Perwirasatu.co.id, 18 Oktober 2026.

Pada Sabtu, 17 Oktober 2026, demonstrasi besar-besaran mengguncang Paris dan sejumlah kota Prancis. Aksi yang dipicu keresahan atas biaya hidup dan layanan publik berujung bentrokan, penjarahan, serta kebakaran di beberapa lokasi. Namun, di balik kerusuhan, tersimpan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah negara masih mampu menjawab kebutuhan warga tanpa mengorbankan kebebasan berkumpul, keadilan sosial, dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi Prancis?

Kemarahan Sosial di Jalanan

Paris kembali menjadi panggung pertarungan antara aspirasi warga dan kewibawaan negara. Di sejumlah kota, demonstrasi yang melibatkan pelajar, mahasiswa, pekerja, dan kelompok masyarakat lainnya berlangsung di tengah tekanan ekonomi. Sebagian massa menyampaikan tuntutan secara damai, sementara kelompok lain terlibat bentrokan, pembakaran, dan penjarahan.

Associated Press, 17 Oktober 2026, melaporkan bahwa pemerintah memperkirakan sekitar 550.000 orang mengikuti 110 aksi demonstrasi. Serikat pekerja CGT dan kelompok penyelenggara memperkirakan jumlahnya mencapai 800.000 orang. Perbedaan angka tersebut menunjukkan pentingnya membedakan data pemerintah dan klaim penyelenggara, bukan memperlakukannya sebagai satu angka pasti.

Pemicu demonstrasi tidak berdiri sendiri. Harga bahan bakar, tekanan biaya hidup, persoalan upah, dan kondisi pendidikan bertemu dalam satu gelombang ketidakpuasan. Le Monde, 16 Oktober 2026, melaporkan bahwa mobilisasi melalui media sosial mempertemukan gerakan pelajar dengan kelompok yang terinspirasi gerakan rompi kuning pada 2018–2019.

Pertemuan berbagai kelompok itu memperlihatkan bahwa keresahan ekonomi dapat melampaui batas generasi. Bagi pekerja, persoalannya adalah pendapatan yang semakin tertekan. Bagi pelajar, masa depan pendidikan dan kesempatan kerja menjadi taruhan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kenaikan biaya kebutuhan sehari-hari dapat mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan mendasar.

Namun, besarnya demonstrasi tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh rakyat menolak pemerintah. Mobilisasi massa merupakan sinyal politik yang penting, tetapi tuntutan dan kepentingan pesertanya tetap beragam. Tugas jurnalisme adalah menjelaskan keragaman tersebut, bukan menyederhanakannya menjadi pertarungan antara pemerintah dan rakyat.

Ketimpangan dan Ujian Pemerintah

Reuters, 17 Oktober 2026, melaporkan bahwa demonstrasi berkembang menjadi kerusuhan di sejumlah kota. Kelompok yang terlibat kekerasan menjarah toko, membakar bangunan, dan bentrok dengan polisi. Perdana Menteri Sébastien Lecornu menegaskan pemerintah tidak akan tunduk pada intimidasi, sementara Presiden Emmanuel Macron mengecam kekerasan.

Ketegasan pemerintah diperlukan untuk melindungi masyarakat dan fasilitas umum. Namun, keberhasilan negara tidak cukup diukur dari kemampuannya membubarkan massa. Pertanyaan yang lebih penting ialah apakah kebijakan pemerintah mampu menjawab persoalan yang mendorong warga turun ke jalan.

Pertumbuhan ekonomi dan disiplin anggaran tidak selalu berarti kesejahteraan dirasakan secara merata. Ketika biaya hidup meningkat sementara pendapatan sulit mengejar, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan yang diklaim membawa kemajuan. Karena itu, pemerintah perlu membuka data mengenai daya beli, kualitas pendidikan, akses layanan publik, dan dampak kebijakan anggaran terhadap kelompok rentan.

Kemarahan warga tidak boleh otomatis dianggap sebagai bukti kegagalan seluruh kebijakan pemerintah. Namun, pemerintah juga tidak semestinya menggunakan tindakan sebagian perusuh untuk mengabaikan tuntutan sosial yang sah. Kritik perlu dijawab melalui kebijakan yang terukur, bukan sekadar pernyataan politik.

Demokrasi dan Batas Kekuasaan

Dalam situasi seperti ini, aparat keamanan menghadapi tanggung jawab yang tidak ringan. Mereka harus mencegah kekerasan sekaligus menghormati hak warga untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Penggunaan gas air mata, meriam air, maupun perangkat pengendali massa harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Associated Press, 17 Oktober 2026, melaporkan sekitar 400 orang ditangkap menurut Menteri Dalam Negeri. Media tersebut juga memberitakan penyelidikan setelah seorang demonstran muda mengalami cedera serius pada tangan di Saint-Étienne. Penyebab dan tanggung jawab dalam insiden tersebut harus ditentukan melalui pemeriksaan yang transparan, bukan kesimpulan prematur.

Negara hukum menuntut dua hal sekaligus: pelaku penjarahan dan penyerangan harus diproses berdasarkan bukti, sementara dugaan pelanggaran aparat juga harus diperiksa secara independen. Tidak ada alasan untuk membenarkan kekerasan massa, tetapi tidak pula ada kewenangan yang boleh kebal dari pengawasan.

Demonstrasi damai tidak boleh disamakan dengan kerusuhan. Sebaliknya, kebebasan menyampaikan pendapat juga bukan pembenaran untuk merusak toko, membakar bangunan, atau melukai orang lain. Ketika batas ini diabaikan, masyarakat luas justru menjadi korban dari konflik yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme demokrasi.

Menguji Masa Depan Republik

Pelajaran dari Prancis melampaui persoalan keamanan jalanan. Mobilisasi yang mempertemukan pelajar dan kelompok rompi kuning menunjukkan bagaimana media sosial dapat mempercepat penyebaran keresahan sekaligus menyatukan tuntutan yang sebelumnya terpisah. Le Monde, 17 Oktober 2026, menggambarkan percampuran aksi damai dan bentrokan sebagai bagian dari dinamika demonstrasi di berbagai kota.

Namun, viralitas bukan ukuran kedalaman dukungan, sebagaimana kerusuhan bukan gambaran seluruh peserta demonstrasi. Pemerintah perlu mendengarkan kelompok yang menyampaikan aspirasi secara damai, membuka ruang dialog, dan menjelaskan langkah konkret untuk memperbaiki layanan publik serta meringankan tekanan ekonomi.

Dialog tanpa tindak lanjut hanya akan memperpanjang kekecewaan. Sebaliknya, penegakan hukum tanpa evaluasi kebijakan berisiko menghasilkan ketenangan sementara, sementara akar persoalan tetap bertahan. Pemerintah harus menggabungkan pemulihan keamanan dengan pembenahan kebijakan dan keterbukaan terhadap kritik.

Prancis sedang menghadapi ujian yang lebih besar daripada bentrokan di jalanan: mempertahankan kepercayaan warga terhadap republik. Kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan tidak cukup dipertahankan sebagai semboyan sejarah. Ketiganya harus hadir dalam pengalaman sehari-hari masyarakat.

Ketika jalanan kembali tenang, ukuran keberhasilan bukan sekadar berakhirnya bentrokan atau banyaknya orang yang ditangkap. Ukurannya ialah apakah pemerintah mampu menjawab keresahan secara adil, apakah aparat bertindak dalam batas hukum, dan apakah warga kembali percaya bahwa suara mereka memiliki arti.

Sebab, demokrasi yang kuat bukanlah demokrasi tanpa demonstrasi. Demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang mampu mendengar kemarahan tanpa menyerah kepada kekerasan, menegakkan hukum tanpa pilih kasih, dan mengubah kritik menjadi perbaikan nyata.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat