Perwirasatu.co.id, Selasa 23 Juni 2026.

Usulan menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah istimewa kembali menghidupkan perdebatan mengenai bagaimana negara memberikan pengakuan terhadap daerah yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah nasional. Gagasan yang disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, dalam peringatan 100 Tahun Jam Gadang di Bukittinggi bukan sekadar wacana administratif, melainkan menyentuh persoalan mendasar tentang hubungan antara jasa sejarah, identitas daerah, dan kebijakan konstitusional negara. Di balik dukungan yang disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, terdapat pertanyaan yang memerlukan kajian lebih mendalam: apakah kontribusi historis dapat menjadi dasar yang cukup untuk memperoleh status daerah istimewa di Indonesia?

Usulan tersebut bertumpu pada fakta sejarah yang sulit dibantah. Sumatera Barat, khususnya Bukittinggi, memiliki posisi penting dalam perjalanan Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II pada Desember 1948 dan sejumlah pemimpin nasional ditangkap, keberadaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) menjadi penyangga keberlangsungan negara. Pemerintahan darurat yang dipimpin Syafruddin Prawiranegara memastikan bahwa Republik Indonesia tetap eksis secara politik dan diplomatik di tengah upaya Belanda menghapus keberadaan republik.

Dalam catatan sejarah, PDRI dibentuk pada 22 Desember 1948 setelah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan Belanda. Dari wilayah Sumatera, pemerintahan darurat tersebut menjalankan fungsi negara hingga kembalinya pemerintahan pusat. Banyak sejarawan menilai keberadaan PDRI merupakan faktor penting yang menjaga legitimasi Republik Indonesia di mata dunia internasional. Tanpa keberadaan pemerintahan darurat tersebut, posisi Indonesia dalam perundingan internasional berpotensi jauh lebih lemah.

Atas dasar itulah Vasko Ruseimy menilai Sumatera Barat memiliki landasan historis yang kuat untuk memperoleh status daerah istimewa. Dalam pandangannya, penghargaan negara terhadap daerah yang pernah menjadi pusat penyelamatan republik merupakan bentuk penghormatan terhadap kontribusi nyata masyarakat Sumatera Barat dalam menjaga keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dukungan terhadap usulan tersebut juga datang dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Ia menyatakan bahwa Sumatera Barat memiliki argumentasi historis yang kuat karena Bukittinggi pernah menjalankan fungsi sebagai pusat pemerintahan pada masa yang sangat menentukan bagi kelangsungan republik. Menurutnya, daerah yang pernah menjadi pusat pemerintahan negara dalam kondisi darurat tidak banyak jumlahnya dalam sejarah Indonesia.

Namun demikian, pengakuan terhadap jasa sejarah tidak serta merta berujung pada pemberian status daerah istimewa. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, status istimewa atau khusus diberikan melalui mekanisme politik dan hukum yang kompleks. Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh status tersebut karena keterkaitan historis Kesultanan Yogyakarta dengan proses pembentukan Republik Indonesia. Aceh memperoleh kekhususan melalui pengaturan khusus yang lahir dari dinamika sejarah, politik, dan penyelesaian konflik. Papua memperoleh status otonomi khusus berdasarkan pertimbangan sosial, budaya, dan pembangunan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa sejarah memang menjadi salah satu unsur penting, tetapi bukan satu satunya faktor dalam penetapan status istimewa. Negara juga mempertimbangkan aspek budaya, tata pemerintahan, karakter sosial, serta kebutuhan strategis nasional. Oleh karena itu, apabila usulan Sumatera Barat ingin diperjuangkan secara serius, diperlukan kajian akademik dan hukum yang komprehensif agar memiliki dasar argumentasi yang kuat di tingkat nasional.

Dari perspektif hukum tata negara, landasan utama mengenai daerah khusus dan daerah istimewa terdapat dalam Pasal 18B Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang undang. Ketentuan tersebut membuka ruang konstitusional bagi daerah yang memiliki karakteristik tertentu untuk memperoleh pengaturan khusus, tetapi implementasinya tetap memerlukan persetujuan politik dan legislasi nasional.

Dalam konteks ini, perdebatan mengenai Sumatera Barat seharusnya tidak berhenti pada romantisme sejarah semata. Yang lebih penting adalah bagaimana kontribusi historis tersebut diterjemahkan menjadi argumentasi konstitusional yang dapat diterima secara nasional. Kajian mengenai sistem nagari, kekhasan budaya Minangkabau, peran tokoh nasional asal Sumatera Barat, serta kontribusi daerah ini dalam pembentukan identitas kebangsaan Indonesia dapat menjadi bagian dari diskursus yang lebih luas.

Di sisi lain, usulan ini memiliki nilai positif karena mendorong publik untuk kembali mengingat peran Sumatera Barat dalam sejarah republik. Selama ini perhatian masyarakat lebih banyak tertuju pada Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan Yogyakarta sebagai simbol perjuangan revolusi. Padahal keberadaan PDRI di Sumatera Barat merupakan bagian penting dari mata rantai sejarah yang menjaga eksistensi Indonesia pada masa krisis. Penguatan literasi sejarah mengenai peristiwa tersebut menjadi kebutuhan penting bagi generasi muda agar memahami bahwa kemerdekaan dan keberlangsungan republik merupakan hasil perjuangan kolektif berbagai daerah.

Usulan menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah istimewa layak dipandang sebagai gagasan yang sah dalam ruang demokrasi. Akan tetapi, perjuangan tersebut memerlukan lebih dari sekadar kebanggaan historis. Diperlukan kajian akademik, argumentasi hukum, dukungan politik, serta konsensus nasional yang kuat. Sejarah PDRI memang memberikan fondasi moral yang kokoh bagi Sumatera Barat untuk mengajukan pengakuan yang lebih besar dari negara. Namun keputusan mengenai status istimewa pada akhirnya harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi, kepentingan nasional, dan prinsip keadilan bagi seluruh daerah di Indonesia. Dengan demikian, diskusi mengenai Sumatera Barat bukan hanya soal masa lalu, melainkan juga tentang bagaimana bangsa ini menghargai sejarah sambil tetap menjaga konsistensi sistem ketatanegaraannya.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat