Perwirasatu.co.id, 30 Juli 2026.

Ketika sebuah program strategis nasional dijalankan dengan melibatkan anggaran negara yang besar dan menyentuh kepentingan jutaan rakyat, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar keberhasilannya, melainkan juga integritas sistem yang menopangnya. Fakta yang terungkap dalam sidang praperadilan Lodewyk Pusung membuka ruang bagi publik untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar. Persoalannya bukan hanya siapa yang menjadi tersangka, melainkan apakah tata kelola Program Makan Bergizi Gratis telah dibangun di atas fondasi transparansi, independensi, dan akuntabilitas yang memadai.

Persidangan praperadilan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi, Letjen TNI (Purn.) Lodewyk Pusung, menghadirkan fakta yang sebelumnya tidak banyak diketahui publik. Kuasa hukumnya, OC Kaligis, mengakui bahwa istri Lodewyk mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG di Manado, Sulawesi Utara. Pada saat yang sama, diungkap pula bahwa pihak yang melakukan verifikasi terhadap kemitraan tersebut adalah Sony Sonjaya yang kini juga berstatus sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi MBG yang sama.

Fakta tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu. Dalam negara hukum, setiap orang tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, fakta yang muncul dalam persidangan merupakan informasi publik yang patut ditempatkan sebagai pintu masuk untuk melakukan evaluasi terhadap desain tata kelola sebuah program nasional yang begitu besar.

Pertanyaan yang semestinya dikedepankan bukanlah apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, melainkan apakah sistem yang dibangun telah memiliki mekanisme yang mampu mencegah lahirnya konflik kepentingan. Sebab, tata kelola yang baik tidak dibangun di atas asumsi bahwa semua orang pasti akan bertindak benar, melainkan dibangun di atas sistem yang mampu mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan dan benturan kepentingan.

Dalam konteks inilah, publik memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan yang kritis. Bagaimana proses verifikasi sebuah kemitraan dilaksanakan? Apakah terdapat mekanisme pemeriksaan berlapis yang dilakukan secara independen? Siapa yang mengawasi para verifikator? Apakah tersedia audit digital yang mampu menelusuri seluruh tahapan pengambilan keputusan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut justru menjadi bagian penting dalam membangun pengawasan demokratis terhadap penggunaan uang negara.

Konflik kepentingan sesungguhnya tidak selalu identik dengan tindak pidana korupsi. Konflik kepentingan sering kali lahir lebih dahulu dibandingkan munculnya dugaan tindak pidana. Ia tumbuh dari lemahnya desain kelembagaan yang memungkinkan seseorang memiliki kemampuan memengaruhi atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri maupun pihak yang memiliki hubungan tertentu dengannya. Oleh karena itu, pencegahannya tidak dapat menunggu sampai aparat penegak hukum menemukan adanya pelanggaran pidana.

Pada titik inilah persoalan menjadi semakin menarik untuk dicermati. Fakta bahwa pihak yang melakukan verifikasi kini juga berstatus tersangka dalam perkara yang sama tidak hanya menjadi persoalan individual, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan internal yang berjalan pada waktu itu. Sebab, tata kelola yang baik semestinya tidak pernah bergantung pada integritas seseorang semata, tetapi harus ditopang oleh sistem pengawasan yang independen dan saling mengendalikan.

Lodewyk melalui kuasa hukumnya sendiri membangun argumentasi bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran maupun pengadaan SPPG. Seluruh kewenangan operasional disebut berada pada pihak lain yang ditunjuk dan diberikan mandat untuk menjalankannya. Bahkan, keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan menyebutkan bahwa aliran dana dalam rekening pribadinya hanya berasal dari gaji, tunjangan kinerja, serta dana operasional sesuai kedudukannya sebagai pejabat negara.

Argumen tersebut tentu merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara untuk membela dirinya di hadapan hukum. Proses pembuktianlah yang nantinya akan menentukan bagaimana fakta-fakta tersebut dinilai oleh pengadilan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi publik untuk tidak terjebak pada penghakiman prematur yang justru dapat mencederai prinsip-prinsip negara hukum.

Namun, akan menjadi sebuah kerugian besar apabila perhatian publik berhenti hanya pada siapa yang menjadi tersangka. Persoalan yang jauh lebih penting justru terletak pada bagaimana negara membangun sistem yang mampu menjamin integritas sebuah program publik yang begitu strategis. Program MBG merupakan salah satu investasi sosial terbesar negara yang ditujukan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia pada masa yang akan datang. Karena itu, standar akuntabilitas yang diterapkan tidak boleh sekadar baik, tetapi juga harus mampu diuji secara terbuka oleh publik.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pengawasan terhadap program publik tidak cukup hanya dilakukan melalui audit keuangan. Pengawasan juga harus dilakukan melalui audit tata kelola, audit independensi pengambilan keputusan, dan audit terhadap potensi konflik kepentingan yang mungkin muncul dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Sebuah sistem yang baik akan selalu menyediakan mekanisme check and balance yang memungkinkan setiap keputusan diuji kembali secara objektif.

Sudah saatnya negara mulai memikirkan pembangunan firewall kelembagaan yang lebih kuat dalam pelaksanaan program-program strategis nasional. Setiap pejabat yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan sebuah keputusan strategis semestinya diwajibkan menyampaikan deklarasi benturan kepentingan secara terbuka. Proses verifikasi pun idealnya dilakukan secara berlapis dengan melibatkan pengawasan independen sehingga ruang terjadinya penyimpangan dapat dipersempit sejak awal.

Selain itu, digitalisasi proses verifikasi juga menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Seluruh proses penilaian kelayakan mitra semestinya dapat ditelusuri melalui sistem yang transparan dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, setiap keputusan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, tetapi juga dapat diuji secara etik dan akademik apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Perkara yang sedang bergulir ini juga memberikan pelajaran bahwa konflik kepentingan merupakan persoalan yang jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar hubungan personal antarindividu. Konflik kepentingan adalah persoalan desain kelembagaan. Ketika desain kelembagaan tidak dibangun dengan prinsip kehati-hatian yang memadai, maka integritas sebuah program publik akan selalu berada dalam posisi yang rentan terhadap krisis kepercayaan masyarakat.

Pilihan hukum yang diambil oleh masing-masing pihak dalam perkara ini, termasuk adanya pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator maupun pihak yang memilih menempuh pembelaan secara penuh dalam proses peradilan, sepenuhnya merupakan hak yang dijamin oleh hukum. Yang terpenting adalah memastikan seluruh proses berjalan secara independen, objektif, dan transparan sehingga kebenaran materiil dapat ditemukan melalui mekanisme peradilan yang sah.

Kasus ini sesungguhnya tidak hanya berbicara mengenai seorang pejabat negara, sebuah dapur MBG di Manado, ataupun status hukum sejumlah pihak yang sedang berproses. Yang sedang diuji adalah kualitas tata kelola negara dalam mengelola amanat publik. Publik berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap rupiah uang negara dikelola melalui sistem yang mampu mencegah konflik kepentingan, menjamin transparansi, dan memberikan ruang pengawasan yang efektif.

Program Makan Bergizi Gratis terlalu penting untuk dipertaruhkan oleh lemahnya tata kelola. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi institusi, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara dalam mengelola program-program strategis nasional secara bersih, profesional, dan berkeadilan. Ketika sistem dibangun dengan integritas yang kuat, maka siapa pun yang menjalankannya akan tunduk pada mekanisme pengawasan yang sama. Di situlah sesungguhnya fondasi utama sebuah tata kelola pemerintahan yang baik dibangun.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat