"Jangan hanya copot jabatan, periksa juga hartanya! Ini standar dalam setiap kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan pembiaran fasilitas mewah di Lapas. Kita wajib tahu, apakah ada lonjakan harta yang tidak wajar sejak ia menjabat sebagai Kepala Bappisus," tegas FC-Goest, Inisiator For-WIN.

For-WIN meminta tiga hal, untuk dibuka secara transparan:

1. LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara): Periksa LHKPN Aries Marsudiyanto tahun ke tahun sejak awal menjabat hingga 2026. Apakah ada kenaikan signifikan yang tidak wajar?

2. Aliran Rekening & Keluarga: PPATK diminta menelusuri aliran rekening pribadi, keluarga inti, dan pihak terafiliasi.

3. Aset Tidak Tercatat: Cek kepemilikan properti, kendaraan mewah, dan aset atas nama orang lain yang diduga terkait.

"Jika Lapas Cibinong bisa menyediakan fasilitas mewah bak hotel buat napi istimewa, pasti ada uang besar yang bermain. Kepala pengendali investigasi khusus tidak boleh steril dari pemeriksaan. Kalau memang bersih, buka saja LHKPN-nya ke publik. Biar rakyat yang menilai," ujar FC-Goest.

Desakan ini sekaligus menjadi ujian keseriusan Presiden Prabowo, dalam komitmennya membersihkan lingkaran kekuasaan dari praktik mafia Lapas dan jual beli fasilitas.

For-WIN akan melayangkan surat resmi permintaan audit LHKPN dan analisis transaksi keuangan ke KPK dan PPATK pada Senin mendatang dengan Nomor: 032/KONF/For-WIN/IX/2026. Prinsip For-WIN, jelas: Jabatan boleh tinggi, tapi hukum harus lebih tinggi. Periksa hartanya!

(Tim/Red)