Perwirasatu.co.id - Pati - Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Pati, Sudewo, membuka babak baru perdebatan tentang tata kelola kekuasaan di tingkat lokal. KPK menetapkan Sudewo dan tiga kepala desa sebagai tersangka dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa dengan tarif ratusan juta rupiah per calon perangkat desa. Kasus ini mengundang perhatian publik tentang integritas birokrasi desa dan politisasi jabatan publik. 

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait jual beli jabatan perangkat desa usai operasi tangkap tangan di Kabupaten Pati pada 19 Januari 2026. Penetapan ini diumumkan melalui konferensi pers KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada 20 Januari 2026. Pengumuman tersangka juga mencakup tiga kepala desa lain yang diduga terlibat dalam mekanisme pengumpulan uang dari calon perangkat desa. 

Dalam keterangan resmi, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa praktik pemerasan ini terjadi setelah Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana pembukaan formasi jabatan perangkat desa yang diperkirakan akan berlangsung pada Maret 2026. Dari total 601 jabatan perangkat desa yang masih kosong, Sudewo bersama orang-orang kepercayaannya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatur rekrutmen dan pengisian jabatan melalui mekanisme pemungutan uang kepada para calon. 

KPK menyebutkan bahwa sejak November 2025 Sudewo telah membahas rencana pengisian perangkat desa bersama tim suksesnya. Para kepala desa yang masuk tim sukses itu ditunjuk menjadi koordinator kecamatan yang dikenal sebagai Tim 8. Mereka kemudian menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk menginstruksikan pengumpulan uang dari calon perangkat desa sebagai syarat untuk mengikuti proses rekrutmen. 

Lebih jauh, KPK mengungkapkan bahwa tariff awal yang ditetapkan untuk setiap calon perangkat desa berkisar antara Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta berdasarkan arahan Sudewo. Namun koordinator di tingkat kecamatan menaikkan harga tersebut menjadi antara Rp165 juta dan Rp225 juta per calon. Uang ini diduga dikumpulkan melalui ancaman bahwa calon yang tidak mengikuti ketentuan tidak akan diproses rekrutmen perangkat desa di masa mendatang. 

Dalam penyidikan KPK, uang tunai senilai Rp2,6 miliar berhasil diamankan sebagai barang bukti yang diduga berasal dari praktik pemerasan tersebut. Uang itu ditemukan dari para kepala desa yang berperan sebagai pengepul dana dari calon perangkat desa dan diduga diserahkan kepada Sudewo melalui perantara. Penemuan barang bukti ini menjadi dasar kuat bagi KPK untuk menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap para pihak yang terlibat. 

Menariknya, Sudewo sendiri membantah semua tuduhan terkait pemerasan dan jual beli jabatan. Dalam pernyataannya kepada media usai penetapan tersangka, ia mengklaim bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Bantahan ini menunjukkan dinamika hukum yang masih terus berkembang di tengah tekanan publik dan media. 

Kasus ini juga menunjukkan tantangan serius dalam penyelenggaraan otonomi desa di Indonesia. Ketika jabatan publik seperti perangkat desa diperlakukan sebagai komoditas ekonomi dengan tarif yang tinggi, fungsi pelayanan publik dan akuntabilitas birokrasi menjadi terpinggirkan. Fenomena ini menjadi cermin bahwa penguatan sistem rekrutmen, transparansi, dan pengawasan harus menjadi prioritas dalam reformasi pemerintahan desa di masa mendatang. 

Lebih jauh, peristiwa ini membuka diskusi tentang hubungan antara kekuasaan politik dan birokrasi di daerah. Sudewo sendiri adalah figur yang baru dilantik sebagai Bupati Pati pada Februari 2025 dan berasal dari latar belakang politik yang kuat. Kasus ini mengundang kritik bahwa struktur kekuasaan lokal perlu dibarengi dengan mekanisme kontrol yang lebih ketat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 

Dalam konteks yang lebih luas, publik kini menunggu bagaimana proses hukum terhadap Sudewo dan para tersangka lainnya berjalan di pengadilan. Kasus ini bukan sekedar persoalan individu, tetapi juga menguji komitmen pemberantasan korupsi di tingkat paling bawah pemerintahan serta integritas sistem politik lokal Indonesia. Dengan demikian, pemantauan independen oleh media dan masyarakat sipil akan sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan hukum.

( Red )

Sumber: Dwi Taufan Hidayat.