Perwirasatu.co.id, Minggu 7 Juni 2026.

Baru beberapa pekan membangun rumah tangga, seorang perempuan muda di Lampung Timur harus menghadapi kenyataan yang mengubah hidupnya selamanya. Suaminya, Joni Iskandar, dijemput aparat kepolisian dalam keadaan hidup dan kembali kepada keluarga dalam keadaan meninggal dunia. Peristiwa yang terjadi pada awal Juni 2026 itu segera memicu perdebatan publik karena muncul dua versi yang saling bertentangan. Di satu sisi, polisi menyatakan tindakan tegas dilakukan sesuai prosedur karena adanya perlawanan. Di sisi lain, keluarga menegaskan tidak ada perlawanan sama sekali. Di antara dua narasi tersebut, publik menuntut satu hal yang sama: kebenaran yang dapat dibuktikan.

Kasus ini bermula dari penangkapan Joni Iskandar yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang terkait kasus pencurian kendaraan bermotor di Lampung Timur. Informasi mengenai status Joni sebagai DPO dan keterlibatannya dalam jaringan curanmor diberitakan oleh Detik Sumbagsel melalui artikel berjudul "Residivis Curanmor Bersenjata Api di Lampung Tewas Ditembak Polisi" yang dipublikasikan pada 4 Juni 2026. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa aparat melakukan penangkapan terhadap Joni setelah serangkaian penyelidikan dan pengembangan kasus.

Versi resmi kepolisian menyebut bahwa saat proses penangkapan dan pengembangan berlangsung, Joni melakukan perlawanan terhadap petugas. Polisi menyatakan tersangka berusaha melarikan diri dan melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan aparat sehingga dilakukan tindakan tegas terukur. Keterangan ini disampaikan dalam pemberitaan Detik Sumbagsel berjudul "Residivis Curanmor Bersenjata Api di Lampung Tewas Ditembak Polisi" yang terbit pada 4 Juni 2026 serta diperkuat oleh laporan Kupas Tuntas berjudul "Melawan Saat Ditangkap, DPO Curanmor di Bandar Lampung Tewas Ditembak Polisi" yang dipublikasikan pada 3 Juni 2026.

Kepolisian juga menyampaikan bahwa Joni bukan pelaku kriminal biasa. Dalam artikel Detik Sumbagsel berjudul "Residivis yang Ditembak Mati Polisi di Lampung Masuk Jaringan Tangerang" yang terbit pada 4 Juni 2026 disebutkan bahwa yang bersangkutan diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan curanmor yang pernah dikembangkan dari wilayah Tangerang. Informasi tersebut menjadi bagian dari argumentasi aparat bahwa penanganan terhadap tersangka dilakukan dengan tingkat kewaspadaan tinggi karena dianggap memiliki potensi membahayakan petugas.

Namun, narasi berbeda muncul dari pihak keluarga. Dalam pemberitaan iNews Lampung berjudul "DPO Curanmor Tewas Ditembak Polisi, Keluarga Protes Pelaku Disebut Melawan Saat Ditangkap" yang dipublikasikan pada 4 Juni 2026, keluarga membantah tuduhan bahwa Joni melakukan perlawanan. Menurut pengakuan keluarga, Joni tidak melawan dan tidak berusaha melarikan diri ketika aparat datang melakukan penangkapan. Keluarga mempertanyakan kronologi yang disampaikan kepolisian dan meminta penjelasan lebih rinci mengenai penyebab kematian.

Video tangisan istri Joni kemudian menyebar luas di berbagai platform media sosial. Dalam berbagai unggahan yang beredar, perempuan tersebut menyampaikan kesedihan mendalam atas kepergian suaminya. Narasi yang berkembang di media sosial bahkan menyebutkan bahwa usia pernikahan mereka belum genap satu bulan. Namun hingga tulisan ini disusun, informasi mengenai usia pasti pernikahan tersebut belum ditemukan dalam laporan media arus utama yang dapat diverifikasi secara independen. Karena itu, informasi tersebut sepatutnya diposisikan sebagai klaim yang beredar di ruang publik dan bukan sebagai fakta yang telah terkonfirmasi.

Hal serupa berlaku terhadap sejumlah informasi lain yang beredar luas di media sosial, termasuk klaim mengenai kondisi jenazah, dugaan adanya luka tertentu pada tubuh korban, permintaan maaf aparat melalui pemberian bantuan sembako, maupun berbagai narasi emosional yang muncul setelah kejadian. Sampai saat ini belum ditemukan laporan media kredibel yang dapat memverifikasi secara independen seluruh klaim tersebut. Oleh karena itu, dalam standar jurnalistik yang ketat, informasi seperti itu tidak dapat ditulis sebagai fakta dan harus ditempatkan sebagai klaim yang masih memerlukan pembuktian.

Di sinilah persoalan utama kasus ini bermula. Perdebatan publik bukan semata mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan mengenai bagaimana proses pembuktian dilakukan secara terbuka. Ketika seseorang meninggal dunia dalam proses penegakan hukum, negara memiliki kewajiban untuk menjelaskan seluruh rangkaian peristiwa secara transparan. Keterbukaan tersebut penting bukan hanya untuk keluarga korban, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Dalam negara hukum modern, penggunaan kekuatan oleh aparat memang dimungkinkan apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan petugas maupun masyarakat. Namun tindakan tersebut harus memenuhi prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Artinya, setiap penggunaan kekuatan harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan karena benar benar diperlukan, seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kasus Joni Iskandar memperlihatkan bagaimana satu peristiwa dapat menghasilkan dua narasi yang berbeda. Polisi berbicara mengenai perlawanan dan ancaman terhadap keselamatan petugas. Keluarga berbicara mengenai kehilangan dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kedua narasi tersebut memiliki konsekuensi besar karena akan memengaruhi cara publik memahami peristiwa yang terjadi.

Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat sering kali terjebak dalam dua kutub yang saling berseberangan. Sebagian langsung mempercayai versi kepolisian karena melihat latar belakang kriminal tersangka. Sebagian lainnya langsung mempercayai keluarga karena tersentuh oleh kisah kemanusiaan yang muncul. Padahal, tugas jurnalisme bukan memilih salah satu pihak, melainkan menghadirkan fakta yang dapat diuji dan diverifikasi.

Karena itu, pertanyaan yang seharusnya menjadi fokus utama bukan apakah Joni seorang pelaku kejahatan atau bukan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah seluruh prosedur penegakan hukum telah dijalankan sesuai aturan dan apakah setiap tindakan yang dilakukan aparat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etika. Jawaban atas pertanyaan tersebut hanya dapat diperoleh melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan berbasis bukti.

Tragedi ini bukan sekadar kisah tentang seorang DPO curanmor yang meninggal dunia atau seorang istri yang kehilangan pasangan hidupnya. Peristiwa ini adalah ujian bagi prinsip negara hukum itu sendiri. Kejahatan memang harus diberantas demi menjaga keamanan masyarakat. Namun pada saat yang sama, setiap tindakan aparat negara juga harus dapat diuji, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Selama seluruh fakta belum terungkap secara utuh, ruang pertanyaan akan tetap terbuka, dan tuntutan publik terhadap transparansi akan terus mengemuka.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat