Perwirasatu.co.id, Selasa 13 Juli 2026

Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dibangun melalui dua hal yang berjalan beriringan, yaitu keberhasilan menindak pelaku kejahatan dan kemampuan membersihkan institusi dari persoalan internal. Ketika muncul dugaan tindak pidana yang melibatkan pejabat tinggi penegak hukum, perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada proses hukum terhadap individu, tetapi juga pada efektivitas sistem pengawasan, mekanisme pertanggungjawaban pimpinan, serta komitmen negara menjaga integritas lembaga. Dalam situasi seperti itu, transparansi, independensi, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah menjadi fondasi utama negara hukum.

Perdebatan mengenai tanggung jawab pimpinan kembali mengemuka setelah Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menyampaikan pandangan bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin sebaiknya mengundurkan diri atau diberhentikan apabila hal tersebut dianggap diperlukan untuk menjaga objektivitas dan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Pernyataan tersebut merupakan pendapat IPW sebagai organisasi masyarakat sipil dan bukan merupakan kesimpulan hukum mengenai adanya keterlibatan Jaksa Agung dalam perkara yang sedang diproses. Hingga tulisan ini disusun, tidak terdapat putusan pengadilan maupun pernyataan resmi aparat penegak hukum yang menyatakan adanya keterlibatan pribadi ST Burhanuddin.

Pandangan IPW memunculkan diskusi yang lebih luas mengenai makna akuntabilitas dalam birokrasi penegakan hukum. Dalam praktik administrasi negara, tanggung jawab seorang pemimpin tidak selalu identik dengan pertanggungjawaban pidana. Seorang pimpinan juga memikul tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan sistem pengawasan berjalan efektif, mekanisme pengendalian internal berfungsi, dan potensi penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sedini mungkin. Karena itu, evaluasi terhadap kepemimpinan sebuah institusi merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sah selama dilakukan berdasarkan fakta, hukum, dan prinsip kehati-hatian.

Dalam berbagai negara yang menerapkan prinsip good governance, mundur atau diberhentikannya seorang pejabat tinggi tidak selalu dimaknai sebagai pengakuan bersalah. Langkah tersebut sering kali dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga independensi penyelidikan dan menghindari potensi konflik kepentingan. Namun, keputusan semacam itu tetap harus didasarkan pada ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan objektif, bukan semata-mata tekanan opini publik.

Di sisi lain, penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah tetap menjadi prinsip yang tidak boleh diabaikan. Dalam negara hukum, setiap orang yang sedang menjalani proses hukum tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini berlaku bukan hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi pejabat negara, aparat penegak hukum, maupun tokoh publik. Oleh karena itu, pemberitaan media dan analisis publik harus mampu membedakan secara tegas antara fakta yang telah terverifikasi, pendapat narasumber, serta dugaan yang masih berada dalam tahap pembuktian.

Kasus yang menjadi perhatian publik ini sekaligus memperlihatkan pentingnya mekanisme checks and balances dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Tidak ada institusi yang semestinya berada di atas pengawasan. Justru semakin besar kewenangan yang dimiliki suatu lembaga, semakin besar pula tuntutan agar pengawasan internal maupun eksternal berjalan secara efektif. Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui klaim integritas semata, melainkan melalui kesediaan seluruh institusi negara untuk membuka diri terhadap evaluasi, pemeriksaan, dan koreksi apabila diperlukan.

Dari perspektif reformasi kelembagaan, momentum ini seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai pergantian jabatan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa sistem pengawasan mampu mendeteksi penyimpangan sejak dini, proses promosi jabatan berlangsung secara transparan, serta mekanisme pengawasan etik berjalan independen. Reformasi kelembagaan hanya akan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan apabila berorientasi pada pembenahan sistem, bukan sekadar pergantian figur.

Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum pada akhirnya sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan prinsip equality before the law. Masyarakat tidak hanya ingin melihat bahwa hukum mampu menjangkau pelaku kejahatan di luar institusi negara, tetapi juga berharap aparat penegak hukum sendiri bersedia tunduk pada standar hukum yang sama. Di sinilah kredibilitas sebuah institusi diuji. Semakin transparan proses penegakan hukum dijalankan, semakin kuat pula legitimasi yang diperoleh di mata publik.

Dalam konteks tersebut, pendapat IPW yang mendorong adanya evaluasi terhadap kepemimpinan Kejaksaan Agung perlu dipahami sebagai salah satu suara masyarakat sipil dalam ruang demokrasi. Namun, pandangan tersebut tidak boleh diposisikan sebagai kesimpulan hukum. Negara hukum mengharuskan setiap keputusan yang menyangkut status seseorang didasarkan pada alat bukti, proses penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan, bukan semata pada opini publik ataupun tekanan politik. Karena itu, setiap kritik terhadap institusi penegak hukum harus tetap berada dalam koridor hukum dan etika jurnalistik.

Peristiwa ini juga membuka ruang refleksi mengenai efektivitas sistem pengawasan internal di lingkungan Kejaksaan. Selama ini, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan inspeksi rutin atau mekanisme administratif. Pengawasan harus mampu mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, benturan kepentingan, maupun penyimpangan dalam pengambilan keputusan. Reformasi birokrasi yang hanya berfokus pada prosedur tanpa memperkuat budaya integritas akan sulit menghasilkan perubahan yang nyata.

Di berbagai negara, penguatan lembaga penegak hukum dilakukan melalui kombinasi antara pengawasan internal yang independen, pengawasan eksternal yang kredibel, perlindungan terhadap pelapor pelanggaran (whistleblower), audit berkala, serta keterbukaan informasi kepada publik. Model seperti ini tidak hanya bertujuan menghukum pelanggaran, tetapi juga membangun sistem pencegahan sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak awal. Indonesia memiliki peluang untuk terus memperkuat mekanisme tersebut melalui pembaruan regulasi dan tata kelola kelembagaan.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kepemimpinan. Seorang pemimpin lembaga penegak hukum dituntut bukan hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga mampu membangun budaya organisasi yang menjunjung integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Budaya organisasi yang sehat akan menciptakan lingkungan kerja yang mendorong keberanian melaporkan penyimpangan, sekaligus memberikan perlindungan kepada aparat yang menjalankan tugas secara jujur. Sebaliknya, apabila budaya organisasi lebih mengutamakan loyalitas personal dibandingkan kepatuhan terhadap aturan, risiko terjadinya penyimpangan akan semakin besar.

Kasus yang menjadi perhatian publik ini hendaknya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lembaga penegak hukum. Evaluasi tersebut tidak boleh diarahkan untuk melemahkan institusi, melainkan memperkuat fondasi organisasi agar lebih profesional dan dipercaya masyarakat. Reformasi yang berhasil adalah reformasi yang mampu membangun sistem pengawasan yang bekerja secara konsisten, tanpa dipengaruhi pergantian pemimpin maupun dinamika politik.

Pada saat yang sama, media massa memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan informasi. Pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berbasis fakta akan membantu masyarakat memahami persoalan secara utuh. Sebaliknya, pemberitaan yang mengaburkan batas antara fakta dan opini berpotensi membentuk penghakiman publik sebelum proses hukum selesai. Oleh sebab itu, prinsip verifikasi, keberimbangan, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah harus tetap menjadi standar utama dalam setiap peliputan mengenai perkara yang sedang berjalan.

Lebih jauh, masyarakat juga memiliki kepentingan agar seluruh lembaga penegak hukum mampu bekerja secara sinergis tanpa mengurangi independensi masing-masing. Hubungan antarlembaga seharusnya dibangun di atas prinsip saling mengawasi, saling mengoreksi, dan saling menghormati kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, mekanisme checks and balances tidak dipersepsikan sebagai persaingan antarinstitusi, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan bebas dari intervensi.

Ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya perkara yang diungkap atau tingginya jabatan seseorang yang diproses hukum. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah proses tersebut berlangsung secara independen, transparan, akuntabel, serta menghormati hak-hak setiap pihak sesuai prinsip due process of law. Penegakan hukum yang konsisten akan melahirkan kepercayaan, sedangkan penegakan hukum yang dipersepsikan tebang pilih justru akan menggerus legitimasi institusi.

Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa reformasi kelembagaan tidak boleh berhenti pada pergantian figur. Pergantian pimpinan memang dapat menjadi bagian dari proses pembenahan apabila dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan kebutuhan organisasi. Namun, pengalaman di berbagai institusi menunjukkan bahwa perubahan kepemimpinan tanpa pembaruan sistem pengawasan, tata kelola, dan budaya organisasi hanya akan menghasilkan perubahan yang bersifat sementara. Karena itu, agenda reformasi harus diarahkan pada penguatan institusi secara menyeluruh.

Kejaksaan Agung sebagai salah satu pilar utama sistem peradilan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas penegakan hukum. Tanggung jawab tersebut bukan hanya diwujudkan melalui keberhasilan membawa pelaku tindak pidana ke pengadilan, tetapi juga melalui kesediaan membangun mekanisme evaluasi internal yang terbuka, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan. Semakin kuat sistem pengawasan yang dimiliki sebuah lembaga, semakin kecil ruang bagi penyalahgunaan kewenangan untuk berkembang.

Di sisi lain, pemerintah juga memegang peran strategis dalam memastikan seluruh lembaga penegak hukum memperoleh dukungan regulasi, anggaran, dan sistem pengawasan yang memadai. Komitmen politik terhadap pemberantasan korupsi tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan, melainkan harus tercermin dalam kebijakan yang memperkuat independensi aparat penegak hukum, meningkatkan transparansi birokrasi, serta menjamin bahwa setiap dugaan pelanggaran diproses secara profesional tanpa membedakan kedudukan seseorang.

Peran masyarakat sipil juga tidak dapat diabaikan. Organisasi seperti Indonesia Police Watch, lembaga akademik, organisasi profesi, media massa, hingga kelompok antikorupsi merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol sosial dalam negara demokrasi. Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab, didukung data, dan berada dalam koridor hukum merupakan kontribusi positif untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Sebaliknya, kritik yang dibangun di atas spekulasi atau informasi yang belum terverifikasi justru berpotensi menimbulkan disinformasi dan memperlemah kualitas ruang publik.

Bagi media massa, peristiwa ini menjadi ujian profesionalisme jurnalistik. Tugas media bukan membentuk putusan sebelum pengadilan memutus perkara, melainkan menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan memberikan konteks yang memadai kepada masyarakat. Dengan memisahkan secara tegas antara fakta, opini narasumber, dan analisis, media dapat menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi sekaligus menjaga hak setiap orang untuk memperoleh proses hukum yang adil.

Kasus ini seharusnya dipandang sebagai momentum untuk memperkuat, bukan melemahkan, institusi penegak hukum. Setiap dugaan pelanggaran harus diusut secara tuntas sesuai mekanisme hukum yang berlaku, sementara setiap pejabat yang tidak terbukti melakukan pelanggaran harus memperoleh pemulihan nama baik sesuai prinsip keadilan. Hanya dengan cara itulah negara hukum dapat menunjukkan bahwa hukum benar-benar menjadi panglima, bukan alat kepentingan.

Kepercayaan publik adalah modal terbesar bagi setiap lembaga penegak hukum. Kepercayaan itu tidak lahir dari slogan atau pencitraan, melainkan dari keberanian menegakkan hukum secara konsisten, keterbukaan menerima evaluasi, dan komitmen memperbaiki kelemahan internal. Reformasi kelembagaan yang berkesinambungan, pengawasan yang efektif, serta kepemimpinan yang berintegritas merupakan fondasi agar penegakan hukum Indonesia semakin profesional, berwibawa, dan mampu menjawab harapan masyarakat akan hadirnya keadilan yang sesungguhnya.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat