Perwirasatu.co.id, 18 Oktober 2026

Muhammadiyah bukan sekadar organisasi yang membesarkan identitas, melainkan gerakan yang mengemban tanggung jawab dakwah, pencerdasan, dan pemberdayaan masyarakat. Tantangan terbesarnya bukan hanya memperluas amal usaha atau melahirkan pemimpin baru, tetapi memastikan seluruh kekuatan organisasi tetap berorientasi pada kemaslahatan. Sebab, ketika jabatan menjadi tujuan dan kebersamaan kehilangan makna, dakwah berisiko berhenti sebagai slogan, bukan perubahan nyata.

Organisasi adalah sarana perjuangan, bukan tujuan akhir. Prinsip ini penting bagi Muhammadiyah yang menjadikan dakwah amar makruf nahi mungkar dan tajdid sebagai identitas gerakannya. Anggaran Dasar Muhammadiyah menegaskan bahwa usaha persyarikatan diwujudkan melalui amal usaha, program, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan. Artinya, keberadaan organisasi harus selalu terhubung dengan tujuan yang hendak dicapai: menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi umat dan masyarakat.

Namun, idealisme membutuhkan mekanisme penjagaan. Niat baik saja tidak cukup untuk menjamin organisasi terbebas dari konflik kepentingan, dominasi kelompok, atau kecenderungan mengutamakan jabatan. Semua itu merupakan risiko yang perlu diantisipasi, bukan tuduhan bahwa gejala tersebut pasti terjadi. Justru karena Muhammadiyah memiliki jaringan dan amal usaha yang luas, tata kelola yang transparan, kepemimpinan berintegritas, dan evaluasi berkala menjadi semakin penting.

Jabatan seharusnya dipahami sebagai amanah dengan batas tanggung jawab yang jelas. Ukuran kepemimpinan bukan lamanya seseorang menduduki posisi, melainkan kualitas keputusan, kemampuan membangun kader, serta manfaat yang dihasilkan. Proses regenerasi perlu memberi ruang bagi kompetensi, integritas, dan gagasan baru. Kritik juga harus diperlakukan sebagai bagian dari perbaikan, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan melalui mekanisme organisasi yang tepat.

Di sinilah makna berjamaah memperoleh relevansinya. Berjamaah bukan sekadar hadir dalam rapat, mengenakan atribut, atau menyatakan kesetiaan kepada pimpinan. Ia menuntut kesediaan bekerja bersama, berbagi tanggung jawab, menghormati perbedaan, dan saling mengoreksi. Persatuan yang sehat tidak meniadakan kritik; sebaliknya, kritik yang jujur membantu organisasi mengenali kelemahan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Tantangan berikutnya menyangkut amal usaha. Sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan lembaga sosial tidak cukup dinilai dari pertumbuhan aset, jumlah peserta didik, atau luasnya jaringan. Kualitas pelayanan, keterjangkauan bagi masyarakat yang membutuhkan, integritas pengelolaan, dan dampak sosial juga harus menjadi ukuran. Profesionalisme diperlukan agar lembaga bertahan dan berkembang, tetapi keberhasilan ekonomi maupun kelembagaan tidak boleh memutus hubungan dengan misi dakwah yang melandasinya.

Karena itu, akuntabilitas perlu diterjemahkan menjadi praktik yang dapat dievaluasi. Laporan kinerja dan keuangan harus disusun sesuai aturan yang berlaku. Program sosial perlu memiliki sasaran dan indikator manfaat yang jelas. Mekanisme pengaduan harus dapat dipercaya, sementara evaluasi kepemimpinan dan kaderisasi mesti berjalan secara objektif. Langkah-langkah tersebut bukan tanda ketidakpercayaan terhadap kader, melainkan cara menjaga amanah dan memperkuat legitimasi organisasi.

Dakwah juga tidak boleh berhenti pada lingkungan internal. Masyarakat bukan sekadar sasaran kegiatan, melainkan mitra yang kebutuhan dan pengalamannya harus didengar. Keberpihakan kepada kelompok rentan, akses pendidikan yang lebih luas, pelayanan kesehatan yang manusiawi, serta pemberdayaan ekonomi berkelanjutan merupakan bentuk pengabdian yang dapat dirasakan langsung. Dari sanalah kepercayaan publik tumbuh: bukan semata-mata karena nama besar organisasi, melainkan karena mutu manfaat yang dihadirkannya.

Muhammadiyah perlu terus menguji kesesuaian antara cita-cita dan praktik. Apakah jabatan memperbesar pengabdian? Apakah amal usaha memperluas kemaslahatan? Apakah kebersamaan menghasilkan kolaborasi dan keberanian memperbaiki diri? Pertanyaan itu bukan upaya merendahkan persyarikatan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap masa depannya.

Kebesaran Muhammadiyah tidak cukup diwariskan melalui sejarah, simbol, dan jumlah lembaga. Kebesaran itu harus diperbarui melalui integritas, tata kelola yang sehat, kaderisasi yang terbuka, dan kerja nyata yang menjawab kebutuhan zaman. Organisasi akan tetap bermakna selama menjadi kendaraan bagi dakwah dan kemanusiaan, bukan panggung bagi kepentingan pribadi. Sebab, keberhasilan perjuangan pada akhirnya diukur bukan dari tingginya jabatan, melainkan dari luasnya manfaat yang ditinggalkan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat