‎

‎Salah satu langkah yang dilakukan penyidik adalah memeriksa pihak-pihak yang diduga mengetahui keberadaan maupun pengelolaan aset tersebut. Rista Mardiana, istri Yayat, dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Senin (28/9/2026). Namun, ia tidak memenuhi panggilan penyidik.

‎

‎Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa Rista diduga berkaitan dengan penempatan sejumlah aset yang sedang ditelusuri penyidik.

‎

‎“Saksi dimaksud merupakan istri dari saudara YYS yang diduga digunakan untuk penempatan aset-aset, di antaranya rumah, yang sebelumnya juga sebagian telah dilakukan penggeledahan oleh penyidik,” ujar Budi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/9/2026) sore.

‎

‎KPK, kata Budi, masih membuka kemungkinan menemukan aset lain yang mempunyai keterkaitan dengan perkara tersebut. Penelusuran dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi dari berbagai pihak.

‎

‎Mereka antara lain berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, pihak swasta, serta pihak lain yang dinilai memiliki informasi mengenai proyek-proyek pengadaan di daerah tersebut.

‎

‎Selain aset, penyidik juga mendalami bagaimana mekanisme dugaan pengondisian pemenang proyek berlangsung, termasuk hubungan Yayat dengan pekerjaan-pekerjaan proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.

‎

‎Pasalnya, Yayat disebut bukan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun pihak swasta yang secara langsung menangani proyek.

‎

‎“Tapi kemudian bagaimana kaitannya saudara YYS ini dengan pekerjaan-pekerjaan proyek yang ada di lingkungan Pemkab Bekasi,” lanjut Budi.

‎

‎Yayat Sudrajat alias Lippo kini tengah didalami perannya oleh KPK dalam perkara tersebut. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap yang menjerat Bupati Bekasi periode 2025–2030 Ade Kuswara Kunang.

‎

‎Dalam rangka penyidikan, KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan di sejumlah rumah mewah yang dikaitkan dengan Yayat, di antaranya berada di Cibubur, Jakarta Timur, dan Depok.

‎

‎Penyidik juga menduga Yayat memiliki belasan unit rumah yang tersebar di sejumlah wilayah.

‎

‎“Penyidik masih terus melakukan penelusuran terhadap aset-aset terkait lainnya,” kata Budi pada Senin (21/9/2026) lalu.

‎

‎Dalam perkembangan perkara tersebut, KPK juga telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru. Namun, sprindik tersebut masih bersifat umum sehingga hingga kini belum ada penetapan tersangka baru dalam pengembangan perkara.

‎

‎“Sprindik umum, per Agustus 2026,” ungkap Budi dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

‎

‎“Belum ada penetapan tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara ini,” tambahnya.

‎

‎(Tim)