Perwirasatu.co.id-Lagi-lagi Aktivis Pro Demokrasi Asal Papua, Dominggus Yable kembali Menyoroti Berbagai macam Problem di Provinsi Papua Barat Daya, baik dari sisi Sosial Ekonomi, Sosial Politik, Penegakan Hukum hingga Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Infrastruktur.

Menurut saya Presiden dan Mendagri ngawur, tunjuk Penjabat Gubernur yang tidak tau seluk beluk di Provinsi Papua Barat Daya, Pada Kenyataannya tidak ada perubahan Signifikan di Provinsi Papua Barat Daya. Kesenjangan Sosial Ekonomi tumbuh subur dimana mana, Kenejangan Sosial Politik terus terjadi, Pembangunan Infrastruktur di Papua Barat Daya baik di Ibu Kota Provinsi hingga Kabupaten Kota Sejak Dunia Adam hingga saat ini, tidak ada Perubahan .” Ungkap Yable, Aktivis Pro Demokrasi  Asal Tanah Papua ini.

Kami Meminta Kepada Presiden Melalui Kementerian Dalam Negeri (MENDAGRI) agar segera Mengevaluasi Kinerja Penjabat (PJ) Gubernur, Bupati dan Walikota Se Provinsi Papua Barat Daya, bahkan harus diganti. Faktanya Presiden dan Mendagri Ngawur akhirnya Tunjuk Penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota yang Asbun alias Asal Bunyi. Faktanya apa yang dilakukan di Provinsi Papua Barat Daya saat ini.”Kata Dominggus.

Bobroknya Pembangunan secara Nasional hari ini bukan karena Minimnya Sumber Daya Manusia, Terjadinya Kesenjangan Sosial Politik bukan karena tingkat Pendapatan, status sosial dan lain-lain, Kesenjangan Sosial Ekonomi bukan Karena Minimnya aspek keterampilan, atau macetnya usaha yang dikembangkan melainkan Bobroknya semua sisi kehidupan Sosial Masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya Karena Faktor Monopoli, Faktor Kekuasaan yang tidak berpihak kepada Rakyat dan Faktor Kepentingan kaum Oligarkhi Kekuasaan lebih Mendominasi Kepentingan Rakya.”Ucap Yable.

Belasan Bahkan Puluhan Tahun Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Bekerja ekstra keras untuk Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya hingga dimekarkan dari Provinsi Papua Barat Bertujuan untuk Memperpendek Rentang Kendali Pembangunan dan juga tujuan utama Provinsi Papua Barat Daya ini dimekarkan untuk mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, bukan dimekarkan sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang lebih focus pada Persoalan Kekuasaan atau Kepentingan Sekelompok orang.” Lanjut Aktivis Pro Demokrasi Asal Papua Ini.

Sekali lagi, saya sebagai Aktivis Pro Demokrasi Asal Papua, Meminta Kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) Agar segera Mengevalusasi Penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota se Provinsi Papua Barat Daya Sampai Dengan Semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Peresiden dan Mendagri jangan Ngawur, Rakyat di Papua Barat Daya Butuh Pelayanan secara Efisien dan Efektif, terutama Kehadiran Negara Dalam Tatanan Kehidupan Sosial Masyarat di Provinsi Papua Barat Daya.”Lanjut  Yable.

Selain Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Walikota Semua harus diefaluasi karena sampai sejauh ini masyarakat sendiri tidak atu apa sebenarnya yang dikerjakan. Bahkan Pembangunan di daerah Papua Barat Daya sampai saat ini masih Bersifat Dialektik, artinya tidak ada terobosan-terobosan baru yang dilakukan melainkan tetap stagnan dan Berjalan di Tempat.”Pungkas Yable.

(Tim Liputan)