Perwirasatu.co.id, Selasa 19 Mei 2026.

Di tengah upaya digitalisasi pelayanan publik, keluhan masyarakat tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor masih terus muncul. Seorang warga yang membayar pajak STNK di Samsat Keliling Tlogosari, Semarang, mengaku menemukan selisih biaya yang tidak sesuai dengan nominal resmi pada aplikasi Sakpole. Pengalaman itu kembali memunculkan pertanyaan lama tentang transparansi pelayanan Samsat dan sinkronisasi aturan di lapangan dengan kebijakan resmi pemerintah.

Seorang warga menceritakan bahwa sebelum membayar pajak kendaraan, ia terlebih dahulu mengecek nominal pembayaran melalui aplikasi Sakpole dan menemukan jumlah resmi sebesar Rp125 ribu. Namun ketika proses pembayaran dilakukan menggunakan KTP yang bukan atas nama pemilik kendaraan, biaya yang diminta berubah menjadi Rp175 ribu. Selisih Rp50 ribu tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai dasar biaya tambahan yang tidak tercantum dalam aplikasi resmi pemerintah.

Pertanyaan publik menjadi relevan karena Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memang telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP pemilik lama. Kebijakan itu mulai berlaku sejak 24 April 2026 hingga 31 Desember 2026 sebagai bentuk kemudahan administrasi bagi masyarakat yang membeli kendaraan bekas tetapi belum melakukan balik nama. Dalam aturan tersebut, masyarakat cukup membawa STNK asli, identitas diri, dan surat pernyataan kepemilikan kendaraan.

Kebijakan tersebut diberitakan oleh JPNN Jateng dalam artikel berjudul “Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik Lama di Jateng Hanya Berlaku 8 Bulan” yang dipublikasikan pada 26 April 2026. Informasi serupa juga dimuat Pikiran Rakyat Jateng melalui artikel “Kabar Gembira Bayar Pajak Motor di Jawa Tengah Kini Bebas Syarat KTP Pemilik Lama” pada 26 April 2026. Kedua media itu menjelaskan bahwa masyarakat Jawa Tengah kini dapat membayar pajak tahunan kendaraan tanpa harus meminjam KTP pemilik lama.

Meski aturan sudah dipermudah, implementasi di lapangan ternyata belum sepenuhnya berjalan seragam. Sejumlah warga masih mengaku menemukan tambahan biaya ketika identitas pembayar tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam STNK. Situasi ini memunculkan persepsi bahwa masih ada praktik administratif informal yang hidup di tengah pelayanan publik, terutama pada layanan yang melibatkan kendaraan bekas dan dokumen kepemilikan lama.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya jarak antara kebijakan resmi dengan praktik pelayanan di lapangan. Pemerintah telah mendorong sistem digital melalui aplikasi Sakpole dan layanan Samsat daring untuk menciptakan transparansi pembayaran pajak kendaraan. Namun ketika masyarakat masih menemukan nominal pembayaran yang berbeda dengan aplikasi resmi, kepercayaan terhadap sistem pelayanan publik menjadi ikut dipertanyakan.

Portal Brebes Pikiran Rakyat Network dalam artikel “Bayar Pajak Kendaraan di Jateng Kini Tanpa KTP Pemilik Lama Berlaku Hingga Akhir 2026” yang dipublikasikan pada 17 Mei 2026 menyebut bahwa kebijakan relaksasi administrasi itu bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memudahkan masyarakat mengurus kendaraan bekas. Informasi yang sama juga dimuat Melintas.id pada 28 April 2026 dalam artikel “Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik Lama Kebijakan Baru Jawa Tengah Berlaku Hingga Akhir 2026”.

Dalam praktiknya, persoalan utama bukan semata besar kecilnya nominal tambahan biaya, melainkan kepastian informasi bagi masyarakat. Publik membutuhkan penjelasan yang terbuka mengenai rincian pembayaran yang sah dan resmi. Ketika terdapat tambahan biaya di luar nominal aplikasi, masyarakat berhak memperoleh keterangan jelas mengenai dasar administrasi maupun aturan yang digunakan.

Di sisi lain, pemerintah memang memiliki kepentingan menjaga validitas data kendaraan bermotor. Identitas pemilik kendaraan diperlukan untuk kepentingan pajak progresif, legalitas kendaraan, hingga sinkronisasi data kepemilikan. Karena itu kebijakan pembayaran tanpa KTP pemilik lama tetap dibatasi hanya untuk pajak tahunan dan belum sepenuhnya menggantikan kewajiban balik nama kendaraan.

Blora News dalam artikel “Jateng Berlakukan Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik Lama” yang dipublikasikan pada 26 April 2026 menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk relaksasi sementara agar masyarakat tetap dapat membayar pajak tanpa terkendala administrasi pemilik lama. Kebijakan itu juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk kemudian melakukan balik nama kendaraan secara resmi.

Kasus yang dialami warga di Samsat Keliling Tlogosari menunjukkan bahwa reformasi pelayanan publik tidak cukup hanya melalui perubahan aturan dan digitalisasi aplikasi. Yang jauh lebih penting adalah konsistensi penerapan aturan di lapangan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa nominal pembayaran yang tercantum dalam sistem resmi benar benar sama dengan biaya yang dibayarkan saat pelayanan berlangsung.

Persoalan transparansi pelayanan publik pada akhirnya bukan hanya menyangkut uang, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ketika aturan resmi sudah memberikan kemudahan, maka seluruh unsur pelayanan publik seharusnya mampu menjalankannya secara terbuka, seragam, dan akuntabel agar masyarakat tidak lagi dibayangi kebingungan setiap kali membayar kewajiban pajak kendaraan mereka.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat