Perwirasatu.co.id, 01 Agustus 2026.

Tuntutan delapan tahun penjara terhadap Laksamana Muda (Purn) TNI Leonardi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan satelit Kementerian Pertahanan menjadi lebih dari sekadar proses hukum terhadap seorang pejabat negara. Persidangan ini membuka perdebatan mengenai batas antara loyalitas kepada atasan dan tanggung jawab pribadi di hadapan hukum. Ketika seorang terdakwa menyatakan dirinya hanya menjalankan perintah Menteri Pertahanan dan Presiden, muncul pertanyaan yang jauh lebih besar: apakah sebuah perintah jabatan dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, atau justru setiap pejabat tetap memikul tanggung jawab atas setiap keputusan yang ditandatanganinya?

Perkara yang kini disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berawal dari upaya mempertahankan slot orbit satelit Indonesia pada posisi 123 derajat Bujur Timur. Slot orbit bukan sekadar titik koordinat di ruang angkasa, melainkan aset strategis yang memiliki nilai ekonomi, teknologi, dan geopolitik. Apabila hak atas slot tersebut hilang karena tidak dimanfaatkan sesuai ketentuan internasional, Indonesia berpotensi kehilangan salah satu aset penting dalam pengelolaan telekomunikasi nasional. Oleh karena itu, pemerintah pada masa itu berupaya mencari solusi agar hak tersebut tetap dapat dipertahankan.

Dalam dakwaan yang dibacakan di persidangan, Leonardi diduga terlibat dalam proses pengadaan user terminal melalui kerja sama antara Kementerian Pertahanan dengan Navayo International AG. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ia memiliki kewenangan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membawa konsekuensi hukum. PPK merupakan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak, mulai dari proses pengadaan hingga penggunaan anggaran negara. Karena itu, jabatan tersebut menuntut kehati-hatian, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

Di hadapan majelis hakim, Leonardi menyampaikan pembelaan yang kemudian menjadi perhatian publik. Ia menyatakan bahwa langkah yang diambil merupakan pelaksanaan perintah Menteri Pertahanan saat itu, Ryamizard Ryacudu, yang menurut keterangannya juga merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan slot orbit 123 derajat Bujur Timur. Pernyataan tersebut segera memunculkan diskusi mengenai hubungan antara kebijakan strategis negara dengan pertanggungjawaban hukum pejabat pelaksana.

Dalam sistem pemerintahan modern, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kebijakan lahir melalui rantai komando. Pejabat pada level pelaksana sering kali bekerja berdasarkan instruksi pimpinan. Namun, prinsip negara hukum menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintahan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan perintah jabatan tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab hukum apabila pelaksanaannya menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang mengenal konsep perintah jabatan sebagai salah satu keadaan yang dalam kondisi tertentu dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, doktrin hukum pidana juga memberikan batas yang tegas. Perintah tersebut harus berasal dari pejabat yang berwenang, diberikan dalam ruang lingkup kewenangannya, serta tidak secara nyata bertentangan dengan hukum. Apabila pelaksana mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya pelanggaran hukum, maka alasan tersebut tidak serta-merta membebaskannya dari pertanggungjawaban.

Di sinilah posisi seorang Pejabat Pembuat Komitmen menjadi sangat penting. Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah menempatkan PPK sebagai pejabat profesional yang wajib memastikan seluruh proses berlangsung sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Dengan kata lain, seorang PPK bukan hanya pelaksana administrasi, tetapi juga penjaga integritas proses pengadaan.

Persidangan ini pada akhirnya tidak hanya menguji tindakan Leonardi, tetapi juga menguji kualitas tata kelola pemerintahan. Apakah sebuah keputusan strategis negara telah diterjemahkan menjadi proses administrasi yang sesuai hukum, atau justru terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab melalui pembuktian di pengadilan. Karena itu, seluruh alat bukti, dokumen kontrak, keterangan saksi, serta pendapat ahli akan menjadi penentu utama dalam menemukan kebenaran materiil.

Yang tidak kalah penting adalah membedakan antara kebijakan dan pelaksanaan. Menyelamatkan slot orbit dapat dipandang sebagai tujuan strategis negara yang sah. Namun, tujuan yang benar tidak selalu membenarkan cara yang ditempuh. Negara hukum dibangun di atas prinsip bahwa setiap kebijakan harus diwujudkan melalui prosedur yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika prosedur diabaikan, maka ruang penyimpangan akan semakin terbuka.

Kasus ini juga menjadi cermin bagi birokrasi Indonesia. Tidak sedikit aparatur negara yang berada pada posisi dilematis antara menaati atasan atau mematuhi aturan. Dilema tersebut memang nyata, tetapi hukum administrasi maupun hukum pidana menempatkan kepatuhan terhadap peraturan sebagai prioritas utama. Loyalitas kepada pimpinan merupakan bagian dari disiplin organisasi, sedangkan loyalitas kepada hukum merupakan fondasi negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi.

Dari sudut pandang penegakan hukum, perkara ini semestinya dipandang sebagai kesempatan memperkuat akuntabilitas publik. Pengadilan tidak cukup hanya menilai siapa yang menandatangani dokumen, tetapi juga perlu mengurai proses pengambilan keputusan secara menyeluruh. Siapa yang menggagas kebijakan, siapa yang menyusun mekanisme pelaksanaan, siapa yang memberikan persetujuan, dan siapa yang memperoleh manfaat harus dibuktikan berdasarkan fakta persidangan. Pendekatan demikian akan mencegah hukum berhenti hanya pada pelaksana teknis apabila ternyata terdapat pihak lain yang memiliki peran lebih dominan.

Pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah harus tetap dijaga. Tuntutan delapan tahun penjara merupakan bagian dari proses peradilan, bukan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hakim memiliki kewenangan independen untuk menilai seluruh alat bukti, mempertimbangkan pembelaan terdakwa, serta memutus perkara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Karena itu, setiap penilaian publik sepatutnya menunggu putusan pengadilan yang final.

Perkara satelit Kementerian Pertahanan pada akhirnya menyisakan pelajaran yang lebih luas daripada sekadar persoalan kontrak pengadaan. Kasus ini mengingatkan bahwa pengelolaan aset strategis negara memerlukan keseimbangan antara kecepatan mengambil keputusan dan kepatuhan terhadap hukum. Negara membutuhkan pejabat yang berani bertindak ketika kepentingan nasional dipertaruhkan, tetapi keberanian tersebut harus berjalan seiring dengan integritas dan kepatuhan terhadap aturan.

Apa pun putusan yang nantinya dijatuhkan majelis hakim, perkara Leonardi akan menjadi salah satu preseden penting dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Putusan itu akan menjadi rujukan mengenai sejauh mana perintah jabatan dapat dijadikan alasan pembelaan, sekaligus mempertegas bahwa setiap kewenangan publik selalu diikuti oleh tanggung jawab hukum. Di atas semua itu, perkara ini mengingatkan bahwa supremasi hukum hanya dapat terwujud apabila setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa membedakan jabatan, pangkat, maupun kedudukan politiknya.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat