Perwirasatu.co.id, Sabtu 9 Mei 2026.  Ruang rapat itu tampak biasa saja. Namun pernyataan Badan Pengawas Obat dan Makanan mendadak mengubah suasana menjadi serius. BPOM resmi mencabut izin edar 11 produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan bahan dilarang. Temuan itu bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sinyal keras tentang wajah industri kecantikan yang selama bertahun tahun tumbuh agresif lewat promosi bombastis, endorsement figur publik, dan janji kulit putih instan yang memikat konsumen. Fakta pencabutan izin edar tersebut dimuat oleh VIVA.co.id dalam artikel berjudul “BPOM Cabut Izin Edar 11 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya, Ini Daftarnya” yang dipublikasikan pada 8 Mei 2026.

Ledakan industri skincare dalam beberapa tahun terakhir memang menciptakan pasar yang sangat besar di Indonesia. Produk kecantikan bermunculan hampir setiap hari melalui marketplace, media sosial, hingga siaran langsung para influencer. Di tengah derasnya arus promosi itu, konsumen sering kali hanya disuguhi hasil akhir berupa wajah glowing dan kulit putih mulus, tanpa penjelasan memadai mengenai keamanan kandungan produk. Dalam situasi seperti itu, pengawasan negara kerap tertinggal dibanding laju industri yang bergerak sangat cepat.

BPOM menemukan kandungan asam retinoat, deksametason, hidrokinon, merkuri, pewarna merah K10, hingga senyawa 1,4 dioksan dalam sejumlah produk yang ditindak. Informasi ini termuat dalam siaran resmi BPOM berjudul “BPOM Tindak 11 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Bahan Dilarang pada Triwulan Pertama 2026” yang dipublikasikan pada 8 Mei 2026 melalui situs resmi BPOM RI. Dalam keterangan tersebut dijelaskan bahwa seluruh produk telah melalui pengujian laboratorium dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keamanan.

Bagi dunia kesehatan, nama nama bahan itu bukan istilah asing. Merkuri misalnya telah lama dikenal sebagai zat berbahaya yang sering dipakai dalam krim pemutih ilegal karena mampu memberikan efek cerah dalam waktu singkat. Padahal penggunaan merkuri dapat memicu kerusakan ginjal, gangguan saraf, hingga risiko kanker. Hidrokinon dalam kadar tertentu juga hanya boleh digunakan berdasarkan pengawasan medis. Sementara deksametason yang termasuk golongan steroid dapat menyebabkan penipisan kulit apabila dipakai tanpa kontrol dokter. Penjelasan mengenai risiko bahan berbahaya dalam kosmetik juga pernah dipublikasikan BPOM RI dalam berbagai kampanye edukasi keamanan kosmetik.

Kasus ini memperlihatkan satu pola lama yang terus berulang di masyarakat. Banyak konsumen masih terjebak pada obsesi hasil instan. Kulit harus putih dalam hitungan hari. Jerawat harus hilang secepat mungkin. Flek hitam harus lenyap tanpa proses panjang. Keinginan memperoleh hasil cepat inilah yang dimanfaatkan sebagian produsen nakal. Mereka memahami bahwa pasar lebih mudah tergoda oleh perubahan drastis dibanding proses perawatan yang aman namun membutuhkan waktu lebih lama.

Dari sebelas produk yang ditindak, BPOM menyebut empat produk merupakan kosmetik hasil kontrak produksi, dua produk kosmetik lokal, dua produk impor, dan tiga lainnya tanpa izin edar. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan kosmetik berbahaya tidak hanya berasal dari industri rumahan atau produk ilegal tanpa kemasan meyakinkan. Bahkan produk yang terlihat profesional dan modern tetap berpotensi bermasalah apabila pengawasan mutu lemah dan orientasi bisnis hanya mengejar keuntungan cepat.

Fenomena promosi skincare oleh figur publik juga menjadi perhatian penting dalam perkembangan industri kecantikan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial dipenuhi iklan produk kecantikan yang dibawakan artis, influencer, hingga figur yang mendadak populer di internet. Video before after menjadi alat pemasaran paling efektif. Kalimat seperti glowing dalam tiga hari atau wajah kinclong tanpa jerawat terus diputar untuk membangun kepercayaan publik.

Namun belakangan, publik mulai lebih kritis terhadap promosi semacam itu. Konsumen tidak lagi mudah percaya hanya karena sebuah produk dipromosikan figur terkenal. Mereka mulai memeriksa nomor registrasi BPOM, komposisi bahan aktif, serta ulasan dari dokter kulit dan konsumen lain. Meningkatnya kasus skincare bermasalah perlahan membuat masyarakat menyadari bahwa popularitas tidak selalu identik dengan keamanan produk.

Dalam kondisi tertentu, endorsement figur publik memang lebih menonjolkan kekuatan citra dibanding penjelasan ilmiah. Tidak sedikit promosi skincare yang berfokus pada perubahan visual tanpa menjelaskan risiko bahan aktif yang terkandung di dalam produk. Padahal kosmetik bukan sekadar produk gaya hidup, melainkan barang yang bersentuhan langsung dengan kesehatan manusia.

Daftar produk yang dicabut izin edarnya BPOM meliputi BYOUT SKINCARE Brightening Spot Cream, BRASOV Nail Polish No.125, LT BEAUTY SKIN WSC 2 in 1, MADAME GIE Madame Take5 01, SELSUN 7 Herbal, SELSUN 7 Flowers, TZUYU SKIN CARE Day Cream Protection, TZUYU SKIN CARE Glow Expert Night Cream, BEAUTYWISE Rejuvenating Facial Toner, MONESIA APOTHECARY Melano Glow Duo Night Cream, serta MONESIA APOTHECARY Night Melano Cream. Daftar tersebut dimuat dalam siaran resmi BPOM RI tanggal 8 Mei 2026 dan diberitakan sejumlah media nasional termasuk ANTARA dan VIVA.co.id.

Persoalan skincare berbahaya pada akhirnya bukan hanya masalah hukum atau bisnis, tetapi juga berkaitan dengan budaya konsumsi masyarakat modern. Standar kecantikan yang dibentuk media membuat banyak orang merasa harus memiliki kulit putih, bersih, dan sempurna agar diterima lingkungan sosial. Tekanan semacam itu membuat sebagian konsumen rela mencoba berbagai produk tanpa mempertimbangkan risiko kesehatan jangka panjang.

Langkah BPOM kali ini patut diapresiasi sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Namun penindakan setelah produk telanjur beredar tetap menyisakan pertanyaan besar. Berapa banyak konsumen yang sudah memakai produk tersebut selama berbulan bulan. Berapa banyak kerusakan kulit yang mungkin baru muncul bertahun tahun kemudian. Dan seberapa kuat pengawasan negara menghadapi ledakan perdagangan kosmetik di media sosial serta marketplace digital.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa industri kecantikan tidak boleh hanya dibangun di atas ilusi hasil instan. Di balik kemasan mewah, wajah glowing, dan promosi influencer, ada tanggung jawab besar terhadap kesehatan publik. Ketika kosmetik berubah menjadi perlombaan keuntungan tanpa etika dan pengawasan ketat, maka konsumenlah yang akhirnya membayar harga paling mahal.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat