Perwirasatu.co.id, 01 Agustus 2026

Di atas kertas, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu kebijakan sosial paling ambisius yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Program ini dirancang untuk memperbaiki kualitas gizi jutaan anak, mengurangi stunting, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat. Namun, sebesar apa pun cita-cita sebuah kebijakan, keberhasilannya selalu ditentukan oleh kualitas tata kelola. Ketika pengawasan melemah, sistem yang dibangun untuk menyejahterakan masyarakat justru dapat menjadi celah penyimpangan yang menggerus kepercayaan publik.

Kekhawatiran itu mengemuka setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengungkap hasil evaluasi internal yang menemukan 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dengan berbagai anomali administrasi. Temuannya beragam, mulai dari rekening ganda, rekening yang telah terdaftar tetapi dapurnya belum beroperasi, hingga rekening yang terhubung dengan dapur yang ternyata tidak ada. Dalam kesempatan yang sama, BGN menyampaikan bahwa Rp311,2 miliar telah dikembalikan ke kas negara setelah dilakukan penyisiran terhadap rekening-rekening yang bermasalah.

Temuan tersebut bukan sekadar persoalan administratif. Ia membuka ruang pertanyaan yang jauh lebih mendasar mengenai efektivitas sistem pengawasan sejak tahap verifikasi mitra, pembukaan rekening, pencairan anggaran, hingga monitoring operasional di lapangan. Jika sebuah rekening dapat tercatat sebagai bagian dari sistem tanpa keberadaan dapur yang benar-benar beroperasi, maka persoalannya bukan lagi kesalahan individu semata, melainkan indikasi adanya kelemahan dalam desain tata kelola.

Sudaryono juga menyatakan bahwa hasil pemeriksaan telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Langkah tersebut merupakan bagian penting dari mekanisme akuntabilitas. Namun, proses hukum tetap harus berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan. Temuan audit, sekalipun bernilai besar, belum otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Di negara hukum, setiap pihak tetap berhak memperoleh asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Di sisi lain, pengembalian dana ke kas negara tidak boleh dimaknai sebagai akhir dari persoalan. Pengembalian memang dapat mengurangi potensi kerugian keuangan negara, tetapi tidak menjawab mengapa penyimpangan itu bisa terjadi. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana mekanisme pengawasan internal dapat kecolongan, siapa yang bertanggung jawab melakukan verifikasi, dan mengapa sistem pengendalian gagal mendeteksi anomali sejak awal.

Kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan program berskala nasional tidak cukup hanya mengandalkan semangat membangun. Tata kelola harus dibangun di atas sistem yang mampu meminimalkan peluang penyimpangan. Setiap tahapan, mulai dari penetapan mitra, pembukaan rekening, validasi operasional dapur, hingga pencairan anggaran, semestinya saling terhubung melalui sistem digital yang transparan dan dapat diaudit secara real time. Ketika satu tahapan gagal diverifikasi, seharusnya proses berikutnya tidak dapat berjalan secara otomatis.

Dari perspektif administrasi publik, persoalan ini juga memperlihatkan pentingnya pengendalian internal yang kuat. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah anggaran tersalurkan. Pengawasan yang efektif justru dimulai sebelum dana dicairkan, saat pelaksanaan berlangsung, hingga evaluasi setelah program selesai. Prinsip ini menjadi standar dalam pengelolaan keuangan negara di berbagai negara yang menerapkan tata kelola modern.

Selain persoalan administrasi dan anggaran, evaluasi terhadap SPPG juga perlu menyentuh aspek manajemen operasional. Beberapa laporan sebelumnya mengangkat berbagai keluhan mengenai hubungan kerja, mekanisme pengupahan, hingga beban kerja di sejumlah dapur MBG. Meskipun tidak berkaitan langsung dengan dugaan penyimpangan keuangan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh terserapnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan sumber daya manusia yang menjalankan program setiap hari.

Di sinilah transparansi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Publik berhak mengetahui bukan hanya jumlah SPPG yang bermasalah, tetapi juga jumlah SPPG yang telah diverifikasi, memenuhi seluruh standar operasional, dan menjalankan pelayanan secara baik. Informasi tersebut penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh. Jangan sampai keberhasilan ribuan dapur yang bekerja dengan benar tenggelam oleh pemberitaan mengenai ratusan dapur yang bermasalah, atau sebaliknya, persoalan yang serius justru tertutupi oleh klaim keberhasilan program.

Lebih jauh lagi, evaluasi terhadap MBG seharusnya menjadi momentum memperbaiki sistem, bukan sekadar mencari pihak yang harus disalahkan. Pergantian pejabat memang dapat menjadi bagian dari solusi, tetapi tidak akan menyelesaikan persoalan apabila kelemahan sistem tetap dipertahankan. Reformasi tata kelola harus mencakup penyempurnaan prosedur verifikasi, penguatan audit internal, pemanfaatan teknologi informasi, keterbukaan data kepada publik, serta pengawasan yang melibatkan lembaga independen.

Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa program sosial berskala besar selalu menghadapi risiko moral hazard ketika pengawasan tidak berjalan seiring dengan besarnya anggaran. Karena itu, pemerintah perlu membangun mekanisme deteksi dini yang mampu mengidentifikasi transaksi tidak wajar, rekening yang tidak aktif, maupun perbedaan antara data administrasi dan kondisi faktual di lapangan. Teknologi digital seharusnya dimanfaatkan bukan hanya untuk mempercepat penyaluran dana, tetapi juga memperkuat integritas sistem.

Kasus yang diungkap BGN juga menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan program publik tidak dapat hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap. Penyerapan anggaran bukanlah tujuan akhir. Yang jauh lebih penting adalah sejauh mana setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Orientasi pada serapan anggaran tanpa disertai pengawasan yang memadai justru berpotensi melahirkan distorsi dalam pelaksanaan program.

Di tengah berbagai temuan tersebut, publik tetap perlu menjaga sikap proporsional. Program MBG sebagai sebuah kebijakan tidak identik dengan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Gagasan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia tetap memiliki nilai strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Yang harus dibenahi adalah tata kelolanya, bukan serta-merta menggugurkan tujuan mulia program tersebut.

Pada akhirnya, keberanian Badan Gizi Nasional mengungkap adanya ratusan SPPG bermasalah patut diapresiasi sebagai langkah awal membangun akuntabilitas. Namun, keberanian membuka data harus diikuti dengan keberanian memperbaiki sistem secara menyeluruh. Publik menunggu bukan hanya hasil proses hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah, tetapi juga reformasi nyata yang memastikan penyimpangan serupa tidak kembali terulang. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis pada akhirnya akan ditentukan bukan oleh besarnya anggaran yang digelontorkan, melainkan oleh kemampuan negara menjaga setiap rupiah uang rakyat agar benar-benar sampai kepada anak-anak yang berhak menerimanya.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat