Perwirasatu.co.id, 21 Juli 2026

Badik itu terhunus hanya dalam hitungan detik. Setelah menunggu berjam jam di barisan kendaraan yang mengular di sebuah SPBU di Makassar, kesabaran seorang sopir truk runtuh. Perdebatan mengenai siapa yang lebih dahulu berhak mengisi solar bersubsidi berubah menjadi perkelahian, lalu berakhir dengan penikaman. Di atas aspal yang semestinya menjadi tempat kendaraan mencari energi untuk melanjutkan perjalanan, darah justru mengalir. Peristiwa itu mengejutkan banyak orang, tetapi sesungguhnya ia bukanlah ledakan emosi yang muncul tanpa sebab. Ia merupakan akumulasi dari tekanan ekonomi, ketidakpastian distribusi energi, dan rapuhnya tata kelola pelayanan publik yang selama ini perlahan membangun bara di bawah permukaan.

Sejak dini hari, puluhan truk telah memadati kawasan SPBU. Mesin kendaraan dimatikan untuk menghemat bahan bakar yang tersisa. Sebagian sopir memilih beristirahat di dalam kabin, sementara yang lain duduk di pinggir jalan, menikmati secangkir kopi sembari mengawasi antrean agar posisi mereka tidak disalip kendaraan lain. Waktu berjalan lambat. Setiap kendaraan yang bergerak beberapa meter saja menjadi harapan bahwa giliran mereka semakin dekat. Namun dalam situasi seperti itu, kesabaran bukanlah sesuatu yang mudah dipertahankan.

Bagi seorang sopir angkutan barang, waktu adalah biaya. Semakin lama kendaraan berhenti, semakin besar kerugian yang harus ditanggung. Jadwal pengiriman bergeser, biaya operasional bertambah, sementara upah sering kali tidak ikut meningkat. Banyak sopir bekerja berdasarkan target perjalanan. Keterlambatan berarti berkurangnya pendapatan, bahkan dapat memengaruhi kepercayaan pelanggan. Karena itu, antrean solar bukan hanya persoalan menunggu, melainkan juga pertaruhan atas nafkah keluarga.

Ketika muncul dugaan bahwa seseorang menyerobot antrean, persoalan yang semula tampak sepele berubah menjadi persoalan harga diri. Dalam dunia para sopir, antrean bukan sekadar urutan kendaraan, melainkan kesepakatan tidak tertulis yang dijaga bersama. Siapa yang datang lebih dulu berhak dilayani lebih dahulu. Ketika aturan itu dianggap dilanggar, rasa keadilan ikut terkoyak. Pada titik inilah emosi yang telah lama dipendam dapat berubah menjadi tindakan yang sulit dikendalikan.

Peristiwa berdarah di Makassar memperlihatkan bahwa tindak kriminal sering kali hanyalah ujung dari persoalan yang lebih besar. Penikaman memang harus diproses melalui jalur hukum. Namun jika perhatian hanya berhenti pada pelaku dan korban, masyarakat akan kehilangan kesempatan untuk memahami akar masalah yang sesungguhnya. Di balik satu bilah senjata tajam terdapat persoalan distribusi energi, tekanan ekonomi, pelayanan publik, hingga kesehatan psikologis para pekerja sektor transportasi.

Solar bersubsidi memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga denyut logistik nasional. Ribuan kendaraan angkutan bergantung pada ketersediaannya setiap hari untuk mengangkut bahan pangan, material bangunan, hasil pertanian, hasil perikanan, hingga berbagai kebutuhan industri. Ketika distribusi solar terganggu, dampaknya tidak berhenti di halaman SPBU. Gangguan itu menjalar ke rantai pasok, memperlambat distribusi barang, meningkatkan biaya logistik, bahkan berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah.

Makassar sendiri merupakan salah satu simpul logistik terbesar di kawasan timur Indonesia. Aktivitas pelabuhan, kawasan industri, perdagangan antarpulau, serta distribusi barang menuju berbagai kabupaten di Sulawesi menjadikan lalu lintas kendaraan angkutan sangat tinggi. Dalam kondisi seperti itu, setiap gangguan distribusi bahan bakar memiliki efek berantai yang jauh lebih besar dibandingkan yang terlihat di permukaan. Antrean panjang bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sinyal bahwa sistem sedang bekerja di bawah tekanan.

