Perwirasatu.co.id Kamis 30 April 2026. Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memblokir layanan administrasi bagi 7.642 mantan suami yang belum memenuhi kewajiban nafkah bagi mantan istri dan anak menimbulkan perdebatan luas tentang hak sipil tanggung jawab keluarga dan urgensi perlindungan anak. Langkah ini dinilai sebagai intervensi sosial yang progresif namun perlu evaluasi mendalam agar tidak melanggar prinsip layanan publik.

Surabaya menjadi sorotan nasional setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya secara resmi memblokir pelayanan administrasi publik terhadap 7.642 mantan suami yang belum memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak setelah perceraian. Kebijakan ini diumumkan oleh detikJatim dalam artikel Dispendukcapil Surabaya Blokir 7.642 Mantan Suami yang Tak Bayar Nafkah pada 30 Maret 2026 yang menjelaskan dasar kebijakan dan statistik kasus nafkah anak iddah dan mutah.

Data statistik dari Dispendukcapil menunjukkan bahwa dalam kategori nafkah anak tercatat 4.701 kasus belum terselesaikan, sementara pada nafkah iddah angka belum terselesaikan mencapai 5.161 kasus dan nafkah mutah 6.665 kasus yang masih bermasalah. Total kasus yang diblokir mencapai 10.959 dengan hanya 3.317 yang telah dibuka kembali karena pembayaran nafkah telah dipenuhi.

Kepala Dispendukcapil Surabaya mengatakan layanan publik tidak akan diberikan hingga kewajiban nafkah dilunasi dan dilaporkan ke Pengadilan Agama. Integrasi data antara sistem administrasi kependudukan dan pengadilan agama memungkinkan identifikasi cepat terhadap wajib nafkah yang tidak patuh. Pernyataan tersebut juga termuat dalam artikel detikJatim pada 30 Maret 2026 yang menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah untuk melindungi hak perempuan dan anak yang sering terabaikan.

Kebijakan administrasi ini juga mendapat tanggapan di media nasional lain seperti CNN Indonesia dalam Rubrik Nasional pada 1 April 2026 yang menggarisbawahi bahwa kebijakan pemblokiran NIK bersifat preventif untuk mendorong kepatuhan terhadap putusan hukum nafkah pascacerai sehingga hak mantan istri dan anak diharapkan lebih terlindungi.

Langkah yang diterapkan di Surabaya dipandang oleh sebagian akademisi sebagai reformasi sosial yang penting. Selain itu artikel di portal akademik Universitas Muhammadiyah Surabaya pada 2 April 2026 menjelaskan pandangan seorang dosen bahwa masalah belum dibayarnya nafkah mencerminkan fenomena absent fatherhood dimana peran ayah pascacerai sering terabaikan sementara beban ekonomi dan sosial jatuh kepada perempuan.

Namun kebijakan ini bukan tanpa kritik. Banyak pengamat hukum keluarga mengingatkan bahwa pemblokiran layanan administrasi kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa berdampak pada akses kerja dan hak sipil mantan suami yang justru perlu menjalankan tanggung jawab nafkah. Kritikus menilai perlu ada mekanisme yang memastikan kebijakan ini tidak menjadi hukuman administratif yang berlebihan.

Lebih lanjut perubahan ini mengangkat perdebatan tentang batas layanan publik dan penegakan hukum keluarga. Sebagian organisasi masyarakat menilai bahwa pelayanan adminduk harus bersifat netral dan universal sementara sanksi terhadap penunggak nafkah seharusnya ditangani oleh pengadilan dan lembaga hukum yang berwenang. Model ini menimbulkan dilema antara kebutuhan untuk mengeksekusi putusan hakim secara efektif dan menjaga hak asasi sipil masyarakat.

Selain pemblokiran banyak mantan suami juga telah membuka kembali akses layanan NIK setelah melunasi kewajiban nafkah nya seperti yang dilaporkan dalam artikel 3.042 Eks Suami di Surabaya Lolos Blokir NIK Usai Bayar Nafkah oleh detikJatim pada 15 April 2026 yang menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif mendorong penyelesaian nafkah.

Kebijakan Surabaya ini di sisi lain membuka ruang dialog publik yang lebih luas mengenai peran negara terhadap perlindungan hak anak dan kewajiban nafkah pascacerai. Banyak pakar mengusulkan untuk memastikan SOP verifikasi data lebih transparan dan mekanisme keberatan untuk para mantan suami yang mungkin menghadapi kesulitan ekonomi sehingga sanksi administratif tidak menjadi beban tanpa solusi.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat