Perwirasatu.co.id, 18 Oktober 2026

Kabut asap kembali menguji kemampuan Indonesia melindungi masyarakat sekaligus menjaga hubungan dengan negara tetangga. Pada 16 Oktober 2026, pemerintah menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui penerimaan bantuan dari negara-negara sekitar untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Pada hari yang sama, Singapura mengumumkan langkah pencegahan terhadap tujuh perusahaan yang konsesinya diduga berkaitan dengan pergerakan asap. Dua peristiwa ini menghadirkan pertanyaan mendasar: sejauh mana diplomasi regional berjalan beriringan dengan penegakan hukum di dalam negeri?

ASAP TANPA BATAS, TANGGUNG JAWAB TAK BOLEH KABUR

Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan lingkungan. Dampaknya merambat ke kesehatan masyarakat, pendidikan, aktivitas ekonomi, dan hubungan antarnegara. Reuters pada 15 Oktober 2026 melaporkan bahwa kebakaran di Indonesia telah menyebabkan gangguan pernapasan pada ratusan ribu orang serta menyebarkan kabut asap ke negara tetangga. Situasi tersebut menunjukkan bahwa karhutla tidak dapat ditangani hanya melalui pemadaman darurat. Pencegahan, pemulihan ekosistem, pengawasan lahan, dan penegakan hukum harus menjadi bagian dari kebijakan yang berkesinambungan.

Persetujuan menerima bantuan regional merupakan perkembangan penting. ANTARA pada 16 Oktober 2026 melaporkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana sedang mematangkan prosedur teknis dan operasional penerimaan bantuan. Malaysia sebelumnya menawarkan dukungan berupa helikopter, pesawat, dan personel pemadam. Namun, bantuan baru akan efektif apabila diterjemahkan menjadi koordinasi yang jelas, penempatan sumber daya yang tepat, dan hasil yang dapat diukur. Diplomasi tidak cukup berhenti pada pernyataan kesediaan membantu atau menerima bantuan.

MITRA REGIONAL, BUKAN TAMENG KELEMAHAN

Malaysia dan Singapura perlu diposisikan sebagai mitra dalam menghadapi ancaman bersama. Kerja sama dapat mencakup pertukaran data titik panas, pemantauan pergerakan asap, dukungan pemadaman, dan koordinasi penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing negara. Namun, kemitraan yang sehat juga menuntut keterbukaan. Indonesia perlu menjelaskan langkah pencegahan dan penindakannya secara transparan, sementara negara tetangga harus mendasarkan tuduhan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedaulatan tidak berarti menutup diri dari kritik. Sebaliknya, kedaulatan tercermin dalam kemampuan negara mengendalikan kebakaran, melindungi penduduk, dan memastikan hukum berlaku terhadap setiap pelanggaran. Kerja sama regional seharusnya memperkuat kapasitas tersebut, bukan mengaburkan tanggung jawab pemerintah atas pengelolaan lingkungan di wilayahnya sendiri.

KORPORASI DAN UJIAN PENEGAKAN HUKUM

Dimensi lain yang tidak boleh diabaikan adalah kemungkinan keterlibatan badan usaha dalam kebakaran. Pada 24 Agustus 2026, Kementerian Kehutanan mengumumkan perkembangan sejumlah perkara pidana karhutla, termasuk perkara yang melibatkan korporasi. Sehari kemudian, kementerian tersebut mengumumkan sanksi administratif terhadap enam perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan setelah kebakaran ditemukan pada areal yang mereka kelola.

Informasi itu memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup mengandalkan pemadaman. Pengawasan terhadap pemegang izin, kesiapan sarana pengendalian kebakaran, dan kewajiban pemulihan lingkungan harus diperiksa secara serius. Akan tetapi, keberadaan kebakaran di wilayah konsesi tidak otomatis membuktikan bahwa perusahaan sengaja membakar lahan. Penyidikan harus menelusuri sumber api, penyebab kebakaran, kemungkinan kelalaian, dan bukti yang menghubungkan tindakan tertentu dengan pelanggaran hukum.

Pembedaan tersebut bukan bentuk pembelaan terhadap korporasi. Justru, penegakan hukum yang berbasis bukti membuat pertanggungjawaban lebih kuat dan mengurangi peluang pelaku menghindari sanksi melalui kelemahan proses penyidikan.

Singapura juga menunjukkan bahwa dampak lintas batas dapat menimbulkan konsekuensi hukum. National Environment Agency pada 16 Oktober 2026 mengumumkan penerbitan pemberitahuan tindakan pencegahan kepada tujuh perusahaan yang konsesinya berada di Indonesia. Otoritas tersebut menyatakan terdapat indikasi asap dari lahan konsesi perusahaan-perusahaan itu mungkin telah bergerak menuju Singapura. Pemberitahuan tersebut meminta tindakan pemadaman, penghentian pembakaran, dan penyampaian rencana pencegahan.

Langkah itu perlu dibaca secara cermat. Pemberitahuan pencegahan bukan putusan pengadilan yang menyatakan seluruh perusahaan bersalah. Namun, perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya pertukaran informasi, transparansi kepemilikan lahan, dan koordinasi lintas negara agar dugaan pelanggaran dapat diperiksa secara profesional.

MENGUKUR KEBERHASILAN, BUKAN SEKADAR PERNYATAAN

Pemerintah perlu menjadikan pencegahan sebagai ukuran utama keberhasilan. Pemantauan titik panas harus diikuti pemeriksaan lapangan, kesiapan personel, sarana pemadaman, pengawasan konsesi, dan tindakan cepat ketika indikasi kebakaran muncul. Perusahaan pun harus menjalankan kewajiban pencegahan dan pemulihan secara nyata, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.

Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan kebakaran juga harus mendapat perhatian. Mereka membutuhkan informasi kualitas udara, akses layanan kesehatan, perlindungan saat keadaan darurat, serta dukungan untuk menerapkan metode pembukaan lahan tanpa bakar. Kebijakan yang hanya berfokus pada pemadaman setelah api membesar akan terus menanggung biaya sosial dan ekonomi yang seharusnya dapat dicegah.

Indonesia tidak perlu memilih antara diplomasi dan ketegasan hukum. Keduanya harus berjalan bersama. Malaysia dan Singapura dapat menjadi mitra dalam pencegahan dan penanggulangan, sementara pemerintah Indonesia tetap bertanggung jawab memastikan setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara adil dan setiap pelanggaran yang terbukti ditindak sesuai hukum.

Ukuran keberhasilan bukan kerasnya pernyataan pejabat, banyaknya pertemuan, atau jumlah perusahaan yang diumumkan sedang diperiksa. Ukurannya adalah berkurangnya kebakaran, terlindunginya kesehatan masyarakat, pulihnya ekosistem, dan tegaknya pertanggungjawaban. Jika diplomasi hanya menghasilkan kesepakatan dan penegakan hukum berhenti pada pengumuman, kabut asap akan terus menjadi krisis berulang. Namun, jika kerja sama regional disertai pengawasan yang konsisten dan penindakan berbasis bukti, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk memutus siklus kebakaran yang merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan kawasan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat