Perwirasatu.co.id, Sabtu 30 Mei 2026.

Tiga kali kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis sepanjang 2026 memunculkan pertanyaan publik tentang urgensi, efektivitas, dan transparansi penggunaan anggaran negara. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, perhatian tidak hanya tertuju pada frekuensi lawatan luar negeri tersebut, tetapi juga pada minimnya respons kritis DPR RI sebagai lembaga pengawas pemerintah. Situasi ini memperlihatkan bagaimana akuntabilitas diplomasi negara masih menjadi pekerjaan rumah besar demokrasi Indonesia. 

Dalam sistem demokrasi modern, perjalanan kepala negara ke luar negeri memang merupakan bagian penting dari diplomasi internasional. Presiden memiliki kewenangan membangun hubungan strategis, memperkuat kerja sama ekonomi, pertahanan, pendidikan, hingga geopolitik global. Namun setiap kunjungan resmi tetap harus dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik, terutama ketika seluruh pembiayaannya menggunakan uang negara yang berasal dari pajak rakyat. Transparansi menjadi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kewajiban politik dan moral pemerintah kepada masyarakat. 

Sorotan publik semakin kuat karena lawatan tersebut dilakukan hingga tiga kali dalam rentang waktu relatif singkat. Dalam pemberitaan DetikNews, Presiden Prabowo sendiri menyebut bahwa dirinya sudah tiga kali berkunjung ke Prancis sepanjang tahun ini sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral kedua negara. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa kunjungan tersebut memang memiliki intensitas diplomatik yang cukup tinggi dibandingkan negara lain dalam periode yang sama. 

Persoalannya bukan terletak pada kunjungan luar negeri itu sendiri, melainkan pada keterbukaan pemerintah menjelaskan hasil konkret yang diperoleh negara. Publik membutuhkan informasi yang lebih rinci mengenai capaian diplomasi tersebut. Apakah kunjungan menghasilkan investasi baru, peningkatan perdagangan, kerja sama teknologi, atau keuntungan strategis lain yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tanpa penjelasan yang terukur, diplomasi negara mudah dipersepsikan hanya sebagai aktivitas simbolik elite politik.

Pemerintah sebenarnya telah menyampaikan sejumlah hasil kerja sama dalam lawatan tersebut. ANTARA melaporkan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis menghasilkan empat kesepakatan baru di bidang energi, perdagangan, dan pertahanan. Informasi ini penting karena menunjukkan adanya capaian diplomatik yang dapat dicatat secara konkret. Namun publik tetap memerlukan transparansi lebih mendalam mengenai nilai kerja sama, implementasi program, serta manfaat ekonominya bagi masyarakat luas. 

Di sinilah fungsi pengawasan DPR RI seharusnya berjalan efektif. Parlemen tidak perlu memosisikan diri sebagai lawan pemerintah, tetapi sebagai institusi demokrasi yang memastikan seluruh kebijakan negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. DPR memiliki kewenangan meminta penjelasan pemerintah mengenai tujuan lawatan, penggunaan anggaran, hingga hasil diplomasi yang dicapai. Mekanisme semacam ini merupakan praktik normal dalam negara demokrasi yang sehat.

Sayangnya, hingga isu ini menjadi perhatian publik, belum terlihat pembahasan serius atau dorongan terbuka dari parlemen terkait evaluasi kunjungan tersebut. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan persepsi publik tentang melemahnya fungsi pengawasan legislatif terhadap kebijakan eksekutif. Ketika parlemen cenderung pasif terhadap isu penggunaan anggaran negara, kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi politik berpotensi mengalami penurunan.

Fenomena ini juga memperlihatkan persoalan lebih luas dalam budaya demokrasi Indonesia. Kritik terhadap kebijakan pemerintah sering kali dianggap sebagai bentuk permusuhan politik, padahal pengawasan merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi. Di banyak negara, parlemen justru aktif meminta laporan detail mengenai perjalanan luar negeri pejabat negara, termasuk pembiayaan, hasil diplomasi, hingga manfaat strategisnya bagi kepentingan nasional.

