Perwirasatu.co.id, 23 Oktober 2026

MENTERI Haji dan Umroh Moch. Irfan Yusuf (Gus Irfan), mengangkat dua putranya sendiri sebagai Tenaga Ahli Menteri berdasarkan Kepmen Haji No 3 Tahun 2026, yakni:

1. Barbarossa Muhammad Farros sebagai Tenaga Ahli No. urut 3

2. Gibran Muhammad Fawwaz sebagai Tenaga Ahli No. urut 7

Totalnya ada 9 Tenaga Ahli yang diangkat waktu itu, termasuk Suci Annisa, M. Andy Rahmad Wijaya, Ichsan Marsha, Abdul Rahman, Thobibuddin, Maria Assegaff, dll. Tapi yang bikin publik garuk kepala, ya dua nama putra Menteri itu.

Secara hukum? Tidak dilarang. Tidak ada pasal yang bilang anak menteri tidak boleh jadi staf ayahnya. Tapi secara etika pemerintahan? Inilah yang disorot.

Dalam Permen PANRB No 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, hubungan keluarga jelas disebut sebagai salah satu sumber potensi konflik kepentingan yang WAJIB dikelola dengan merit system, transparansi, dan akuntabilitas. 

Pengisian jabatan harus berbasis kompetensi, bukan kedekatan. Pertanyaannya sekarang:

1. Di mana transparansi seleksinya?

2. Apa kualifikasi, latar pendidikan, dan pengalaman profesional keduanya yang relevan dengan tugas super berat mengurus haji dan umroh 231 juta umat Islam Indonesia?

3. Kenapa sampai sekarang Kementerian Haji belum membuka CV dan rekam jejaknya ke publik?

Tentunya publik jadi makin bertanya-tanya, karena Barbarossa bahkan sudah terlihat beberapa kali mendampingi Gus Irfan di agenda resmi Kementerian, seperti Seleksi Tahap II PPIH di Asrama Haji Surabaya 11 Desember 2025 — sebelum SK Tenaga Ahli itu resmi beredar.

Kami di Forum Wartawan Investigasi Nusantara (For-WIN), tidak dalam posisi menghakimi dua anak muda tersebut. Bisa jadi mereka memang kompeten. Tapi kompetensi itu harus dibuktikan dengan data terbuka, bukan dengan SK tertutup.

Ini Kementerian Haji dan Umroh, Bro. Kementerian yang baru dibentuk, yang harusnya jadi simbol bersihnya pengelolaan uang rakyat. 

Setoran haji itu, uang sabar puluhan tahun. Jangan sampai simbol awalnya, justru tercoreng persepsi nepotisme.

Ingatlah dengan janji Menteri sendiri, saat melantik 174 pejabat beberapa hari lalu. 

"Pengisian jabatan tidak didasarkan pada senioritas maupun kedekatan. Hindari penyalahgunaan kewenangan dan conflict of interest," katanya. 

Kalimatnya bagus.

Sekarang, publik menunggu pembuktiannya.

Jika memang keduanya hebat, buka CV-nya. Buka hasil seleksinya. Buka mekanisme rekrutmennya. Biar publik menilai, bukan curiga.

Kementerian Haji harusnya paling paham, soal 'wudhu': bersih sebelum ibadah. Pemerintahan juga begitu. Bersih dulu konflik kepentingannya, baru urus haji umat. 

Oleh: FC-Goest (Inisiator For-WIN)