Perwirasatu.co.id, 13 Oktober 2026.

Antrean solar di dua SPBU Lampung membuka persoalan yang lebih besar daripada lambatnya pengisian. Dalam inspeksi pada 9 Oktober 2026, ditemukan pelayanan yang memakan waktu hingga 20 menit serta ketidaksesuaian QR Code dengan data kendaraan. Temuan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah digitalisasi subsidi telah diimbangi manajemen operasional yang efisien, pengawasan yang disiplin, dan perlindungan bagi konsumen yang berhak?

Teknologi Digital, Pelayanan Belum Optimal

Inspeksi Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di SPBU wilayah Natar dan Rajabasa mengungkap persoalan pelayanan solar bersubsidi. Kupastuntas.co pada 9 Oktober 2026 melaporkan bahwa pengisian sekitar 40 liter yang idealnya dapat diselesaikan dalam lima menit ternyata memerlukan waktu 10 hingga 20 menit di lokasi yang diperiksa.

Angka tersebut bukan sekadar persoalan kecepatan. Temuan itu memperlihatkan kemungkinan ketidakefisienan dalam pengaturan petugas dan alur pelayanan. Dalam pemeriksaan tersebut, satu operator diketahui melayani dua hingga empat kendaraan secara bergantian. Akibatnya, petugas harus berpindah-pindah dan waktu tunggu konsumen bertambah.

Namun, dua SPBU belum cukup untuk menggambarkan kondisi seluruh Lampung. Temuan itu lebih tepat menjadi dasar evaluasi terhadap lokasi yang diperiksa, sekaligus peringatan agar pengelola tidak menganggap antrean sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan dari tingginya permintaan.

Pengelola SPBU perlu mengevaluasi jumlah operator, pembagian tugas, serta pola kedatangan kendaraan. Kecepatan pelayanan harus berjalan seiring ketelitian pemeriksaan. Menambah kecepatan tanpa memperbaiki prosedur justru berisiko membuka celah penyimpangan.

QR Code dan Ketepatan Sasaran

Persoalan berikutnya adalah ketidaksesuaian QR Code dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pemeriksaan yang baru dilakukan ketika kendaraan berada di depan dispenser dapat menghambat antrean apabila dokumen harus diperiksa ulang.

Karena itu, usulan pemeriksaan awal sebelum kendaraan memasuki jalur pengisian patut dipertimbangkan. Petugas pengatur antrean dapat membantu memastikan kesesuaian data sehingga kendaraan yang membutuhkan klarifikasi tidak menghambat pengguna lain. Meski demikian, prosedur tersebut harus sederhana, konsisten, dan tidak menciptakan antrean baru.

Kupastuntas.co pada 9 Oktober 2026 juga melaporkan temuan beberapa tangkapan layar QR Code pada satu kendaraan. Temuan ini menegaskan pentingnya pemeriksaan identitas, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan terjadinya tindak pidana. Ketidaksesuaian dapat berkaitan dengan penyalahgunaan maupun persoalan administrasi yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Risikonya tetap serius. Apabila identitas digital digunakan tidak sesuai peruntukan, mekanisme pengendalian subsidi kehilangan sebagian fungsinya. Karena itu, verifikasi harus memastikan kecocokan kendaraan dan data yang terdaftar, sementara dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti berdasarkan bukti.

Kasus pembanding di Jambi memperlihatkan pentingnya pengawasan tersebut. BPH Migas pada 12 Juli 2026 melaporkan indikasi pembelian berulang menggunakan banyak QR Code, ketidaksesuaian data kendaraan, serta dugaan penjualan kembali solar bersubsidi ke sektor industri. Kasus itu bukan bukti penyimpangan serupa di Lampung, tetapi menunjukkan risiko yang perlu diantisipasi dalam pengawasan distribusi.

Pengawasan Tidak Cukup dengan Aplikasi

Pemerintah Provinsi Lampung pada 12 Oktober 2026 mengumumkan rencana memperketat pemeriksaan QR Code dan STNK bagi kendaraan roda enam atau lebih, dengan melibatkan personel Satpol PP untuk membantu Pertamina. Kebijakan tersebut merupakan langkah pengawasan yang relevan, tetapi efektivitasnya harus dinilai setelah benar-benar dilaksanakan.

Penambahan petugas tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Pemerintah perlu menetapkan pembagian kewenangan, standar pemeriksaan, serta mekanisme pengaduan. Pertamina Patra Niaga juga perlu menjelaskan bagaimana sistem verifikasi diterapkan dan bagaimana ketidaksesuaian data ditangani.

Di sinilah digitalisasi harus diuji secara kritis. Teknologi dapat membantu pencatatan dan identifikasi, tetapi tidak menggantikan integritas petugas, kecakapan manajemen, maupun pengawasan yang konsisten. Sistem yang canggih tetap dapat kehilangan efektivitas apabila prosedur di lapangan tidak dijalankan secara disiplin.

Perbaikan juga harus melindungi konsumen yang berhak. Kesalahan administrasi tidak boleh langsung dianggap sebagai penyalahgunaan. Harus tersedia jalur klarifikasi yang jelas agar pengawasan tetap tegas tanpa menjadikan masyarakat sebagai korban prosedur yang berbelit-belit.

Mengukur Keberhasilan, Bukan Sekadar Pengawasan

Pembenahan perlu diarahkan pada tiga prioritas. Pertama, memperbaiki penempatan operator dan alur pelayanan berdasarkan kebutuhan nyata. Kedua, menerapkan verifikasi awal yang akurat tanpa memperpanjang antrean. Ketiga, memperkuat pengawasan berbasis data untuk mendeteksi transaksi yang tidak wajar.

Keberhasilan harus diukur melalui indikator konkret: waktu tunggu, durasi pelayanan, jumlah ketidaksesuaian QR Code, serta penyelesaian pengaduan. Evaluasi berkala diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui apakah kebijakan benar-benar memperbaiki pelayanan atau sekadar menambah prosedur.

Pertamina, pengelola SPBU, pemerintah daerah, dan BPH Migas memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya. DPR juga perlu memastikan bahwa temuan lapangan ditindaklanjuti, bukan berhenti sebagai bahan pernyataan pejabat.

Antrean solar di Lampung menunjukkan bahwa persoalan subsidi tidak semata berkaitan dengan stok dan teknologi. Tata kelola operasional menentukan apakah sistem pengawasan mampu bekerja secara efektif. Karena itu, digitalisasi harus diikuti pembenahan prosedur, pengawasan yang terukur, dan pelayanan yang bertanggung jawab.

Subsidi yang tepat sasaran bukan hanya subsidi yang mampu mencegah penyalahgunaan, melainkan juga yang dapat diterima masyarakat berhak tanpa hambatan yang tidak perlu. Ukuran keberhasilannya terletak pada keadilan distribusi, efisiensi pelayanan, dan kepercayaan publik.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat