Perwirasatu.co.id, Minggu 14 Juni 2026.

Barikade aparat gabungan yang menghadang aksi mahasiswa menuju Bundaran HI di Jakarta pada 12 Juni 2026 memunculkan kembali perdebatan lama mengenai batas peran militer dalam ruang sipil. Peristiwa tersebut bukan sekadar soal pengamanan demonstrasi, melainkan menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana demokrasi Indonesia menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan prinsip supremasi sipil yang menjadi salah satu warisan penting Reformasi 1998.

Rencana aksi mahasiswa yang membawa sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto semula diarahkan menuju Bundaran HI. Namun, massa tertahan di kawasan Tosari, Jalan MH Thamrin, oleh aparat gabungan TNI dan Polri hingga malam hari sebelum akhirnya membubarkan diri. Situasi tersebut menjadi sorotan publik setelah sejumlah video dan foto yang memperlihatkan keberadaan personel TNI di lokasi beredar luas di media sosial. Fakta mengenai penghadangan massa mahasiswa dan pengamanan gabungan ini diberitakan oleh Suara.com dalam artikel "Strategi Barikade TNI Polri Pecah Massa Mahasiswa, Bundaran HI dan DPR Sepi Orasi", terbit pada 12 Juni 2026.

Sesungguhnya, pengamanan aksi unjuk rasa merupakan kewenangan aparat kepolisian sebagai bagian dari tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, kehadiran personel militer dalam pengamanan demonstrasi warga sipil memunculkan perdebatan yang tidak sederhana. Bagi sebagian kalangan, keterlibatan tersebut dipandang sebagai bentuk dukungan kepada Polri. Akan tetapi, bagi kelompok masyarakat sipil, situasi itu menimbulkan kekhawatiran mengenai semakin kaburnya batas antara fungsi pertahanan negara dan keamanan domestik.

Kekhawatiran tersebut semakin menguat setelah muncul informasi mengenai kesiapsiagaan Komponen Cadangan atau Komcad pada saat berlangsungnya aksi mahasiswa. Informasi itu memantik pertanyaan publik mengenai sejauh mana keterlibatan unsur pertahanan negara dalam menghadapi demonstrasi sipil. Keberadaan apel siaga Komcad tersebut diberitakan oleh NU Online dalam artikel "Selain TNI Polri, Komcad Juga Disiagakan Saat Aksi Indonesia Bangkrut", yang dipublikasikan pada 12 Juni 2026.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri atas sejumlah organisasi seperti KontraS, LBH Jakarta dan Walhi kemudian menyampaikan kritik keras terhadap dugaan pelibatan Komcad. Menurut mereka, mobilisasi Komponen Cadangan memiliki mekanisme hukum yang sangat ketat dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan ancaman terhadap negara. Kritik tersebut diberitakan oleh Law Justice dalam artikel "Koalisi Sipil Kritik Mobilisasi TNI dan Komcad dalam Aksi 12 Juni 2026", yang dipublikasikan pada 13 Juni 2026.

Landasan hukum mengenai Komponen Cadangan sebenarnya telah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa mobilisasi Komponen Cadangan dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR dalam rangka menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Karena itu, muncul pertanyaan yang wajar dari sebagian kalangan masyarakat sipil mengenai apakah demonstrasi mahasiswa dapat dikategorikan sebagai ancaman yang memerlukan mobilisasi sumber daya pertahanan negara.

Di sisi lain, Mabes TNI membantah berbagai spekulasi yang berkembang. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas menjelaskan bahwa keterlibatan prajurit TNI dilakukan berdasarkan permintaan bantuan dari Polri dan kepolisian tetap menjadi unsur utama dalam pengamanan. Penjelasan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa TNI tidak mengambil alih fungsi kepolisian. Pernyataan Brigjen Muhammad Nas tersebut diberitakan oleh JPNN dalam artikel "Tentara Mengadang Massa Demo Mahasiswa 12 Juni Viral di Medsos, Brigjen Nas Merespons", yang dipublikasikan pada 13 Juni 2026.

Penjelasan senada juga datang dari Kementerian Pertahanan. Pihak kementerian menegaskan bahwa apel Komponen Cadangan yang menjadi sorotan publik bukanlah bagian dari pengerahan untuk menghadapi demonstrasi mahasiswa, melainkan kegiatan rutin dalam rangka uji kesiapsiagaan. Keterangan tersebut diberitakan oleh IDN Times dalam artikel "Respons Kemhan, Apel Komcad ASN Disebut untuk Pengamanan Demo Mahasiswa", yang dipublikasikan pada 13 Juni 2026.

Terlepas dari berbagai penjelasan tersebut, peristiwa 12 Juni 2026 sesungguhnya menghidupkan kembali diskursus lama mengenai reformasi sektor keamanan di Indonesia. Salah satu capaian penting Reformasi 1998 adalah pemisahan yang tegas antara fungsi pertahanan dan fungsi keamanan. Melalui Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, peran utama TNI ditempatkan pada aspek pertahanan negara, sedangkan keamanan dalam negeri menjadi kewenangan Polri.

Karena itu, sensitivitas masyarakat terhadap keterlibatan militer dalam ruang sipil memiliki akar sejarah yang panjang. Pengalaman masa lalu membuat sebagian kalangan memandang bahwa supremasi sipil merupakan salah satu fondasi penting demokrasi. Kekhawatiran terhadap meluasnya peran militer bukanlah bentuk penolakan terhadap institusi TNI, melainkan bagian dari upaya menjaga keseimbangan konstitusional yang telah dibangun sejak era reformasi.

Di sisi lain, negara juga mempunyai kewajiban menjaga stabilitas dan ketertiban umum. Demonstrasi yang melibatkan massa dalam jumlah besar selalu memiliki potensi terjadinya gangguan keamanan. Dalam konteks tersebut, koordinasi antarlembaga keamanan menjadi sesuatu yang lazim. Persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya kerja sama antarlembaga, melainkan sejauh mana keterlibatan tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip demokrasi.

Ironisnya, salah satu tuntutan yang dibawa mahasiswa dalam aksi tersebut justru berkaitan dengan penghentian militerisme di ruang sipil. Selain mempersoalkan harga kebutuhan pokok, harga BBM, program Makan Bergizi Gratis dan sejumlah kebijakan ekonomi pemerintah, mahasiswa juga menyoroti kekhawatiran mereka terhadap semakin besarnya pengaruh militer dalam berbagai sektor kehidupan publik. Dalam konteks itu, kehadiran aparat militer dalam pengamanan aksi menjadi simbol yang memunculkan berbagai tafsir di tengah masyarakat.

Demokrasi yang sehat pada dasarnya tidak diukur dari seberapa kuat negara membungkam kritik, melainkan dari kemampuannya mengelola perbedaan pendapat secara dewasa. Kritik terhadap pemerintah, betapapun kerasnya, merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh undang undang. Sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban memastikan bahwa kebebasan tersebut berlangsung secara tertib dan damai.

Perdebatan mengenai peristiwa 12 Juni 2026 pada akhirnya tidak boleh berhenti pada soal siapa yang berdiri di garis depan pengamanan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana seluruh pihak menjaga agar batas antara ruang pertahanan dan ruang sipil tetap terpelihara. Reformasi sektor keamanan lahir dari perjalanan sejarah yang panjang dan tidak sedikit pengorbanan yang menyertainya.

Indonesia telah membuktikan bahwa demokrasi dan stabilitas bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru dapat berjalan beriringan apabila negara memegang teguh prinsip negara hukum, sementara masyarakat menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Dalam kerangka itulah, peristiwa di Jalan MH Thamrin pada 12 Juni 2026 patut dipandang bukan sekadar sebagai episode pengamanan demonstrasi, melainkan sebagai pengingat bahwa demokrasi selalu memerlukan kewaspadaan agar keseimbangan antara kebebasan dan keamanan tetap terjaga.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat