)

Meski demikian, persoalan utama bukanlah siapa individu yang dilantik, melainkan bagaimana sistem memastikan bahwa setiap Tenaga Ahli benar benar berkontribusi pada kualitas kebijakan. Dewan Pertahanan Nasional merupakan lembaga strategis yang rekomendasinya berdampak jangka panjang, sehingga jabatan Tenaga Ahli seharusnya diisi melalui proses seleksi yang ketat terukur dan akuntabel.

Dalam praktik global, lembaga pertahanan di berbagai negara melibatkan pakar lintas disiplin, namun tetap berpegang pada standar profesional yang jelas. Keahlian akademis rekam jejak kebijakan dan kapasitas analitis menjadi prasyarat utama, bukan popularitas atau kedekatan simbolik dengan tokoh tertentu. Prinsip ini penting agar lembaga pertahanan tidak kehilangan kredibilitasnya.

Langkah Kementerian Pertahanan mengintegrasikan keahlian nonmiliter patut diapresiasi sebagai upaya adaptif terhadap perubahan zaman. Namun apresiasi tersebut harus diiringi dengan keterbukaan informasi mengenai peran konkret Tenaga Ahli, ruang lingkup kewenangan, serta mekanisme evaluasi kinerja yang dapat diakses publik. Tanpa itu, kebijakan inovatif berpotensi berubah menjadi kontroversi berkepanjangan.

Pada akhirnya, pelantikan dua belas Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional adalah ujian bagi komitmen negara terhadap tata kelola pertahanan yang modern dan demokratis. Publik tidak sekadar menuntut keberagaman latar belakang, tetapi juga kejelasan sistem dan hasil kerja. Di titik inilah meritokrasi bukan slogan, melainkan syarat mutlak agar pertahanan negara berpijak pada rasionalitas dan kepentingan publik jangka panjang.

( Red )

Sumber: Taufan Hidayat.