Perwirasatu.co.id, 21 Oktober 2026

Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, rencana Badan Manajemen Darurat Federal Amerika Serikat (FEMA) mengadakan dua jet eksekutif berteknologi militer memunculkan pertanyaan tentang prioritas belanja pemerintah. Sorotan kian tajam karena Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), yang membawahi FEMA, menghadapi persoalan pemanfaatan pesawat yang telah dibeli. Pembatalan rencana tersebut menyisakan pertanyaan penting: bagaimana pengadaan direncanakan, berapa biaya yang timbul, dan siapa yang bertanggung jawab?

Ketika Pengadaan Mendahului Kebutuhan

Rencana FEMA menyewa dua jet eksekutif yang dilengkapi teknologi militer menjadi sorotan setelah lembaga itu menarik pengadaan yang baru diumumkan. Laporan SEPE, 20 Oktober 2026, menyebut rencana tersebut dibatalkan di tengah meningkatnya sorotan terhadap belanja pesawat di lingkungan DHS.

Peristiwa ini bukan sekadar soal pesawat bagi pejabat. Persoalan utamanya adalah bagaimana pemerintah menentukan kebutuhan, menyusun prioritas, dan memastikan setiap pengeluaran menghasilkan manfaat nyata. Jika rencana pengadaan ditarik hanya beberapa waktu setelah diumumkan, publik berhak mengetahui apakah kebutuhan awalnya telah dikaji secara matang atau justru baru dipertanyakan setelah menuai kritik.

Teknologi militer pada pesawat eksekutif tidak otomatis menjadikan pengadaan itu pemborosan. Dalam situasi tertentu, sistem komunikasi aman, pemetaan, dan mobilitas cepat mungkin memiliki fungsi operasional. Namun, pemerintah perlu membuktikan kebutuhan tersebut melalui kajian risiko, perbandingan biaya, dan penjelasan mengenai alternatif yang tersedia.

Armada Mahal, Masalah Belum Selesai

Pertanyaan mengenai kualitas perencanaan semakin relevan ketika melihat pengadaan pesawat DHS sebelumnya. The New York Times, 13 Agustus 2026, melaporkan bahwa departemen tersebut mengeluarkan 464 juta dolar AS untuk membeli sepuluh pesawat bekas melalui kontrak tanpa tender terbuka. Pesawat-pesawat itu disebut dibutuhkan untuk penerbangan deportasi, tetapi armadanya sebagian besar tidak digunakan selama berbulan-bulan.

Laporan tersebut mengungkap persoalan yang lebih mendasar daripada nilai kontrak. Pesawat membutuhkan awak, perawatan, penyimpanan, pelatihan, dan kesiapan operasional. Tanpa perencanaan yang memadai, pembelian aset mahal justru menciptakan beban tambahan sebelum manfaat yang dijanjikan terwujud.

CNN, 14 Agustus 2026, melalui program Anderson Cooper 360°, turut membahas laporan tersebut dan persoalan kesiapan armada DHS. Dalam wawancara yang disiarkan CNN, jurnalis investigasi David Fahrenthold menjelaskan bahwa pesawat dibeli tanpa kesiapan personel yang memadai untuk mengoperasikannya. Persoalan ini memperlihatkan risiko ketika keputusan belanja bergerak lebih cepat daripada kemampuan organisasi.

Meski demikian, dua kasus itu harus dibedakan. Pesawat DHS dibeli untuk mendukung penerbangan deportasi, sedangkan rencana FEMA berkaitan dengan kebutuhan perjalanan pejabat dan teknologi khusus. Masalah armada DHS menjadi konteks penting untuk menguji kualitas perencanaan, tetapi bukan bukti langsung bahwa pengadaan FEMA pasti tidak diperlukan.

Mengukur Efisiensi, Bukan Kemewahan

Dalam tata kelola publik, keberhasilan tidak diukur dari banyaknya aset yang dibeli, melainkan dari manfaat yang dihasilkan. Pemerintah seharusnya menghitung seluruh biaya kepemilikan, menilai kesiapan personel, dan membandingkan pengadaan dengan alternatif seperti penyewaan atau penggunaan armada antarlembaga.

Kontrak tanpa tender terbuka juga memerlukan pengawasan ekstra. The New York Times, 13 Agustus 2026, melaporkan bahwa DHS menggunakan alasan kebutuhan mendesak untuk membeli sepuluh pesawat tersebut. Mekanisme semacam itu dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, tetapi urgensi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persaingan, evaluasi harga, dan pemeriksaan kebutuhan.

Karena itu, pembatalan rencana jet FEMA perlu diikuti penjelasan resmi. Apakah kebutuhan operasional berubah? Apakah pengadaan belum memperoleh persetujuan yang diperlukan? Apakah ada biaya yang telah dikeluarkan atau kewajiban kontraktual yang tersisa? Tanpa jawaban, publik hanya mengetahui bahwa rencana dihentikan, bukan bagaimana keputusan awal dibuat dan siapa yang mengevaluasinya.

FEMA dan DHS semestinya membuka informasi yang dapat dipublikasikan mengenai dasar kebutuhan, proses pengadaan, perkiraan biaya, serta mekanisme pengawasan. Jika terdapat informasi sensitif terkait keamanan, pembatasan pengungkapan harus tetap proporsional dan tidak menghilangkan pertanggungjawaban anggaran.

Ujian bagi Akuntabilitas Pemerintah

Perkara ini bukan semata-mata tentang dua jet. Ini adalah ujian apakah birokrasi mampu belajar dari persoalan pengadaan sebelumnya, mengoreksi keputusan, dan menjelaskan penggunaan uang publik secara transparan.

Negara memang membutuhkan sarana untuk bekerja cepat ketika menghadapi keadaan darurat. Namun, kebutuhan tersebut harus dibuktikan, bukan sekadar diasumsikan. Ketika pengadaan baru muncul di tengah persoalan pemanfaatan aset lama, pemerintah wajib menjelaskan mengapa belanja tambahan diperlukan dan bagaimana manfaatnya akan diukur.

Kesiapan negara tidak ditentukan oleh kecanggihan pesawat atau besarnya kontrak. Ukurannya adalah kemampuan melayani masyarakat, menjalankan mandat secara efektif, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan. Pembatalan rencana jet FEMA dapat menjadi koreksi yang sehat, tetapi hanya jika diikuti evaluasi terbuka. Tanpa itu, pembatalan berisiko menjadi akhir dari satu kontroversi, bukan awal perbaikan tata kelola.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat