Perwirasatu.co.id, 12 Oktober 2026.

Kapolda Metro Jaya Dadang Hartanto membagikan nomor WhatsApp untuk menerima aduan masyarakat. Langkah ini membuka peluang komunikasi yang lebih dekat di tengah tuntutan pelayanan publik yang cepat dan transparan. Namun, kemudahan mengirim pesan belum menjamin penyelesaian masalah. Ukuran keberhasilannya terletak pada respons yang terukur, tindak lanjut yang jelas, perlindungan pelapor, serta perbaikan pelayanan yang benar-benar dirasakan warga.

Membuka Akses, Menguji Komitmen

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto membuka saluran pengaduan melalui WhatsApp 08118129494. detikNews, 10 Oktober 2026, memberitakan bahwa nomor tersebut disediakan untuk menerima informasi, keluhan, dan masukan mengenai keamanan serta ketertiban masyarakat. Pengumuman disampaikan dalam pertemuan dengan insan pers di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta.

Langkah ini patut diapresiasi karena membuka akses komunikasi langsung antara masyarakat dan kepolisian. Di wilayah metropolitan, persoalan keamanan dan pelayanan memiliki karakter beragam, mulai dari gangguan ketertiban hingga dugaan pelanggaran anggota. Saluran yang mudah dijangkau dapat membantu kepolisian mengenali masalah lebih dini. Namun, manfaatnya bergantung pada kesungguhan institusi menindaklanjuti setiap laporan.

ANTARA, 10 Oktober 2026, juga memberitakan dialog Kapolda dengan insan pers untuk menyerap masukan mengenai pelayanan dan keamanan. Keterbukaan tersebut merupakan langkah awal, bukan bukti bahwa kualitas pelayanan telah meningkat. Nomor yang dapat dihubungi hanyalah pintu masuk; keberhasilan ditentukan oleh proses setelah pengaduan diterima.

Pengaduan Membutuhkan Sistem

Pengelolaan pengaduan memerlukan pencatatan, verifikasi awal, pembagian kewenangan, pemantauan, dan informasi tindak lanjut. Tanpa mekanisme yang jelas, saluran komunikasi berisiko menjadi tempat menumpuknya pesan tanpa kepastian penyelesaian.

Ombudsman RI, 1 Agustus 2025, melalui artikel “Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik”, menegaskan pentingnya pengaduan yang mudah diakses, responsif, tidak memihak, dan menjaga kerahasiaan. Prinsip tersebut relevan untuk mengukur kualitas kanal baru Polda Metro Jaya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 36 dan 37, mewajibkan penyelenggara menyediakan sarana pengaduan, mengelolanya, menindaklanjuti laporan, serta menyusun mekanisme penyelesaian yang cepat dan tuntas. Artinya, keterbukaan bukan sekadar inisiatif personal pejabat, melainkan bagian dari tata kelola pelayanan yang bertanggung jawab.

Cepat, Tepat, dan Aman

Tidak semua pengaduan dapat ditangani dengan cara yang sama. Laporan keadaan darurat, dugaan tindak pidana, keluhan pelayanan, dan dugaan pelanggaran anggota membutuhkan jalur berbeda. Masyarakat perlu memperoleh petunjuk jelas mengenai penggunaan WhatsApp dan saluran resmi yang sesuai.

Informasi yang masuk juga harus diverifikasi sebelum menjadi dasar tindakan. Kecepatan respons tidak boleh mengorbankan ketelitian, asas praduga tak bersalah, maupun hak pihak yang dilaporkan. Pengaduan sensitif harus dikelola dengan perlindungan identitas dan pembatasan akses terhadap informasi pribadi.

Fungsi pengawasan internal dan Propam tetap diperlukan untuk menangani dugaan pelanggaran anggota sesuai kewenangannya. Kanal WhatsApp seharusnya memperkuat mekanisme tersebut, bukan menggantikannya atau menciptakan jalur yang tidak jelas pertanggungjawabannya.

Mengukur Hasil, Bukan Janji

Polda Metro Jaya perlu mempertimbangkan publikasi evaluasi berkala yang memuat jumlah laporan, kategori persoalan, waktu respons, status tindak lanjut, dan kendala penyelesaian. Data tersebut dapat disajikan tanpa membuka identitas pelapor atau informasi sensitif.

Indikator itu merupakan rekomendasi evaluasi, bukan bukti bahwa program telah berhasil. Tanpa data kinerja, masyarakat belum dapat menilai apakah saluran baru benar-benar mempercepat penyelesaian persoalan. Pengawasan media dan publik juga perlu bertumpu pada fakta terverifikasi, bukan hanya pernyataan pejabat atau dugaan tanpa bukti.

Pembagian nomor WhatsApp Kapolda Metro Jaya merupakan langkah yang berpotensi memperpendek jarak komunikasi antara polisi dan masyarakat. Namun, kepercayaan publik tidak tumbuh hanya karena pejabat bersedia menerima pesan. Kepercayaan tumbuh ketika laporan dicatat, diperiksa, ditindaklanjuti, dan menjadi dasar perbaikan. Nomor WhatsApp dapat membuka pintu keterbukaan, tetapi kualitas sistem dan konsistensi pelayananlah yang menentukan hasilnya.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat