Perwirasatu.co.id - Mancanegara - Gelombang protes yang dimulai pada 28 Desember 2025 di Iran telah menghadirkan tantangan besar bagi media dan publik global dalam mencari tahu apa yang nyata dan apa yang bias interpretasi. Dalam situasi blackout internet yang berkepanjangan, angka korban, video yang beredar dan klaim keterlibatan asing harus dilihat secara hati hati melalui sumber yang dapat diverifikasi demi menghindari disinformasi yang menyebar cepat.

Gelombang protes di Iran sejak akhir Desember 2025 berakar dari ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi termasuk inflasi tinggi dan depresiasi tajam mata uang rial serta penurunan daya beli masyarakat. Aksi protes ini tersebar ke banyak kota besar di 31 provinsi Iran dan berkembang menjadi tuntutan yang lebih luas terhadap perubahan politik. 

Dalam menanggapi protes yang meluas, pemerintah Iran memberlakukan pemutusan internet nasional yang berkelanjutan sejak awal Januari 2026, membuat aliran informasi yang dapat diverifikasi menjadi sangat terbatas. Pemadaman komunikasi ini termasuk salah satu yang terlama dalam sejarah modern Iran dan meluas ke seluruh jaringan telekomunikasi negara. 

Estimasi jumlah korban tetap menjadi sumber kontroversi karena keterbatasan akses data lapangan. Menurut rapor dari Human Rights Activists News Agency, sebuah organisasi independen yang berbasis di Amerika Serikat, setidaknya 3.919 kematian telah diverifikasi dari kejadian protes tersebut. Pernyataan ini juga mengutip pengakuan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei terhadap “beberapa ribu” kematian, meskipun pemerintah sama sekali tidak merilis data rinci. 

Namun demikian, angka pasti masih diperdebatkan karena keterbatasan akses ke wilayah yang terkunci dan pemadaman internet yang membatasi pelaporan independen. Beberapa organisasi hak asasi manusia memperingatkan bahwa jumlah kematian sebenarnya dapat lebih tinggi mengingat intensitas kekerasan yang dilaporkan di berbagai provinsi. 

Di tengah kekosongan informasi, banyak konten visual yang beredar di media sosial ternyata palsu atau misrepresentasi. Misalnya, beberapa video yang diklaim sebagai rekaman protes di Iran terbukti berasal dari kejadian di negara lain atau dihasilkan melalui kecerdasan buatan. Faktanya, beberapa visual yang menampilkan kerumunan dengan lampu ponsel atau kerusuhan adalah rekaman dari lokasi lain seperti di Yunani dan Nepal yang kemudian dipakai ulang dengan klaim palsu. 

Analisis faktual juga menunjukkan ada video yang memang dibuat menggunakan AI, dan bahkan pengunggah asli mengakui bahwa konten tersebut bersifat reflektif atau artistik, bukan dokumentasi peristiwa nyata di Iran. Penelitian ini dilakukan oleh para ahli menggunakan alat pemeriksa fakta seperti InVID-WeVerify untuk menunjukkan bukti rekayasa dalam visual tersebut. 

Pemutusan internet tidak hanya menyulitkan verifikasi fakta namun juga memperkuat disinformasi karena kekosongan data yang bisa diisi narasi yang tidak terverifikasi. Media besar global dan hak asasi manusia melaporkan bahwa akun bot dan konten otomatis telah menyebarkan klaim tidak konsisten serta narasi yang saling bertentangan di berbagai platform media sosial, mempersulit publik untuk memisahkan fakta dari spekulasi. 

Kebijakan represif pemerintah terhadap kebebasan informasi juga tercermin dari langkah penutupan media lokal dan penangkapan tokoh yang dianggap menghubungkan protes dengan pihak asing. Pendekatan ini menunjukkan bahwa konflik informasi di Iran bukan hanya soal kekerasan fisik tetapi juga pengendalian narasi melalui regulasi dan sensor. 

Untuk media mainstream, tantangan menuliskan narasi protes Iran adalah menjaga keseimbangan antara pemberitaan yang kredibel dan kebutuhan untuk menyaring konten yang belum terverifikasi. Dalam situasi blackout internet dan pembatasan komunikasi, standar jurnalisme termasuk verifikasi sumber, konfirmasi berlapis, dan pengakuan atas ketidakpastian menjadi lebih penting dari sebelumnya demi menjaga kredibilitas pemberitaan. 

Akhirnya, pembaca global dihadapkan pada realitas bahwa mengetahui kebenaran tentang protes ini memerlukan evaluasi kritis terhadap setiap klaim yang tersebar secara daring dan keterbukaan terhadap fakta yang telah terverifikasi oleh organisasi independen. Literasi media menjadi elemen fundamental untuk melindungi publik dari misinformasi yang bisa memperkeruh pemahaman atas konflik yang kompleks ini.

( Red )

Sumber: Dwi Taufan Hidayat.