Persoalan distribusi solar bersubsidi sesungguhnya telah lama menjadi perhatian pemerintah. Digitalisasi melalui penggunaan barcode dan pembatasan pembelian dimaksudkan agar subsidi tepat sasaran. Langkah tersebut patut diapresiasi karena bertujuan mengurangi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Namun kebijakan yang baik tetap membutuhkan pengawasan, kesiapan infrastruktur, serta evaluasi berkelanjutan agar pelaksanaannya tidak justru menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Di sisi lain, masih muncul berbagai keluhan mengenai panjangnya antrean di sejumlah daerah. Penyebabnya tidak selalu sama. Ada yang dipengaruhi tingginya volume kendaraan, keterbatasan kapasitas pelayanan SPBU, distribusi pasokan yang belum merata, hingga dugaan penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak tertentu. Karena karakter masalahnya berbeda di setiap wilayah, penyelesaiannya pun tidak dapat diseragamkan. Pemerintah daerah, Pertamina, aparat penegak hukum, dan pengelola SPBU perlu membangun koordinasi yang lebih erat berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Kasus di Makassar juga memperlihatkan pentingnya manajemen antrean yang profesional. Di banyak negara, kendaraan angkutan berat diarahkan melalui jalur khusus dengan sistem nomor antrean yang jelas sehingga potensi perselisihan dapat ditekan. Penggunaan kamera pemantau, petugas lapangan yang aktif, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara cepat dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan. Pelayanan publik yang baik tidak hanya memastikan barang tersedia, tetapi juga menjamin proses pelayanan berlangsung aman, tertib, dan adil bagi semua pengguna.

Dari sudut pandang psikologi sosial, manusia yang berada dalam tekanan berkepanjangan cenderung mengalami penurunan kemampuan mengendalikan emosi. Kelelahan fisik, kurang tidur, beban ekonomi, cuaca panas, serta ketidakpastian menunggu giliran dapat memperbesar risiko munculnya perilaku agresif. Dalam situasi seperti itu, tindakan kecil yang dianggap merugikan sering kali dipersepsikan jauh lebih besar daripada kenyataannya. Karena itu, pencegahan konflik tidak cukup hanya mengandalkan imbauan agar masyarakat bersabar, tetapi juga memerlukan sistem pelayanan yang mampu mengurangi sumber frustrasi itu sendiri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar sopir angkutan bekerja dalam tekanan yang berat. Mereka menghabiskan waktu berhari hari di jalan, menghadapi kemacetan, risiko kecelakaan, target pengiriman, serta biaya operasional yang terus meningkat. Dalam kondisi demikian, keterlambatan memperoleh solar bukan sekadar penundaan perjalanan, melainkan ancaman terhadap penghasilan. Memahami tekanan tersebut bukan berarti membenarkan kekerasan, tetapi membantu menjelaskan mengapa konflik mudah terjadi ketika sistem pelayanan tidak berjalan optimal.

Peristiwa penikaman di SPBU Makassar seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama. Aparat penegak hukum tetap harus menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku kekerasan. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga perlu memastikan distribusi BBM bersubsidi berlangsung lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran. Pengelola SPBU perlu memperkuat pengawasan antrean, sedangkan masyarakat harus terus membangun budaya saling menghormati hak orang lain dalam ruang publik.

Tragedi di halaman SPBU itu bukan sekadar kisah tentang dua sopir truk yang terlibat pertikaian. Ia adalah cermin yang memantulkan persoalan lebih luas mengenai tata kelola energi, pelayanan publik, tekanan ekonomi, dan kualitas interaksi sosial. Ketika perebutan satu posisi dalam antrean berubah menjadi kekerasan, sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya giliran mengisi solar, melainkan juga kepercayaan masyarakat bahwa kebutuhan dasar dapat dipenuhi melalui sistem yang adil, tertib, dan manusiawi. Jika pelajaran dari peristiwa ini diabaikan, bukan tidak mungkin antrean berikutnya kembali melahirkan tragedi yang serupa.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat