Perwirasatu.co.id - Kebijakan pengangkatan pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi ASN dengan status PPPK mulai 1 Februari 2026 memicu diskusi luas tentang transparansi rekrutmen, keadilan tenaga non-ASN lama, serta dampaknya terhadap belanja negara. Pemerintah dan Badan Gizi Nasional menyatakan proses telah melalui seleksi terstandar, namun kritik publik tetap menguat tentang akuntabilitas dan kepatuhan aturan kelembagaan.

Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengumumkan bahwa sebanyak 32.000 pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) efektif mulai 1 Februari 2026. Kebijakan ini mencakup jabatan Kepala SPPG, tenaga ahli gizi, dan akuntan yang memenuhi syarat serta sudah melalui proses seleksi Computer Assisted Test (CAT) dan administrasi rekrutmen. 

Pernyataan itu ditegaskan Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, yang menjelaskan seleksi telah dilakukan dan kini para calon PPPK dalam tahap pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan nomor induk PPPK sebelum pengangkatan resmi. 

Namun, pemerintah melalui BGN juga menekankan bahwa pengangkatan PPPK ini tidak berlaku untuk seluruh pegawai atau relawan SPPG. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan bahwa hanya pegawai inti yang memiliki fungsi teknis dan administratif strategis yang masuk dalam skema PPPK, sementara pegawai noninti dan relawan tidak serta merta otomatis menjadi ASN. 

Kebijakan pengangkatan PPPK ini diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden tentang tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasal-pasal regulasi itu menegaskan bahwa pegawai SPPG dapat diangkat sebagai PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak memberikan definisi otomatis atas seluruh pekerja di unit pelayanan tersebut. 

Dinamika publik terkait kebijakan ini muncul karena ketidakjelasan awal ruang lingkup pegawai yang akan diangkat. Beberapa kalangan masyarakat mempertanyakan apakah kebijakan tersebut adil bagi tenaga honorer dan relawan lain yang telah lama berkontribusi dalam program MBG tetapi tidak termasuk dalam skema PPPK. Keluhan ini mencerminkan kekhawatiran soal keadilan dalam akses status ASN serta peluang karir profesional jangka panjang.

Dalam konteks tata kelola publik, proses pengangkatan pegawai PPPK wajib melalui perencanaan kebutuhan jabatan, pengumuman lowongan secara terbuka, seleksi kompetitif, dan transparansi hasil seleksi. Meski BGN menyatakan telah melaksanakan tes dan seleksi untuk 32.000 formasi, publik tetap menanti rincian proses lengkap agar tidak muncul persepsi bahwa pengangkatan dilakukan tanpa keterbukaan.

Dari sisi anggaran, status PPPK berarti gaji dan tunjangan pegawai akan menjadi bagian dari belanja negara. PPPK menerima gaji sesuai ketentuan ketenagakerjaan publik, termasuk tunjangan dan hak lainnya yang diatur secara nasional. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua beban fiskal yang timbul dari pengangkatan ini sudah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga tidak menimbulkan tekanan anggaran yang tidak terduga.

Kritik lain yang berkembang adalah implikasi terhadap peran swasta dalam penyelenggaraan program MBG. Unit pelayanan SPPG sendiri dibentuk sebagai bagian dari pelaksanaan program tersebut, tetapi status pegawai yang berpindah menjadi ASN PPPK menunjukkan adanya peran negara yang semakin dominan dalam pendanaan dan struktur kepegawaian. Hal ini menuntut klarifikasi lebih lanjut tentang batasan kemitraan swasta dan peran negara dalam program layanan publik.

Di sisi lain, pemerintah menilai pengangkatan PPPK sebagai langkah strategis untuk memperkuat sumber daya manusia di sektor gizi nasional. Status ASN PPPK diharapkan memberikan kepastian kerja, standar layanan yang lebih konsisten, serta penguatan tata kelola program MBG di daerah. Ke depan, pengawasan pelaksanaan program ini oleh lembaga legislatif dan auditor negara diharapkan dapat memastikan semua aspek teknis, administratif, dan fiskal berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat maksimal kepada masyarakat.

Dengan penguatan regulasi, keterbukaan proses seleksi, dan komunikasi publik yang jelas, langkah pemerintah dalam pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK berpotensi menjadi contoh tata kelola kebijakan yang akuntabel. Tantangannya adalah memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk honorer, relawan, masyarakat sipil, dan DPR, mendapatkan informasi yang memadai dan memiliki ruang partisipatif dalam menyempurnakan kebijakan publik ini.

( Red )

Sumber: Dwi Taufan Hidayat.