Di sisi lain, masyarakat menghadapi realitas ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, serta tekanan lapangan pekerjaan membuat publik semakin sensitif terhadap penggunaan anggaran negara. Dalam situasi seperti itu, setiap aktivitas pejabat publik yang menggunakan dana negara akan selalu berada dalam sorotan masyarakat. Sensitivitas ini bukan semata bentuk sinisme, tetapi refleksi dari meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya akuntabilitas kekuasaan.

Kondisi tersebut diperparah oleh pola komunikasi politik pemerintah yang sering kali lebih menonjolkan seremoni dibanding substansi. Publik lebih banyak disuguhi dokumentasi penyambutan kenegaraan, jamuan resmi, dan pertemuan bilateral, sementara penjelasan teknis mengenai dampak ekonomi atau keuntungan strategis bagi rakyat kurang dipaparkan secara rinci. Akibatnya, ruang spekulasi publik menjadi semakin besar.

Padahal diplomasi internasional modern tidak lagi cukup diukur dari intensitas kunjungan atau kedekatan simbolik antar pemimpin negara. Diplomasi hari ini dinilai dari hasil konkret yang mampu dirasakan masyarakat. Ukuran keberhasilannya terletak pada investasi yang masuk, peluang kerja yang terbuka, transfer teknologi, penguatan industri nasional, hingga peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata.

Karena itu, polemik mengenai tiga kali kunjungan Presiden ke Prancis seharusnya menjadi momentum memperkuat tradisi akuntabilitas publik di Indonesia. Pemerintah perlu lebih terbuka menyampaikan rincian hasil diplomasi negara, sementara DPR harus lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan secara kritis dan independen. Demokrasi yang sehat bukan hanya soal memenangkan pemilu, tetapi juga memastikan setiap penggunaan kekuasaan tetap berada di bawah kontrol publik.

Pada akhirnya, pertanyaan publik mengenai lawatan Presiden ke Prancis bukan sekadar soal frekuensi perjalanan luar negeri. Yang dipersoalkan adalah bagaimana uang negara digunakan, bagaimana hasil diplomasi dipertanggungjawabkan, dan sejauh mana lembaga legislatif benar benar menjalankan mandat rakyat dalam mengawasi kekuasaan.Tiga Lawatan Prancis dan Senyap Parlemen

Tiga kali kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis sepanjang 2026 memunculkan pertanyaan publik tentang urgensi, efektivitas, dan transparansi penggunaan anggaran negara. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, perhatian tidak hanya tertuju pada frekuensi lawatan luar negeri tersebut, tetapi juga pada minimnya respons kritis DPR RI sebagai lembaga pengawas pemerintah. Situasi ini memperlihatkan bagaimana akuntabilitas diplomasi negara masih menjadi pekerjaan rumah besar demokrasi Indonesia. 

Dalam sistem demokrasi modern, perjalanan kepala negara ke luar negeri memang merupakan bagian penting dari diplomasi internasional. Presiden memiliki kewenangan membangun hubungan strategis, memperkuat kerja sama ekonomi, pertahanan, pendidikan, hingga geopolitik global. Namun setiap kunjungan resmi tetap harus dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik, terutama ketika seluruh pembiayaannya menggunakan uang negara yang berasal dari pajak rakyat. Transparansi menjadi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kewajiban politik dan moral pemerintah kepada masyarakat.

Sorotan publik semakin kuat karena lawatan tersebut dilakukan hingga tiga kali dalam rentang waktu relatif singkat. Dalam pemberitaan DetikNews, Presiden Prabowo sendiri menyebut bahwa dirinya sudah tiga kali berkunjung ke Prancis sepanjang tahun ini sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral kedua negara. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa kunjungan tersebut memang memiliki intensitas diplomatik yang cukup tinggi dibandingkan negara lain dalam periode yang sama.

Persoalannya bukan terletak pada kunjungan luar negeri itu sendiri, melainkan pada keterbukaan pemerintah menjelaskan hasil konkret yang diperoleh negara. Publik membutuhkan informasi yang lebih rinci mengenai capaian diplomasi tersebut. Apakah kunjungan menghasilkan investasi baru, peningkatan perdagangan, kerja sama teknologi, atau keuntungan strategis lain yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tanpa penjelasan yang terukur, diplomasi negara mudah dipersepsikan hanya sebagai aktivitas simbolik elite politik.

Pemerintah sebenarnya telah menyampaikan sejumlah hasil kerja sama dalam lawatan tersebut. ANTARA melaporkan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis menghasilkan empat kesepakatan baru di bidang energi, perdagangan, dan pertahanan. Informasi ini penting karena menunjukkan adanya capaian diplomatik yang dapat dicatat secara konkret. Namun publik tetap memerlukan transparansi lebih mendalam mengenai nilai kerja sama, implementasi program, serta manfaat ekonominya bagi masyarakat luas.

Di sinilah fungsi pengawasan DPR RI seharusnya berjalan efektif. Parlemen tidak perlu memosisikan diri sebagai lawan pemerintah, tetapi sebagai institusi demokrasi yang memastikan seluruh kebijakan negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. DPR memiliki kewenangan meminta penjelasan pemerintah mengenai tujuan lawatan, penggunaan anggaran, hingga hasil diplomasi yang dicapai. Mekanisme semacam ini merupakan praktik normal dalam negara demokrasi yang sehat.

Sayangnya, hingga isu ini menjadi perhatian publik, belum terlihat pembahasan serius atau dorongan terbuka dari parlemen terkait evaluasi kunjungan tersebut. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan persepsi publik tentang melemahnya fungsi pengawasan legislatif terhadap kebijakan eksekutif. Ketika parlemen cenderung pasif terhadap isu penggunaan anggaran negara, kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi politik berpotensi mengalami penurunan.

Fenomena ini juga memperlihatkan persoalan lebih luas dalam budaya demokrasi Indonesia. Kritik terhadap kebijakan pemerintah sering kali dianggap sebagai bentuk permusuhan politik, padahal pengawasan merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi. Di banyak negara, parlemen justru aktif meminta laporan detail mengenai perjalanan luar negeri pejabat negara, termasuk pembiayaan, hasil diplomasi, hingga manfaat strategisnya bagi kepentingan nasional.

Di sisi lain, masyarakat menghadapi realitas ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, serta tekanan lapangan pekerjaan membuat publik semakin sensitif terhadap penggunaan anggaran negara. Dalam situasi seperti itu, setiap aktivitas pejabat publik yang menggunakan dana negara akan selalu berada dalam sorotan masyarakat. Sensitivitas ini bukan semata bentuk sinisme, tetapi refleksi dari meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya akuntabilitas kekuasaan.

Kondisi tersebut diperparah oleh pola komunikasi politik pemerintah yang sering kali lebih menonjolkan seremoni dibanding substansi. Publik lebih banyak disuguhi dokumentasi penyambutan kenegaraan, jamuan resmi, dan pertemuan bilateral, sementara penjelasan teknis mengenai dampak ekonomi atau keuntungan strategis bagi rakyat kurang dipaparkan secara rinci. Akibatnya, ruang spekulasi publik menjadi semakin besar.

Padahal diplomasi internasional modern tidak lagi cukup diukur dari intensitas kunjungan atau kedekatan simbolik antar pemimpin negara. Diplomasi hari ini dinilai dari hasil konkret yang mampu dirasakan masyarakat. Ukuran keberhasilannya terletak pada investasi yang masuk, peluang kerja yang terbuka, transfer teknologi, penguatan industri nasional, hingga peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata.

Karena itu, polemik mengenai tiga kali kunjungan Presiden ke Prancis seharusnya menjadi momentum memperkuat tradisi akuntabilitas publik di Indonesia. Pemerintah perlu lebih terbuka menyampaikan rincian hasil diplomasi negara, sementara DPR harus lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan secara kritis dan independen. Demokrasi yang sehat bukan hanya soal memenangkan pemilu, tetapi juga memastikan setiap penggunaan kekuasaan tetap berada di bawah kontrol publik.

Pada akhirnya, pertanyaan publik mengenai lawatan Presiden ke Prancis bukan sekadar soal frekuensi perjalanan luar negeri. Yang dipersoalkan adalah bagaimana uang negara digunakan, bagaimana hasil diplomasi dipertanggungjawabkan, dan sejauh mana lembaga legislatif benar benar menjalankan mandat rakyat dalam mengawasi kekuasaan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat