Perwirasatu.co.id-Majalengka- Polemik seputar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Cikeusal, Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Jawa Barat, terus mendapat sorotan warga.

Salah satunya terkait program anggaran Ketahanan Pangan serta penyertaan modal untuk BumDes Cikeusal yang dinilai tumpang tindih.

Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media, diketahui Pemdes Cikeusal telah menurunkan anggaran penyertaan modal BumDes pada tahun 2021 sebesar Rp 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk program ketahanan pangan sendiri Pemdes Cikeusal mengalokasikan anggaran ketahanan pangan melalui program peningkatan Produksi Peternakan ( Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan, Kandang dll ) secara bertahap yaitu sebesar Rp.105.000.000.( Seratus lima juta rupiah ) serta Rp 7.700.000 ( Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah ).

Hal ini berdasarkan sumber warga yang tidak mau ditulis jatidirinya, Ia menyebutkan jika dirinya selama ini hanya mendengar kabar adanya pembelian hewan ternak sapi melalui BumDes, sedangkan saat disinggung soal program ketahanan pangan tahun 2022 di Desa Cikeusal, Dia mengaku hingga saat ini tak mengetahuinya, minimnya informasi serta publikasi dari Pemdes Cikeusal pada masyarakat terkait APBDES disinyalir menjadi penyebab ketidak tahuan warga terkait pengelolaan anggaran dan pembangunan di Desa Cikeusal ini.

Sementara itu, salah seorang anggota BPD Desa Cikeusal, Burhan Kholik mengatakan terkait anggaran ketahanan pangan dia mengaku tak begitu mengetahuinya, dengan alibi lupa lagi.

Ironis sekali jika pada kenyataannya BPD Cikeusal yang notabene sebagai wakil masyarakat yang fungsinya sebagai lembaga mitra kontrol Desa tak mengetahui Perihal APBDES dari tahun 2022 hingga 2024.

Lain halnya apa yang dikatakan warga yang tidak mau dicantumkan namanya membeberkan adanya dugaan penyimpangan anggaran  APBDES Desa Cikeusal dari tahun 2022 sampai 2024, terkesan tertutup soal anggaran APBDES nya, "Jangan terbuka sama masyarakat, BPD saja sampai melakukan rapat audensi menuntut keterbukaan Pemdes Desa Cikeusal, Ungkapnya.

Lebih lanjut dia menyoroti perihal pengelolaan BumDes serta program ketahanan pangan di awal Kades Cikeusal sekarang menjabat yang dinilai warga seperti tumpang tindih, Ujarnya dengan nada heran.

"Untuk itu, kami dari  warga berharap agar supaya Aparat Penegak Hukum baik dari kepolisian maupun kejaksaan dan Inspektorat di minta turun langsung untuk mengevaluasi anggaran APBDES Desa Cikeusal, "Harapnya. 

Kepala Desa Cikeusal Kecamatan Talaga, Mahmud Karim saat dihubungi, Sabtu ( 22/2/2025 ) melalui sambungan telepon genggam seluler tidak mau mengangkat begitupun di WhatsApp sama tidak merespon. 

( Anto )