Perwirasatu.co.id, Sabtu 04 Juli 2026.

Kepercayaan merupakan modal utama industri perbankan. Ketika seorang komisaris yang semestinya menjaga integritas lembaga justru ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana perbankan, persoalannya tidak lagi berhenti pada angka kerugian miliaran rupiah. Kasus PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa (BPR DCN) memperlihatkan bagaimana lemahnya tata kelola perusahaan dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan yang mengancam keberlangsungan lembaga keuangan rakyat. 

Penyerahan tersangka beserta barang bukti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Kejaksaan Negeri Batu pada 2 Juli 2026 menandai babak baru dalam penanganan dugaan tindak pidana perbankan di PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa (BPR DCN), Malang, Jawa Timur. Berkas perkara sebelumnya telah dinyatakan lengkap (P.21), sehingga proses hukum kini memasuki tahap penuntutan. Langkah tersebut menunjukkan komitmen OJK dalam menindak dugaan pelanggaran yang dinilai mengancam integritas sistem perbankan. 

Menurut hasil penyidikan OJK, Komisaris sekaligus pemegang saham PT BPR DCN berinisial GK diduga menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan bank melalui pemberian 71 fasilitas kredit senilai sekitar Rp14,8 miliar tanpa sepengetahuan para debitur selama periode Juli 2020 hingga Juni 2024. Dugaan tersebut masih akan diuji dalam proses persidangan sesuai asas praduga tak bersalah yang menjadi prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 

Perkara ini tidak berhenti pada dugaan kredit fiktif. Penyidik OJK juga menemukan dugaan tidak dibukukannya penarikan kas bon sekitar Rp5,8 miliar selama Januari 2020 hingga Juni 2024. Selain itu, terdapat dugaan pencatatan palsu atas penggadaian agunan berupa persediaan logam mulia dan perhiasan emas milik bank senilai sekitar Rp600 juta pada Februari 2024. Temuan lainnya adalah dugaan tidak dicatatnya penghimpunan dana dari 12 deposan yang terdiri atas 25 bilyet deposito dengan nilai sekitar Rp7,8 miliar pada periode 2020 hingga 2022. Seluruh dugaan tersebut kini menjadi bagian dari proses pembuktian di pengadilan. 

Besarnya nilai transaksi yang dipersoalkan menunjukkan bahwa perkara ini bukan sekadar kesalahan administratif biasa. Apabila dugaan tersebut terbukti melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka kasus ini menggambarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan yang berlangsung dalam rentang waktu cukup panjang dan menyentuh beberapa aspek fundamental operasional bank, mulai dari penyaluran kredit, pengelolaan kas, pengamanan aset, hingga penghimpunan dana masyarakat. 

Kasus BPR DCN juga memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar proses pidana terhadap seorang individu. Bank Perkreditan Rakyat memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan masyarakat di daerah yang sering kali belum terjangkau layanan perbankan umum. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan pada BPR berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan industri BPR, bukan hanya terhadap satu institusi. Pandangan ini sejalan dengan tujuan pengaturan sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menekankan pentingnya stabilitas, integritas, dan perlindungan konsumen dalam sistem keuangan nasional. 

Peristiwa ini juga tidak berdiri sendiri dalam dinamika industri BPR nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, OJK mencabut izin usaha sejumlah BPR karena berbagai persoalan kesehatan bank dan pelanggaran tata kelola. PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa sendiri telah dicabut izin usahanya pada Juli 2025 setelah kondisi bank dinilai tidak lagi memenuhi tingkat kesehatan yang dipersyaratkan. Selanjutnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil alih proses penjaminan simpanan nasabah sesuai kewenangannya. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tata kelola yang tidak ditangani sejak dini dapat berujung pada penghentian operasional sebuah bank. 

Namun, di balik proses hukum yang sedang berjalan, terdapat pertanyaan yang jauh lebih penting bagi masa depan industri perbankan rakyat. Mengapa dugaan penyimpangan dapat berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi lebih awal? Bagaimana mekanisme pengawasan internal, audit, fungsi komisaris, kepatuhan, dan pengendalian risiko bekerja selama periode tersebut? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi fokus evaluasi, karena tujuan utama pengawasan bukan hanya menemukan pelanggaran setelah terjadi, melainkan mencegahnya sejak gejala awal mulai muncul. Analisis terhadap aspek inilah yang akan menentukan apakah kasus BPR DCN sekadar menjadi perkara pidana biasa atau menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola industri BPR secara menyeluruh. 

Melihat konstruksi perkara yang diungkap OJK, akar persoalan tampaknya tidak hanya berada pada dugaan tindakan individu, tetapi juga pada efektivitas sistem pengendalian internal (internal control). Dalam praktik perbankan modern, setiap transaksi kredit, pencairan dana, pengelolaan agunan, maupun penghimpunan deposito seharusnya melewati serangkaian prosedur berlapis yang melibatkan fungsi bisnis, manajemen risiko, kepatuhan, audit internal, hingga pengawasan dewan komisaris. Apabila dugaan penyimpangan berlangsung selama beberapa tahun, hal itu menjadi indikator bahwa terdapat celah dalam sistem pengendalian yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), dewan komisaris memegang peran sentral dalam memastikan direksi menjalankan bank secara sehat, hati-hati, dan sesuai ketentuan. Karena itu, ketika seorang komisaris justru diduga terlibat dalam penyimpangan, muncul persoalan yang lebih kompleks, yakni potensi runtuhnya mekanisme check and balance. Fungsi pengawasan yang semestinya menjadi benteng terakhir perlindungan bank dapat kehilangan independensi apabila terjadi benturan kepentingan antara kepemilikan saham, kewenangan pengawasan, dan kepentingan pribadi. Dugaan inilah yang nantinya akan diuji melalui proses peradilan berdasarkan alat bukti yang sah. 

Perspektif tersebut penting karena banyak kasus fraud di sektor jasa keuangan tidak semata-mata dipicu oleh lemahnya regulasi, melainkan oleh kegagalan penerapan tata kelola. Regulasi Indonesia sebenarnya telah mengatur kewajiban penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam operasional BPR. Persoalannya adalah bagaimana prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara konsisten dalam praktik sehari-hari. Tata kelola yang baik bukan sekadar dokumen kepatuhan, tetapi harus menjadi budaya organisasi yang hidup di seluruh tingkatan manajemen. 

Dugaan adanya 71 fasilitas kredit tanpa sepengetahuan debitur juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas proses verifikasi identitas nasabah (Know Your Customer/KYC), dokumentasi kredit, serta validasi administrasi sebelum kredit dicairkan. Dalam sistem perbankan yang sehat, setiap fasilitas pembiayaan wajib didukung dokumen yang lengkap, analisis kelayakan, persetujuan berjenjang, dan jejak administrasi yang dapat ditelusuri. Apabila salah satu tahapan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka risiko terjadinya fraud akan meningkat secara signifikan. Meski demikian, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang sedang berlangsung. 

Hal yang sama berlaku terhadap dugaan tidak dicatatnya dana deposito masyarakat. Bagi industri perbankan, penghimpunan dana merupakan fondasi utama kepercayaan publik. Setiap rupiah yang disimpan nasabah harus tercermin secara akurat dalam pembukuan bank agar hak nasabah terlindungi dan posisi keuangan bank dapat diketahui secara benar. Karena itu, apabila dugaan tersebut terbukti di pengadilan, dampaknya bukan hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang selama ini menjadi mitra pelaku usaha kecil dan masyarakat daerah. 

Kasus ini juga menjadi pengingat mengenai pentingnya penerapan konsep "three lines of defense" dalam industri perbankan. Model tersebut menempatkan unit operasional sebagai garis pertahanan pertama, fungsi manajemen risiko dan kepatuhan sebagai garis kedua, serta audit internal sebagai garis ketiga. Di atas seluruh mekanisme itu, dewan komisaris dan komite audit menjalankan fungsi pengawasan strategis. Ketika salah satu atau beberapa lapisan tersebut tidak bekerja secara efektif, potensi penyimpangan akan semakin besar. Oleh sebab itu, evaluasi pascaperkara tidak cukup berhenti pada pertanggungjawaban pidana individu, tetapi juga harus mencakup efektivitas seluruh sistem pengendalian internal bank. (Sumber: Basel Committee on Banking Supervision; OJK)

Bagi OJK, penyelesaian perkara ini juga menjadi momentum untuk memperkuat pendekatan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision). Model pengawasan tersebut tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga menilai kualitas tata kelola, budaya risiko, integritas manajemen, hingga potensi konflik kepentingan dalam sebuah lembaga keuangan. Pendekatan demikian menjadi semakin penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memperluas mandat penguatan stabilitas sistem keuangan sekaligus perlindungan konsumen. 

Pada akhirnya, perkara BPR DCN seharusnya tidak hanya dipandang sebagai proses hukum terhadap seorang tersangka. Kasus ini merupakan cermin bahwa integritas lembaga keuangan dibangun oleh sistem yang kuat, bukan semata oleh figur tertentu. Regulasi yang baik, pengawasan yang independen, budaya kepatuhan yang kokoh, serta keberanian mengoreksi kelemahan sejak dini merupakan fondasi utama agar BPR tetap mampu menjalankan fungsi sosial-ekonominya sebagai penyedia akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro di berbagai daerah. 

Di luar ruang sidang, perkara BPR DCN menyisakan pekerjaan rumah yang jauh lebih besar bagi industri perbankan nasional. Kepercayaan masyarakat terhadap bank dibangun melalui keyakinan bahwa dana yang mereka simpan dikelola secara aman, transparan, dan sesuai prinsip kehati-hatian. Ketika muncul dugaan penyimpangan yang menyangkut penyaluran kredit, pencatatan deposito, pengelolaan kas, hingga aset bank, tantangan yang dihadapi regulator bukan hanya menuntaskan perkara pidana, melainkan juga memulihkan kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama sistem keuangan. 

Bagi para deposan, kepastian hukum merupakan kebutuhan yang tidak kalah penting dibandingkan pengungkapan fakta di persidangan. Dalam konteks inilah peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi sangat strategis. Sesuai kewenangannya, LPS memberikan perlindungan terhadap simpanan nasabah yang memenuhi persyaratan penjaminan, sekaligus menangani bank yang dicabut izin usahanya. Kehadiran mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem perbankan dan mencegah kepanikan masyarakat ketika sebuah bank mengalami permasalahan serius. 

Namun, perlindungan terhadap deposan tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk mengabaikan pembenahan tata kelola. Pencegahan tetap jauh lebih murah dibandingkan penanganan krisis. Oleh karena itu, penguatan fungsi audit internal, peningkatan independensi komisaris, optimalisasi fungsi kepatuhan, pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi transaksi yang tidak wajar, serta pengembangan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) perlu menjadi agenda berkelanjutan di seluruh industri BPR. Langkah-langkah tersebut sejalan dengan arah penguatan sektor jasa keuangan yang ditekankan OJK dalam berbagai kebijakan pengawasan. 

Kasus ini juga memberikan pelajaran penting bagi para pemegang saham BPR. Kepemilikan saham tidak identik dengan kewenangan tanpa batas. Dalam industri yang menghimpun dana masyarakat, setiap pemegang saham, direksi, maupun komisaris terikat pada prinsip fiduciary duty, yakni kewajiban bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan lembaga serta nasabah. Ketika prinsip tersebut diabaikan, konsekuensinya tidak hanya berupa sanksi administratif atau pidana, tetapi juga hilangnya kepercayaan yang membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan. 

Dari perspektif regulator, perkara ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem deteksi dini (early warning system). Pengawasan modern tidak lagi cukup mengandalkan pemeriksaan berkala, melainkan harus didukung analisis data yang mampu mengidentifikasi transaksi tidak lazim, lonjakan kredit yang tidak sebanding dengan profil risiko, perubahan pola penghimpunan dana, maupun anomali dalam laporan keuangan. Digitalisasi pengawasan akan semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas aktivitas lembaga jasa keuangan. 

Lebih jauh, dunia perbankan perlu memandang integritas sebagai aset yang nilainya melampaui modal finansial. Modal dapat ditambah melalui investasi, tetapi kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui konsistensi perilaku, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum. Sejarah industri perbankan, baik di Indonesia maupun di berbagai negara, menunjukkan bahwa krisis kepercayaan sering kali berawal dari kegagalan tata kelola yang semula dianggap sebagai persoalan internal. Ketika kepercayaan runtuh, dampaknya dapat meluas kepada nasabah, pelaku usaha, bahkan stabilitas sektor keuangan. 

Proses hukum terhadap dugaan tindak pidana di PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa harus dihormati hingga memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah tetap menjadi prinsip yang wajib dijunjung. Namun, terlepas dari bagaimana putusan nantinya, perkara ini telah memberikan pelajaran berharga bahwa tata kelola yang lemah membuka ruang bagi munculnya risiko yang merugikan banyak pihak. Karena itu, keberhasilan sesungguhnya tidak hanya diukur dari kemampuan menghukum pelaku apabila terbukti bersalah, tetapi juga dari kemampuan seluruh pemangku kepentingan membangun sistem yang mampu mencegah penyimpangan serupa sejak awal.

Kasus BPR DCN semestinya menjadi titik balik bagi penguatan industri Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. Di tengah besarnya peran BPR dalam mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan masyarakat daerah, penguatan integritas, transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang independen harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Hanya dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat terus dipelihara, stabilitas industri tetap terjaga, dan fungsi intermediasi BPR sebagai pilar ekonomi kerakyatan dapat berjalan secara sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat