Perwirasatu.co.id, Jakarta - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kini menembus level Rp17.600 per dolar, memunculkan kekhawatiran serius di kalangan pengamat ekonomi dan politik nasional. 

Kondisi tersebut dinilai tidak semata-mata dipengaruhi tekanan ekonomi global, tetapi juga mencerminkan lemahnya konsolidasi kepemimpinan nasional dalam menjaga stabilitas politik dan kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan pemerintah menjelang semester kedua tahun 2026.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara, Samuel F. Silaen, menilai pelemahan rupiah bukan persoalan sederhana dan tidak bisa dianggap sepele. 

Menurutnya, tekanan terhadap mata uang nasional harus menjadi alarm serius bagi pemerintah, karena dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya produksi industri, hingga menurunnya daya beli rakyat.

Samuel menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang menyebut masyarakat desa tidak menggunakan dolar dalam transaksi sehari-hari. Ia mengakui secara praktik masyarakat kecil memang tidak bertransaksi menggunakan dolar AS, namun dampak pelemahan rupiah tetap akan merembet ke seluruh rantai ekonomi nasional.

“Persoalan dolar bukan hanya soal transaksi masyarakat desa atau kota. Ketika rupiah melemah, seluruh rantai ekonomi pasti terdampak serius, apalagi jika berlangsung lama. Harga impor naik, biaya industri meningkat, dan ujungnya masyarakat yang menanggung inflasi,” ujar Samuel, di Jakarta, Minggu  (17/5-26).

Menurut Samuel, memasuki Juni 2026 Indonesia diperkirakan menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat akibat kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi internasional, penguatan dolar AS masih dipicu kebijakan suku bunga tinggi Federal Reserve yang belum menunjukkan sinyal penurunan dalam waktu dekat.

Situasi tersebut, menyebabkan arus modal global bergerak menuju aset berbasis dolar AS yang dianggap lebih aman dan menguntungkan dibanding negara berkembang. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak cukup besar, karena ketergantungan terhadap impor dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Namun Samuel menegaskan, tekanan terhadap rupiah tidak hanya berasal dari faktor eksternal. Ia menyoroti meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap kondisi politik nasional yang dinilai penuh ketidakpastian akibat polemik kebijakan ekonomi, investasi, hingga menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Pasar selalu membaca stabilitas politik dan kepastian hukum sebagai faktor yang sangat krusial. Ketika muncul keraguan terhadap arah kebijakan pemerintah, investor akan lebih berhati-hati dan memilih menyimpan aset dalam dolar,” katanya.

Samuel juga menilai, tantangan ekonomi Indonesia kedepan akan semakin berat karena kebutuhan impor energi, pangan, dan bahan baku industri terus meningkat di tengah pelemahan rupiah. 

Kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan biaya produksi, di sektor industri nasional yang masih bergantung pada bahan baku impor berbasis dolar AS.

Samuel juga mengingatkan, jika kondisi ini terus berlangsung, maka bukan hanya inflasi yang meningkat, tetapi juga ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja akibat melemahnya daya beli masyarakat dan perlambatan industri nasional.

“Kalau rupiah terus tertekan, inflasi bisa naik lebih tinggi. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi bisa berkembang menjadi persoalan sosial dan politik,” tegasnya.

Samuel meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan narasi optimisme, tanpa langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan pasar. Ia menilai penguatan sektor produksi domestik, stabilitas pasokan pangan dan energi, serta kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Disisi lain, Bank Indonesia diperkirakan terus melakukan intervensi pasar guna menjaga stabilitas rupiah melalui penguatan cadangan devisa dan kebijakan moneter yang lebih ketat. 

Meski demikian, Samuel menilai langkah moneter saja tidak cukup tanpa diiringi konsolidasi politik yang demokratis dan kebijakan ekonomi yang mampu membangun kembali kepercayaan investor terhadap Indonesia.

(PS/FC)