Putri Kalrina Calon Wakil Bupati Garut Dituding Tak Bayar Pajak Usaha Kuliner

$rows[judul]

Perwirasatu.co.id-Garut- Calon Wakil Bupati Garut nomor urut 02, drg. Luthfianisa Putri Karlina, M.BA, kembali menjadi perbincangan hangat setelah muncul isu miring yang menyebutkan tempat usaha kulinernya tidak membayar pajak. 

Diketahui, tudingan itu muncul dari grup Whatsapp Ruang Rakyat Garut (RRG), dari statemen salah seorang anggota grup bernama Susi Sabion yang menyebutkan calon wakil bupati dari Paslon nomor urut 2 tidak membayar pajak. 

“Pokoknya yang milih No.1 orang-orang yang faham aturan dan percaya diri dukungannya karena sudah berbuat, itu mah karek (baru) akan.. teu apal duitna timana (gak tahu uangnya darimana)..pajak wae teu mayar (pajak juga gak bayar), [emoticon menutup bibir dan tertawa].” tulis Susi.

Susi Sabion kemudian menjelaskan bahwa pajak yang tidak dibayar adalah pajak tempat usaha kuliner milik Putri Karlina dan meminta para jurnalis untuk mengeceknya.

“Pajak tempat kulinernya … coba cek oleh para jurnalis terdaftar gak di pajak… kita harus selektif cari pimpinan… biar masyarakat tahu… trus takut hoax klo tidak investigasi [emoticon dua tangan memohon] (coba cek oleh para jurnalis terdaftar gak di pajak, kita harus selektif cari pimpinan biar masyarakat tahu terus takut hoax kalau tidak investigasi),” sambung Susi Sabion.

Asep Muhidin, seorang advokat asli Garut menyayangkan pernyataan Susi Sabion tanpa menyertakan data pendukung dan malah menyuruh para jurnalis untuk mengecek kebenarannya. 

“Disayangkan Bu Susi hanya melemparkan tuduhan tidak membayar pajak tampa disertai data yang akurat, setidaknya Ibu Susi Sabion telah memegang data mengenai tempat kuliner yang tidak membayar pajak itu, sebelum bicara di ruang publik. Minimal keterangan resmi dari dinas pendapatan atau dari instansi yang membidanginya,” sebut Asep Muhidin.

Sebaiknya, kata Asep, Susi Sabion tidak mengeluarkan bahasa atau kalimat meminta para jurnalis mengecek apakah terdaftar atau tidak usaha kuliner tersebut.

“Seharusnya kalau memang sudah memiliki data, ya dibuka saja. Rekan-rekan jurnalis jangan dibuat tameng untuk membenarkan apa yang diucapkannya karena tuduhan ini memiliki dampak hukum,” tegasnya.

Asep berharap tidak ada lagi muncul isu-isu liar yang menyerang individu apalagi tanpa memiliki data yang valid karena itu ia berpesan agar masyarakat lebih bijak dalam berkampanye. 

Hingga berita ini ditayangkan, tim media masih berupaya untuk mendapat klarifikasi dari pihak terkait. 

(Red)

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)